Partai Vs Media, Siapa Menang?

Partai Vs Media, Siapa Menang?

Tjipta Lesmana, GURU BESAR KOMUNIKASI POLITIK, UNIVERSITAS PELITA HARAPAN (UPH),

PEMEGANG PRESS CARD NUMBER ONE DARI PWI PUSAT

Sumber : SINAR HARAPAN, 29 Februari 2012

Sejumlah fungsionaris Partai Demokrat merasa “gerah” dan jengkel dengan pemberitaan media massa yang dinilai sangat memojokkan dan merugikan partai.

Satu bulan terakhir berita seputar kasus Nazaruddin memang mendapat liputan yang semakin gencar, karena dikaitkannya beberapa nama pembesar Partai Demokrat. Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang, Yulianis dan beberapa saksi lain menyebut-nyebut nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.

Eksposur terhadap ''fenomena Angelina Sondakh'', eks Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Badan Anggaran DPR, betul-betul menohok.

Yang dimaksud “fenomena Angie” adalah: (a) kesaksiannya pada persidangan Nazaruddin 10 hari lalu, (b) pemindahan Angie di DPR yang terkesan panik dari Komisi X ke Komisi III, kemudian ke Komisi VIII, tapi akhirnya kembali ke habitatnya semula, Komisi X.

Kesal dengan pemberitaan yang dinilai bias dan bernuansa ”mengadu domba” antara sesama kader partai, Kepala Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat, Jimmy Setiawan, menyerukan rekan-rekannya untuk memboikot media massa. Maksudnya? Jangan mau melayani permintaan wawancara media!

Jimmy Setiawan, pasti, tidak mengerti komunikasi.

Jangan salahkan media kalau pemberitaan media terkesan bias dan merugikan. Informasi-informasi yang dipublikasikan/ditayangkan media, sesungguhnya, berasal dari sumber-sumber terbuka, seperti persidangan terhadap Nazaruddin, pengamat, dan orang-orang Demokrat sendiri. Media hanya mencoba memotret apa yang terjadi. Kalau kejadiannya menghebohkan, tentu saja pemberitaannya pun menghebohkan.

Kesaksian Angelina Sondakh memang menghebohkan. Dia membantah hampir semua pertanyaan hakim dan terdakwa Nazaruddin. Bahkan, apa yang sudah tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatanganinya dibantah, termasuk soal penggunaan telepon BlackBerry miliknya. Ada kesan Angie (panggilan akrabnya) telah melecehkan para anggota majelis hakim dan pengacara serta jaksa/penuntut umum.

Hampir semua narasumber yang dimintakan komentarnya tentang kesaksian Angie memberikan pandangan sama. Pertama, mereka sangat meragukan kejujuran Angie. Apakah Angie sedang berupaya keras untuk menyelamatkan beberapa petinggi Demokrat? Masakan, semua dijawab ”Tidak pernah”, ”Tidak pernah”, dan ”Tidak pernah”. Secara implisit, para narasumber itu melemparkan tudingan Angie telah melakukan perjury alias bersaksi bohong.

Salahkah media jika tanggapan-tanggapan narasumber dipublikasikan di media mereka?

Perihal pemindahan Angie dari Komisi X DPR, memang menimbulkan kepanikan dan kekacauan (messy). Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menyatakan tidak tahu kalau Angie dipindahkan ke Komisi III, padahal sebelumnya ia mengaku sudah mengusulkan agar Angie dipindahkan ke Komisi VIII agar mendapat ”siraman rohani”. Itu artinya apa?

Artinya, tidak ada kekompakan dalam tubuh Partai Demokrat, kalau tidak dikatakan ”ada gesekan-gesekan internal”. Pemimpin Fraksi PD kemudian berkilah bahwa rotasi Angie sudah direncanakan jauh sebelum kesaksiannya di pengadilan.

Tapi, apakah pemimpin fraksi dan DPP tidak bisa membaca peta situasi? Segera setelah Angie memberikan kesaksian dan menimbulkan reaksi yang begitu heboh di masyarakat, apakah mereka tidak cepat membaca reaksi masyarakat, khususnya para pakar hukum pidana?

