Risiko Reputasi di Balik Rp 7.200 Triliun A Tony Prasetiantono ; Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM

MEDIA INDONESIA, 23 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

KETIKA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pertama kali mengeluarkan pernyataan (7 September 2013), bahwa potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan atas pajak dan royalti yang dibayarkan dari sektor migas dan tambang, topik ini sempat menjadi diskusi menarik dalam grup Blackberry Messenger dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Saya sebenarnya sempat ingin menulis artikel di media. Sayang, belum sempat menuliskannya, topik ini keburu tenggelam oleh topik-topik yang lain. Di luar dugaan, pernyataan itu kemudian dikutip calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres pekan lalu (15/6), dengan istilah `telah terjadi kebocoran anggaran Rp 7.200 triliun setiap tahun'. Beberapa wartawan pun malam itu minta komentar saya. Saya pun saat itu merespons cepat melalui pesan pendek, “Saya menyayangkan Prabowo yang memercayai Abraham Samad bahwa ada kebocoran Rp 7.200 triliun dalam perekonomian kita. Angka ini menggelikan karena besarannya (magnitude) terlalu besar. Produk domestik bruto kita setahun Rp 9.400 triliun, sedangkan APBN kita tahun ini Rp1.840 triliun. Bagaimana mungkin kebocoran hingga Rp 7.200 triliun?“ Jika menggunakan data 2013, angkanya lebih kecil lagi. Data PDB Indonesia di bawah Rp9.000 triliun, sedangkan APBN 2013 sekitar Rp1.680 triliun. Kesalahan terbesar Prabowo dan Abraham Samad, menurut saya, ialah keduanya tidak memiliki sense yang cukup baik mengenai data perekonomian Indonesia. Data ekonomi saya ibaratkan seperti hasil tes laboratorium seorang pasien. Jika ada pasien datang ke dokter dan menyatakan bahwa tekanan darahnya mencapai 1.000, dokter tersebut akan merespons, “Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Jika benar tekanan darah Anda 1.000, anda seharusnya tidak di sini, melainkan di permakaman sana.“ Normalnya, tekanan darah seseorang adalah 80 (diastolik/ bawah) dan 120 (sistolik/atas). Seseorang tidak mungkin bertahan hidup dengan hipertensi hingga 1.000 mmHg. Pasti sudah mati! Pemahaman data yang buruk juga pernah terjadi pada saat Presiden Soeharto lengser ada 21 Mei 1998. Di tengah hiruk pikuk orang menghujat Soeharto, tiba-tiba kita dikejutkan oleh gosip bahwa Soeharto memiliki harta (total assets) mencapai US$100 miliar. Hebatnya lagi, hal itu bahkan sampai dijadikan cover story majalah Time segala. Banyak anggota masyarakat yang memercayainya. Begitu pula sebagian pengamat ekonomi seperti memberi dukungan terhadap angka yang fantastis tersebut. Saya termasuk satu dari sedikit pengamat ekonomi yang tidak percaya. Mengapa? Simpel saja. Orang terkaya di dunia saat itu adalah Bill Gates Jr, pemilik Microsoft, dengan kekayaan total sekitar US$40 miliar. Bagi saya tidak masuk akal bahwa kekayaan Soeharto bisa 2,5 kali lipat kekayaan Bill Gates. Jika data tersebut benar, mestinya Soeharto menjadi orang terkaya di dunia, melampaui Bill Gates, Ratu Elizabeth, dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Faktanya, nama Soeharto tidak pernah disebut majalah Forbes, yang biasanya setiap tahun rajin merilis data orang terkaya di dunia. Data terakhir, kekayaan Bill Gates saat ini sekitar US$77 miliar. Bayangkan, sekarang pun kekayaan Gates tidak sampai US$100 miliar, seperti dituduhkan Time untuk Soeharto pada 1998! Betapa buruknya akurasi Time saat itu! Lalu, bagaimana mungkin Time bisa salah dan memercayai begitu saja bahwa Soeharto memiliki US$100 miliar? Tidak jelas. Yang jelas, ini juga kasus yang menggelikan. Time tidak sepantasnya melakukan blunder yang memalukan tersebut. Belakangan ternyata memang tidak ada bukti bahwa Soeharto memiliki kekayaan sebanyak itu. Bahwa Soeharto kaya, memang benar. Namun, magnitude kekayaannya tidaklah sebesar itu. Kekayaan Soeharto saya prediksikan `hanya' di bawah US$10 miliar. Sesudah 1998, bisnis anak-anak Soeharto pun kocar-kacir sehingga Bambang Trihatmodjo sampai kehilangan Bimantara, dan Tutut kehilangan TPI. Time telah gagal mempertahankan reputasinya. Terjadi reputational risk dalam kasus ini. Membangun asumsi Belakangan muncul argumentasi bahwa kekayaan Soeharto disusun berdasarkan asumsi bahwa dia mengorupsi US$1 setiap barel produksi minyak sejak 1970-an. Ini juga menggelikan karena harga minyak dunia 1970 ialah US$1 per barrel, lalu naik menjadi US$3 (1973), US%9 (1978), US$32 (1981), jatuh menjadi