Gonjang-Ganjing Harga Daging

Gonjang-Ganjing Harga Daging Khudori ; Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

KORAN TEMPO, 29 November 2012

“Kita hargai keteguhan pemerintah untuk tidak menambah kuota impor (daging dan sapi) tahun ini. Ini merupakan bagian dari upaya mencapai target swasembada daging sapi pada 2014. Namun, tanpa membenahi usaha ternak sapi, rantai pasok (supply chain), moda transportasi, dan RPH, gonjang-ganjing harga daging sapi setiap saat bakal terulang.” Para jagal dan pedagang daging sapi segar di enam daerah di Jawa Timur mogok selama lima hari, 24-28 November 2012. Aksi itu merupakan protes atas kenaikan harga daging yang dinilai merugikan jagal dan pedagang di pasar tradisional. Jika ada jagal dan pedagang yang memotong dan menjual daging di pasar tradisional, ia akan didenda Rp 50 juta per hari. Sebelumnya, aksi mogok berjualan telah dilakukan pedagang daging sapi di Jakarta. Mogok dilakukan agar pemerintah turun tangan mengendalikan harga daging. Seperti kuda liar berlari, harga daging sapi sulit dijinakkan. Harga daging karkas melenting tinggi. Minggu ketiga November, harga daging karkas di rumah pemotongan hewan mencapai Rp 68 ribu per kg, naik 27 persen dari harga awal tahun (Rp 52-55 ribu per kg). Harga di tingkat konsumen melonjak menjadi Rp 90 ribu per kg. Bahkan, di Jakarta, harga daging premium mencapai Rp 150 ribu per kg. Padahal harga di awal tahun baru Rp 70 ribu per kg. Kenaikan harga yang tak terkendali membuat pedagang bakso, pedagang makanan, serta pengusaha restoran dan katering terpukul. Apalagi daging sapi tidak mudah didapatkan di pasar. Importir dan pemerintah saling tuding. Menurut importir, kenaikan harga terjadi karena daging langka. Sumber masalahnya, pemerintah memangkas kuota impor daging dan sapi secara drastis. Pada 2011, kuota impor daging dan sapi masing-masing 100 ribu ton dan 560 ribu ekor. Tahun ini, kuota impor daging dan sapi dipangkas tinggal 34 ribu ton (tinggal 34 persen dibanding tahun lalu) dan 283 ekor (50 persen). Menurut importir, pemerintah terlalu optimistis dengan kemampuan pasokan sapi domestik. Pendek kata, menurut importir, Indonesia belum siap menghadapi pemotongan kuota impor sebesar itu. Pemerintah punya versi berbeda. Menurut pemerintah, pasokan lebih dari cukup. Sapi lokal bisa memenuhi kebutuhan. Bahkan stok di perusahaan penggemukan sapi di Jabodetabek saat ini ada 130 ribu ekor. Pada November-Desember juga akan masuk sisa impor kuartal IV sebanyak 15 ribu sapi. Jika masih kurang, ada 5.000 sapi siap potong dari Nusa Tenggara Barat. Menurut versi pemerintah, masalah ada pada distribusi. Mana yang benar? Dilihat dari transmisi harga, kenaikan harga daging saat ini tidak wajar. Menjelang Idul Adha, harga daging sapi hidup di peternak Rp 32 ribu per kg. Saat itu, harga di tingkat konsumen Rp 80 ribu per kg. Saat ini, harga daging di tingkat konsumen Rp 90-100 ribu per kg. Tapi harga daging sapi hidup di tingkat peternak hanya Rp 33 ribu per kg. Transmisi harga dari peternak ke konsumen bersifat asimetris. Ini menandakan pasar daging tak sehat. Dugaan ada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan mengendalikan pasokan, dan mengatur harga di pasar, ada benarnya. Tujuannya, agar pemerintah kembali membuka impor. Modus ini juga terjadi pada kedelai. Kelangkaan sapi yang dikeluhkan importir dan pedagang juga ada benarnya. Tetapi