Janji Pemilu dan Sumpah Pejabat

Janji Pemilu dan Sumpah Pejabat

Mohamad Sobary ; Budayawan

SUMBER :  KOMPAS, 30 Mei 2012

Orang bijak berkata: ”Hidup dimulai dari ketiadaan menuju ke ketiadaan”.

Kaum bijak lain, yang berkecenderungan lebih kuantitatif, menyimpulkan, ”Hidup ini perjalanan dari titik nol menuju ke titik nol berikutnya”. Di dunia politik, titik ”nol” itu tiba-tiba bermetamorfosis jadi ”nol besar” alias bohong besar. Para pejabat yang memperoleh jabatan lewat proses pemilihan—tak selalu demokratis—harus menempuh jalan kampanye. Di situ dilontarkanlah janji-janji menggiurkan yang bisa disebut ”janji pemilu”.

Ungkapan ini hidup dan berkembang terus dalam kegetiran politik kita. Dan, apa yang getir ini kita gunakan untuk memberi makna terhadap fenomena lain dalam pergaulan hidup sehari- hari. Barang siapa terbentur janji yang ternyata tak terpenuhi, apa lagi itu berkali-kali, kita sebut ”janji pemilu” juga.

Sumpah Basa-Basi

Konotasi negatif ini betul-betul menyudutkan pemilu dan para politisi. Padahal, patut dicatat juga, di sekitar kita banyak orang yang ”murah janji”, tapi sulit memenuhinya. Di sini, orang yang tak pernah berkampanye sekalipun dalam hidupnya juga dianggap telah ikut membuat ”janji pemilu” tadi. Begitulah cara kehidupan ”mencipta” kata-kata dan ”memproduksi” ungkapan demi ungkapan menggelikan, yang membuat kita merasa getir sekaligus menjadi lebih matang.

Alhasil, apabila orang menang dalam pemilihan, jadilah dia pejabat negara. Dan, kita tahu, semua pejabat negara disumpah— intinya dia sendiri bersumpah— di depan banyak orang, di bawah bimbingan rohaniwan.

Isinya: dia akan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dia tak akan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, ataupun nepotisme dalam bentuk apa pun. Dia akan tulus mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara. Inilah sumpah jabatan, dibimbing rohaniwan tadi, dengan menyebut nama Allah atau atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Hingga kini sumpah itu masih kita percayai, seolah kelak bakal dipenuhi dengan setulus hati.

Pejabat negara seperti Maha Patih Gajahmada pun punya sumpah. Namun, sumpah beliau tidak standar, tidak perlu dibimbing rohaniwan, dan tidak seragam. Sumpah itu lahir dari komitmen politik pribadi yang besar, sebagai suatu aspirasi kultural yang diabdikan bagi negara, dan menjadi kenangan mengagumkan. Kita mengenalnya sebagai Sumpah Palapa. Dari momentum ketika sumpah itu diucapkan ke momentum berikutnya ada tindakan, ada perjuangan. Niat mewujudkan sumpah agar menjadi kenyataan sangat besar, tanpa memikirkan risiko yang mungkin saja berbahaya.

Ini bedanya sumpah dia dengan sumpah jabatan bagi para pejabat negara sekarang. Banyak pejabat disumpah, atau bersumpah berkali-kali, karena ia pindah dari satu jabatan ke jabatan lain. Isi sumpahnya sama, diucapkan dengan keseriusan yang sama. Ada satu hal penting, yang sungguh mengagumkan bagi saya, saat bersumpah, pejabat itu tak ketawa. Ini luar biasa seriusnya meski mereka tahu persis sumpah itu hanya dagelan dan sekadar basa-basi birokrasi.

Sesudah bersumpah mereka memuaskan diri dengan korupsi dan melanggar sehebat-hebatnya semua sumpah itu, tetapi tak ada satu pejabat pun yang kualat. Adakah ini salah sang rohaniwan, yang tak berwibawa dan tak memiliki kompetensi rohani secukupnya? Mengapa pejabat korup yang melanggar sumpah itu hidupnya malah mulus, makmur, masih dipuja-puja media, dan naik haji atau umroh sekeluarga juga disorot media dengan kekaguman yang tak disembunyikan? Dua pihak, yang kagum dan yang dikagumi, sama-sama telah kehilangan rasa malu.

Sumpah seperti ini hanya menjadi sampah kebudayaan yang membikin erosi integritas moral dan politik bangsa kita. Dari hari ke hari kita berkubang di dalam kebusukan seperti itu, tapi kita, tampaknya, diam-diam merasa sedang berada dalam infotainment yang menyegarkan.

Para pelanggar, penegak, dan penjaga gawang hukum di negeri ini beramai-ramai berbohong atas nama Tuhan dan kebohongan itu dilembagakan. Mengapa tradisi ini dibiarkan berkembang terus dan setiap saat masih saja selalu ada sumpah? Haruskah kita berkesimpulan bahwa dalam lingkungan komunitas macam itu hidup dimulai dari kepalsuan menuju kepalsuan yang lebih mengerikan, yang pada akhirnya membahayakan nasib rakyat?

Wajah Tanpa Dosa

Di zaman Orde Baru dulu hidup juga mengerikan. Pejabat korup secara mencolok dan ketahuan, tetapi juga aman. Ketika gelombang kemarahan rakyat menuntut agar uang yang dikorup dikembalikan kepada rakyat, dengan tenang—bahkan nyaris seperti ada aura senyum di wajahnya, Pak Harto (Soeharto) bersumpah, ia tak punya satu sen pun uang. Kemarahan, meski terkendali, bagaikan mendidih di kalangan rakyat. Siapa bisa percaya kepada sumpah seperti itu? Namun, Pak Harto itu orang terlatih dan segenap tindakannya selalu bersifat ”legally correct”. Maka, marah tinggal marah. Kekecewaan publik meluas. Kita frustrasi. Itu zaman Pak Harto.

Tiba-tiba, dalam hiruk pikuk melawan korupsi yang makin besar dan besar dewasa ini, ada lagi bocah—pejabat negara—yang wajahnya juga mengesankan seolah ”tanpa dosa”, mengucapkan sumpah bahwa ia tak korup. Bahwa, jika terbukti, yang bersangkutan siap digantung di Tugu Monas. Saya mendengar sumpah itu lewat televisi. Betulkah dia siap digantung? Sudah lama orang tak percaya pada sumpah pejabat yang dijadikan main-main macam itu. ●