Politisasi Kenaikan Harga BBM

Politisasi Kenaikan Harga BBM

Bawono Kumoro, Peneliti Politik The Habibie Center

SUMBER : SUARA KARYA, 30 Maret 2012

Keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agaknya tidak dapat diundur lagi. Pilihan itu menjadi kebijakan paling rasional untuk ditempuh oleh pemerintah saat ini menyusul kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui target APBN 2012.

Kenaikan harga minyak dunia kian menggila akibat dipicu ketegangan di Timteng antara Iran vs AS yang kian memanas. Situasi konflik di kawasan tersebut memang sangat rentan terhadap harga minyak dunia. Selain itu, kenaikan harga minyak juga disebabkan resesi ekonomi global di Eropa dan AS. Kompleksitas masalah di tingkat global itu tentu berada jauh di luar jangkauan kita sehingga sulit untuk menghindar.

Lonjakan harga minyak dunia itu tentu akan membawa dampak serius bagi perekonomian nasional. Harga minyak dunia yang terus berada di atas level 120 dolar AS per barel secara otomatis akan mengakibatkan beban APBN bertambah mengingat subsidi negara terhadap BBM masih cukup tinggi. Sementara asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2012 hanya 90 dolar AS per barel. Keseimbangan APBN yang terganggu akibat lonjakan harga minyak dunia, cepat atau lambat, akan membawa dampak negatif terhadap performa perekonomian nasional secara keseluruhan.

Tidak ada jalan lain, untuk meminimalisasi efek negatif itu, pemerintah perlu mendorong efisiensi konsumsi BBM. Harga BBM yang murah karena ditopang subsidi pemerintah merupakan salah satu penyebab utama inefisiensi konsumsi BBM selama ini.

Mengacu pada data YLKI, dari sisi kemanfaatan sosial ekonomi, subsidi BBM terbukti tidak tepat sasaran. Konsumen BBM bersubsidi sebanyak 85% adalah kendaraan pribadi. Sedangkan angkutan umum hanya menggunakan 4% dari total BBM bersubsidi dan angkutan barang hanya 7%. Maka, jelas kelompok masyarakat mana yang sesungguhnya menikmati subsidi BBM selama ini. Sungguh tidak adil memang apabila dana subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Selama ini masalah pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran subsidi selalu menghantui Indonesia. Kita pun seakan tidak pernah dapat lepas dari perangkap ini, antara lain karena subsidi BBM dibiarkan tidak tepat sasaran, tidak menyentuh masyarakat miskin dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Karena itu, dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi efek negatif lonjakan harga minyak dunia terhadap keseimbangan APBN. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, merupakan salah satu wujud langkah strategis itu.

Memang, menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang selalu dianggap tidak popular secara politik. Akan tetapi, menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang produktif secara ekonomis, yang akan bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk orang miskin kelak.

Sebagai gambaran, saat ini total subsidi energi di APBN 2012 mencapai Rp 168 triliun, meliputi subsidi BBM dan tabung gas 3 kg Rp 123 triliun dan subsidi listrik Rp 44 triliun. Dapat dibayangkan, jika langkah menaikkan harga BBM tidak ditempuh pemerintah, sangat boleh jadi total subsidi energi di APBN akan mencapai Rp 200 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah selama satu tahun.

Ajang Pencitraan

Namun, patut disayangkan kebijakan baik dan rasional itu, kini justru menjadi ajang pencitraan bagi sebagian elite politik kita. Sikap PDIP dan partai-partai lainnya yang kian lantang menyuarakan penentangan terhadap rencana kenaikan harga BBM merupakan salah wujud dari hal itu.

Tidak hanya di arena parlemen, sikap resistensi itu juga ditunjukkan oleh PDIP di luar parlemen. Hampir di setiap sudut jalan, kita dapat melihat bentangan spanduk bernada penolakan kenaikan harga BBM dari partai berlambang moncong putih itu.

Sebagai bagian dari kelompok oposisi, memang merupakan hal wajar dan lumrah jika PDIP mengambil sikap kontra terhadap rencana kenaikan harga BBM. Sudah menjadi tugas kelompok oposisi untuk mengingatkan dan melakukan koreksi terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dalam setiap langkah pengambilan kebijakan. Namun, tugas mulia menjadi kehilangan makna ketika berbalut kepentingan jangka pendek berupa pencitraan politik.

Masih segar dalam ingatan publik tatkala di bulan Januari 2012 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputi, mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM menyusul ketegangan antara Iran dan AS di Selat Hormuz. Padahal, saat itu harga minyak dunia belum menyentuh level 120 dolar AS per barel. (tempo.co, Selasa, 12 Januari 2012)

Dalam kaitan itu menjadi aneh jika kini, di saat harga minyak dunia telah meroket di atas level 120 dolar AS per barel, PDIP menunjukkan resistensi terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Wajar, jika kemudian publik menilai PDIP tengah memanfaatkan isu kenaikan harga BBM sebagai ajang untuk melakukan pencitraan agar terlihat seakan-akan peduli dengan kehidupan rakyat kecil.

Publik tentu patut miris melihat tingkah laku elite politik mereka yang tidak gemar menjadikan isu kesulitan hidup rakyat sehari-hari sebagai ajang untuk sekadar mewujudkan kepentingan politik jangka pendek mereka. Kini, publik dituntut untuk lebih cermat memilah mana elite-elite politik yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan mana yang berjuang untuk kepe-ntingan politik jangka pendek semata.

Sikap resistensi terhadap sebuah kebijakan pemerintah tidak lagi dapat menjadi ukuran valid untuk melakukan penilaian bahwa elite politik bersangkutan berjuang bagi kepentingan masyarakat luas. ●