US$9 karena terjadi kelebihan suplai (1986), naik menjadi US$40 karena Perang Teluk (1991), dan seterusnya. Bangunan asumsi ini pun bagi saya tetap tidak logis. Orang terkaya di dunia saat ini bergantian ditempati Bill Gates karena menjual produk Microsoft yang konsumennya seluruh dunia. Adapun nomor dua ialah Carlos Sim, konglomerat telekomunikasi dari Meksiko. Tidak ada ceritanya orang terkaya di dunia diduduki seorang kepala negara sekalipun dia ahli waris kekayaan besar seperti Kerajaan Inggris, Arab Saudi, atau Brunei. Orang terkaya tetap saja seorang wiraswasta (entreprenuer) dengan produk global. Kalau bicara soal kebocoran, sebenarnya data dan magnitude yang masuk akal dan masih relevan justru proyeksi yang dibuat Sumitro Djojohadikusumo, ekonom besar yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia era Soeharto. Pada paruh kedua dasawarsa 1980-an, Pak Cum (panggilan akrab Prof Sumitro) mengatakan, “Perekonomian Indonesia kalah efisien 30% jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Filipina.“ Dasarnya, incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia adalah 5, sedangkan negara-negara tetangga 3,5. Kalah efisien Variabel ICOR menunjukkan seberapa besar investasi (atau tambahan kapital) yang diperlukan untuk menciptakan output sebesar 1 dalam setiap tahun. Dengan kata lain, di Indonesia diperlukan investasi sebesar 5 untuk menghasilkan output sebesar 1. Jadi, jika kita investasi 5 unit, investasi tersebut baru akan balik modal (impas) selama 5 tahun. Adapun di Malaysia-Thailand-Filipina, balik modalnya sesudah 3,5 tahun. Berarti Indonesia kalah efisien sekitar 30%, yang dapat dihitung dari 1,5 unit dibagi 5 unit. Pernyataan Pak Cum--ayahanda Prabowo--kemudian diterjemah kan menjadi, “Terjadi kebocoran dana pembangunan dalam anggaran Indonesia sebesar 30%.“ Maka, kemudian terjadilah polemik yang seru mengenai isu ini. Menurut saya, interpretasi itu juga tidak salah. Kenyataannya, dalam proyek-proyek pembangunan yang dikeluarkan dalam APBN kita, sering muncul `item siluman' yang bernama kick back. Kick back adalah sejumlah dana yang kembali dari proyek yang digarap dengan dana APBN untuk diberikan kepada kepala proyek dan para birokrat yang berada di departemen (sekarang kementerian). Kebetulan, angka kick back itu jumlahnya juga sekitar 30% atau kurang. Fenomena kick back hingga kini masih terjadi. Volume APBN 2014 ialah sekitar Rp1.840 triliun, yang dibagi menjadi belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan subsidi energi (BBM dan listrik) yang hampir Rp400 triliun. Dari belanja tersebut ada item yang tidak mungkin bocor, yakni gaji pegawai negeri, tentara, polisi, dan seterusnya. Jadi jika akan terjadi kebocoran, taruhlah jumlahnya Rp1.000 triliun, dan jika kita memegang angka kebocoran berupa kick back 30% seperti dinyatakan Pak Cum, akan ketemu angka Rp300 triliun. Besaran ini jauh lebih masuk akal daripada angka-angka yang `seram' seperti Rp1.000 triliunRp7.200 triliun. Jika yang dimaksud ialah `potensi penerimaan pajak sumber daya alam'--sebagaimana dinyatakan Prabowo dan Samad-saya berpendapat bahwa angka Rp7.200 triliun (Samad bahkan pernah menyebut angka Rp 21 ribu triliun) juga masih terlalu besar. Saya yakin potensi tersebut memang besar, tapi tidak sampai mendekati angka PDB. Perlu pemahaman Sensitivitas penguasaan data ekonomi juga diperlukan bagi seorang presiden. Dulu, Presiden Soeharto pernah mendemonstrasikannya ketika menjelaskan data harga bibit, kebutuhan pupuk, pestisida, produktivitas petani, harga beras, dan lainlain, ketika beliau blusukan ke desa-desa didampingi Menteri Penerangan Harmoko. Memori mengenai hal ini masih terngiang di benak saya, karena acara itu diliput secara langsung oleh TVRI, dan wajib ditonton karena tak ada alternatif stasiun televisi lain pada waktu itu. Pelajaran dari kasus ini ialah kita memerlukan pemahaman yang baik mengenai perekonomian Indonesia. Ibaratnya, hal ini seperti seorang dokter yang hapal di luar kepala mengenai hasil laboratorium pasiennya seperti tekanan darah, kadar kolesterol, hemoglobin, gula, trombosit, dan seterusnya. Dalam perekonomian, sejumlah indikator utama semacam itu, yang wajib diketahui ekonom di luar kepala, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, volume APBN, utang pemerintah, utang swasta, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan. Menyebutkan angka Rp 7.200 triliun secara tidak valid dan salah konteks telah menimbulkan reputational risk tertentu bagi seorang calon presiden. ●