Pembangunan Terpuntal-puntal dan Mewaspadai Politik Uang

Pembangunan Terpuntal-puntal dan Mewaspadai Politik Uang Musa Maliki  ;   Pengajar FISIP UPN Veteran Jakarta dan Al Azhar

SINAR HARAPAN,  27 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang? Sudah mulai terlihat jelas pemerintah sampai saat ini terpuntal-puntal. Istilah ini pas untuk menjelaskan dua kali pemerintahan saat ini (SBY) yang tidak mempunyai visi pembangunan strategis dan jelas. Berapa banyak pengamat, ahli, intelektual, dan agamawan mengingatkan pemerintah bahwa strategi pembangunan jangka panjang itu penting. Jadi, istilah terpuntal-puntal adalah gambaran ketidaksiapan pemerintahan SBY terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat berubah dan memang terlihat berjalan tunggang langgang. Visi pembangunan dalam program MP3EI yang dicanangkan SBY justru mempercepat proses penjualan negara dengan dalih-dalih hukum dan kepentingan rakyat, bukan visi yang melihat masa depan demi bangsa. MP3EI adalah program yang justru di lapangan membuat rakyat yang berkecimpung di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan migas justru dipinggirkan oleh korporasi besar-besaran. Program MP3EI justru menampilkan ketidakberdayaan pemerintah mengelola kekayaan bangsa ini. Ketidakberdayaan ini adalah kedaulatan bangsa Indonesia yang sudah digadaikan untuk korporasi-korporasi besar. Misalnya UU Migas 2009. Di sisi rakyat, globalisasi (kapitalisme global) mencabut nilai, prinsip, dan kebangsaan warga Indonesia sehingga mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka perjuangkan dalam (untuk) berbangsa dan bernegara. Sebagian besar dari warga Indonesia memikirkan diri sendiri, termasuk elite politiknya, khususnya di DPR. Pikiran ini dikendalikan kapitalisme global (ini sebuah sistem, bukan orang). Kapitalisme global dibahasakan sederhana, sebagai pola pikir material yang hanya memuaskan hasrat sementara sehingga manusia dipaksa (terpaksa) harus bekerja untuk mencari uang dengan cara apa pun. Warga Indonesia dipacu untuk bekerja lalu mengonsumsi terus-menerus. Hal ini demi percepatan pembangunan, padahal menopang kapitalisme global. Sifat Dasar Alamiah Manusia Sebagian besar orang yang tinggal di Indonesia sekarang ini beramai-ramai mengeksploitasi apa pun untuk keselamatan diri masing-masing. Hal ini sangat alamiah sebagai sifat dasar manusia. Mereka ingin selamat dari derasnya arus kapitalisme global dari aspek mana pun (politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain). Sistem ini memaksa semua orang bertindak demi uang sebagai penyelamat. Misalnya, menjelang pemilu, warga sudah cukup sadar memilih DPR/MPR dan pemerintahan harus baik dan amanah. Namun, kesadaran ini tidak didukung kondisi alamiah bahwa proyek triliunan dan miliaran pemerintah dipersiapkan untuk elite DPR dan MPR agar mereka dipilih lagi. Sekarang ini, mereka sudah mengantongi minimal Rp 1 miliar berupa proyek pemerintah untuk menjaring warganya dalam Pemilu 2014. Walaupun rakyat menyadari politik uang ini, sebagian besar tidak ada pilihan untuk memilih politikus busuk, korup, dan eksploitatif karena sandera proyek-proyek pembangunan di wilayah mereka. Mereka memilih orang yang sama agar mereka mendapat bantuan proyek sosial, proyek pekerjaan umum, dan ESDM, seperti infrastruktur, proyek sosial, khususnya perbaikan rumah warga, pembangunan masjid, wihara, dan gereja. Permainan antara jajaran pemerintah dan DPR, yang tentunya memiliki asal usul partai yang sama, ramai-ramai menjaring suara pada Pemilu 2014. Banyak elite politik yang melakukan persiapan politik tebar uang. Jalannya pemerintah terlihat terpuntal-puntal dan masyarakat terlihat apolitik karena tunggang langgang bekerja demi uang. Politik tebar uang ini sedang diproses dan akan dieksekusi saat Pemilu 2014. Tebaran dolar menuju pemilu ini sepertinya perlu penelitian lebih serius, terkait neraca pembayaran Indonesia yang semakin defisit. Singkat kata, jangan-jangan melemahnya rupiah karena rata-rata elite politiknya sedang dalam proses tebar uang. Krisis ekonomi-politik sepertinya terlihat jelas dan memang selalu diungkapkan setiap pengamat negeri ini. Pertama, infrastruktur yang sama sekali tidak siap, sampai-sampai banyak pengamat perkotaan dan infrastruktur memprediksi tidak lebih dari 10 tahun lagi Jakarta akan berhenti sama sekali, diikuti kota besar lainnya karena jalan sudah menjadi tempat parkir bagi warga yang semakin makmur. Banjir juga akan terus meluas ke seluruh Indonesia, jika eksekusi pusat dan sistemnya masih disintegrasi seperti sekarang. Kedua, kemakmuran warga Indonesia lebih cepat daripada fasilitas untuk warganya. Jadi, kemakmuran warga berbanding terbalik dengan ruang hidup kemakmurannya. Singkat kata, kemakmuran ekonomis tidak berarti hal yang positif. Ketiga, ketimpangan semakin melebar menjadikan warga yang makmur meningkat, tetapi kemiskinan pun meningkat dari 2011-2013 (BPS 2013). Peningkatan kemiskinan ini diperparah dengan dana sosial yang masih juga disunat tiap rangkaian birokrasi. Selain itu, program semacam IDT ditiadakan sehingga pemberdayaan rakyat pedesaan menurun. Keempat, implementasi UU agraria di lapangan menjadi suatu komoditas. UU ini memberi kuasa penuh pemerintah, dengan membantu korporasi menguasai kebun dan hutan agar dikelola sebagai industri atau pabrik besar, sementara para elitenya menguasai beberapa perkebunan yang digarap numpang oleh korporasi besar tersebut. Dari situlah mereka mendulang uang untuk kampanye dan misi materialismenya. Nada pesimistis ini sekadar menjadi renungan bagi kita semua, agar di antara kita yang sekiranya cukup kuasa bergerak cepat untuk perbaikan negeri ini. Sekiranya yang masih mempunyai cukup energi dan keyakinan membuat gerakan tersendiri melawan kapitalisme global dan sistem korup bangsa ini. Mereka yang tidak henti-hentinya jujur dan berkorban terus-menerus menyuarakan nyanyian-nyanyian rakyat. Marilah kita tetap berjuang. ●