tentu bukan tanpa alasan pemerintah memangkas kuota impor (daging dan sapi). Pemangkasan impor didasari data populasi ternak domestik. Menurut hasil survei peternakan, per Juni 2011 populasi sapi potong mencapai 14,82 juta ekor. Sebelumnya, data populasi ternak ini belum kita miliki. Kebutuhan daging nasional tahun 2012 mencapai 484.060 ton. Kebutuhan itu dipenuhi dari daging lokal 399.320 ton, sisanya 84.740 ton (17,5 persen) dari impor. Pasokan daging lokal itu setara dengan 2,4 juta ekor. Dengan populasi sapi potong 14,82 juta ekor, kebutuhan 2,4 juta ekor tentu memadai. Masalahnya, data-data itu hanya angka mati di atas kertas, yang sama sekali tidak merefleksikan kondisi di lapangan. Sampai saat ini struktur industri peternakan domestik untuk semua komoditas ternak, termasuk sapi, sebagian besar (60-80 persen) bertahan dalam bentuk usaha rakyat dan usaha sambilan yang berciri pendidikan rendah, pendapatan rendah, manajemen dan teknologi konvensional, serta menggunakan tenaga kerja keluarga (Yusdja dan Winarso, 2009). Bagi peternak jenis ini, sapi adalah tabungan yang likuid yang bisa dimanfaatkan setiap saat ketika ada kebutuhan mendesak. Usaha itu tersebar di banyak tempat. Tak mudah memobilisasi ternak-ternak itu untuk memasok kebutuhan mendesak. Ternak sapi belum menjadi usaha utama karena dua hal. Pertama, akses modal melalui perbankan untuk pengembangan peternakan komersial penggemukan maupun pembibitan skala kecil (10-50 ekor per periode 2-4 bulan) cukup sulit diperoleh. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga kerja, sebagai pencari pakan hijauan yang membatasi jumlah pemilikan ternak. Akibatnya, peternak sulit meningkatkan jumlah ternak, sehingga sapi betina usia produktif terpaksa harus jadi ternak konsumsi. Padahal, untuk menambah populasi, pemotongan sapi betina produktif harus dihindari. Jika pun ternak sudah terkumpul, tidak mudah mendistribusikan dari produsen ke konsumen. Ini terjadi karena jalur distribusi dari produsen ke konsumen amat panjang. Ironisnya, dalam rantai distribusi yang panjang itu, margin tidak terbagi merata. Pangsa terbesar margin pemasaran ada pada pedagang besar. Namun yang menikmati keuntungan besar justru para jagal. Artinya, margin keuntungan tidak terdistribusi adil. Selain itu, kita belum memiliki moda transportasi khusus. Selama ini sapi dari NTT atau NTB diangkut menggunakan kapal (umum). Ongkos angkut mahal karena, saat balik, kapal kosong. Ini salah satu yang membuat harga daging sapi lokal lebih mahal ketimbang impor. Lagi pula, karena kapal tak didesain khusus, selama perjalanan sapi bisa stres dan susut bobot. Yang tak kalah pelik adalah keberadaan rumah pemotongan hewan (RPH). Saat ini baru ada 25 RPH bersertifikat. Keberadaan RPH bersertifikat amat penting untuk menjamin kebutuhan konsumen dan industri berbahan baku daging sapi. Sejumlah RPH inilah yang bakal menjamin pasokan kebutuhan daging konsumen yang beragam dan berbeda-beda. Masalahnya, selain RPH bersertifikat jumlahnya belum banyak, kapasitasnya juga terbatas. Kita hargai keteguhan pemerintah untuk tidak menambah kuota impor (daging dan sapi) tahun ini. Ini merupakan bagian dari upaya mencapai target swasembada daging sapi pada 2014. Namun, tanpa membenahi usaha ternak sapi, rantai pasok (supply chain), moda transportasi ,dan RPH, gonjang-ganjing harga daging sapi setiap saat bakal terulang. ●