Kesejahteraan yang Berkeadilan

Kesejahteraan yang Berkeadilan Maruhum Batubara ;  Staf Ahli Menteri Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi Kemenko Kesra

MEDIA INDONESIA, 29 Mei 2013

PEMERINTAH merancang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 dengan mengusung tema Memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Penetapan RKP ini selanjutnya disampaikan ke DPR sebagai acuan penyusunan APBN 2014.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014) dan akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diharapkan dapat menuntaskan capaian dan sasaran pembangunan jangka menengah. Karena itu, tahun depan adalah tahun strategis dan menentukan. Seberapa jauhkah pemerintah telah mampu menyelesaikan target yang telah ditetapkan dalam hal penanggulangan kemiskinan?

Dewasa ini pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat menunjukkan tren kemajuan cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dari capai an pengurangan pengangguran hingga 6,14% pada akhir 2012. Ini ditunjukkan dengan pasar tenaga kerja yang mengalami kemajuan berarti dari tahun ke tahun dengan indikator penting dalam pasar tenaga kerja, yaitu meningkatnya rasio kesempatan kerja terhadap angkatan kerja, meningkatnya struktur pekerja di sektor formal, dan menurunnya tenaga kerja sektor informal serta perkembangan upah dan produktivitas yang membaik.

Sementara itu, persentase angka kemiskinan nasional telah diturunkan menjadi 11,66% pada November 2012. Namun, jika dilihat lebih jauh, penurunan tingkat kemiskinan tersebut mengalami pelambatan dalam tiga tahun terakhir. Selama tiga tahun terakhir, setiap tahun, penurunan kemiskinan tak lebih dari 1 juta penduduk miskin yang terangkat dari kategori miskin. Salah satu penyebabnya adalah rentannya penduduk miskin terhadap kondisi ekonomi nasional ataupun ekonomi global.

Selain itu, berbagai program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam bentuk empat kelompok program (klaster) dirasakan masih belum optimal.

Faktor eksternal

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan akan diperkuat melalui strategi pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi penduduk miskin dan peningkatan koordinasi yang sifatnya lintas sektor. Terdapat 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam posisi di atas rata-rata kemiskinan nasional, sedangkan 17 provinsi lainnya sudah dalam posisi di bawah rata-rata kemiskinan Indonesia. Rata­rata Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2012 adalah 72,77.

Beberapa tantangan yang paling nyata adalah ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, perubahan iklim dan bencana alam, kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan energi dunia, serta opsi penaikan harga BBM dan program kompensasi. Kondisi eksternal inilah yang mengharuskan pemerintah untuk segera memantapkan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, meliputi kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

Menurut saya, pada 2014 akan mengemuka beberapa isu strategis nasional. Pertama, upaya mengejar target pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMN 2010-2014. Kedua, mempercepat pelaksa naan direktif presiden. Ketiga, munculnya isu terkini yang perlu dimuat dalam RKP 2014.

Target pembangunan RPJMN 2010-2014 diperlukan kerja keras dan cerdas antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan pascakonflik serta memperbaiki tata kelola dan reformasi di lingkungan pemerintahan yang masih terkendala.

Isu strategis berdasarkan direktif presiden merupakan isu strategis nasional yang bersifat quick wins (unggulan dan jangka pendek), antara lain: (1) pencapaian surplus 10 juta ton beras dan peningkatan produksi jagung, kedelai, dan gula, (2) konektivitas untuk menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, (3) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (4) peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), (5) peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih dan pembangunan pengungsian bencana, serta (6) percepatan pembangunan minimum essential force atau yang terkait dengan sistem pertahanan negara.

Beberapa isu terkini yang menjadi penting adalah penanganan banjir, pemenuhan amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), mengatasi permasalahan perburuhan dalam negeri, dan menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2014.

Implementasi kebijakan

Bagaimanapun perekonomian nasional 2013 dan 2014 merupakan tahun-tahun penting dan menentukan bagi Indonesia yang perlu dijaga momentumnya. Lagi pula, 2013 dan 2014 merupakan tahun politik yang patut dipertimbangkan konstelasi politik nasional dalam melaksanakan kebijakan.

Jika ada kebijakan pengurangan subsidi BBM (penaikan harga BBM) yang berdampak terhadap inflasi, perlu dipertimbangkan kebijakan kompensasi berupa penguatan dan perluasan programprogram perlindungan sosial. Ada empat program penanggulangan kemiskinan yang diperkuat 2014, yakni program beras untuk keluarga miskin (Raskin) sebesar Rp23,1 triliun.

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Rp9,2 triliun, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Rp14,9 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp4,1 triliun.

Alokasi beras akan ditingkatkan menjadi 20 kilogram (kg) dari sebelumnya hanya 15 kg/ rumah tangga/bulan dengan tetap membayar Rp1.600 per kg. Untuk itu, pemda dapat mempercepat penyaluran beras di wilayahnya dan menyediakan dana penyaluran Raskin dari titik distribusi ke titik bagi.

Untuk BSM, jumlah siswa yang mendapat subsidi akan menjadi 15,43 juta dengan unit cost yang meningkat di seluruh jenjang--SD, SMP, SMA--dari Rp450 ribu-Rp1 juta.

Untuk PNPM, pemerintah akan mengalokasikan dana ke seluruh kecamatan yang sudah terdata pada 2013, yaitu sebesar 6.752 kecamatan. Namun, penambahan cakupan penerima harus dengan melihat tingkat kemiskinannya. Setiap kecamatan akan mendapatkan Rp3 miliar. Adapun untuk penerima PKH menjadi 3,2 juta rumah tangga dengan unit cost sebesar RP1,8 juta/rumah tangga/tahun. Sebelumnya, jaminan kesejahteraan sosial dalam bentuk PKH ini diberikan hanya kepada 2,4 juta rumah tangga sebesar Rp1,3juta/ rumah tangga/tahun.

Untuk implementasinya, pemerintah pusat ataupun pedaerah harus fokus pada penajaman target dan bersinergi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Bila perencanaan sudah disusun secara komprehensif dan matang serta sinergis dengan perencanaan anggaran yang tepat dan baik, tinggal implementasi rencana kerja yang disusun, seperti kata penulis dari Amerika, H Stanley Judd, A good plan is like a road map. It shows the final destination and usually the best way to get there. Sebuah rencana yang baik seperti peta jalan. Ia menunjukkan tempat tujuan kita dan jalan terbaik menuju ke sana. ●