Jika semua ini direkam dan dipublikasikan oleh media, media tidak bisa disalahkan, apalagi ada pernyataan Andi Mallarangeng, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, bahwa SBY selaku Ketua Dewan Pembina marah setelah mengetahui Angie dirotasi ke Komisi III.

Sekali lagi, Jimmy Setiawan tidak paham komunikasi, apalagi jurnalistik. Bagaimana seorang wartawan mencari dan menulis berita, ada kriteria. Salah satu nilai berita yang tinggi adalah kontradiksi atau konflik.

Kejadian yang mengandung nuansa kontradiksi atau konflik pasti mengandung nilai berita tinggi. Ketika satu petinggi Demokrat menohok petinggi lain dalam pernyataannya, that is good news!

Lapor ke KPI

Setelah wacana boikot media kandas total, beberapa warga melaporkan dua stasiun televisi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut Didi Syamsuddin, salah satu Ketua Partai Demokrat yang juga anggota DPR, pengaduan itu bukan atas nama institusi (PD), tapi pribadi-pribadi.

Tapi, beberapa di antara mereka diketahui wartawan yang bekerja di media cetak yang berkiblat ke PD. Dalam alam demokrasi, tentu saja tindakan mereka sah-sah saja. Mungkin mereka menilai liputan berita kedua stasiun TV itu tidak lagi objektif dan ”sangat menjurus”.

Sebagai praktisi sekaligus akademisi jurnalistik, saya prihatin melihat fenomena ”kebakaran jenggot” di kalangan Partai Demokrat. Tapi, karena saya selama ini menjalin hubungan yang cukup baik dengan mereka, ada baiknya saya memberikan sedikit advis kepada kader-kader PD.

Pertama, dalam era demokrasi liberal, informasi harus dilawan dengan informasi, bukan dengan ancaman atau intimidasi dalam bentuk apa pun.

Kedua, media adalah wacana publik untuk mencari kebenaran. Dalam rezim otoriter, kebenaran itu milik penguasa. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi, penguasa akan sia-sia kalau mencoba membentuk kebenaran, sebab kebenaran milik publik.

Caranya, ya, melalui dialog publik (public discourse) yang terus-menerus, bebas dan jujur. Pada saatnya nanti, pendapat ngaco akan gugur dengan sendirinya, dan yang benar akan mendapat dukungan mayoritas.

Ketiga, terkait butir kedua, media pemerintah atau yang berkiblat ke penguasa takkan laku. Di seluruh dunia – dan dalam sistem demokrasi, sebagian besar rakyat emoh membaca atau menonton media pemerintah.

Sebaliknya, media yang terus-menerus memaki-maki pemerintah pun takkan mendapat simpati publik. Media harus objektif dan independen. Tapi, independen bukan tidak boleh berpihak. Media harus berpihak, yaitu berpihak kepada kebenaran dan keadilan!

Tontonan di persidangan Muhammad Nazaruddin dengan para saksinya selama ini, sesungguhnya, sekaligus tempat publik mencari dan memperdebatkan kebenaran dan keadilan. Media tidak pernah puas dengan adegan di persidangan yang kadang kala memang seperti ”badut”. Maka, media mencari sumber-sumber lain di luar pengadilan. Terjadilah diskursus publik yang intensif.

Keempat, sejarah di mana-mana – temasuk di Indonesia – membuktikan bahwa penguasa yang memusuhi, apalagi berkonfrontasi, dengan media, kejatuhannya tinggal tunggu waktu. Media bisa serempak bersatu menghantam penguasa! Itulah yang kita saksikan pada era Megawati Soekarnoputri ketika pemerintah terus menghantam media.

Ketika SBY tampil, benar atau salah, sebagian besar media serempak balik badan ke SBY dan meninggalkan Bu Mega. Pengalaman serupa terjadi pada era Gus Dur yang sering menyalahkan dan mendiskreditkan media ketika pernyataan-pernyataan kepala negara menimbulkan kontroversi.

Orang-orang Demokrat boleh kesal melihat pemberitaan media hari-hari ini tentang partainya. Tapi, hendaknya mereka menyikapinya dengan kepala dingin. Jangan lupa, kebusukan tidak bisa dibungkus dengan cara apa pun! Aksi boikot atau lapor ke KPI dan Dewan Pers justru bisa merugikan diri sendiri. ●