Menyiram atau Mencerabut Beringin Besar? Arya Budi  ;   Research Associate pada Poltracking Institute

KORAN TEMPO,  26 November 2014

                                                                                                                       

Babak baru politik nasional bisa jadi ditentukan beberapa hari ke depan dalam Munas IX Golkar. Ada dua hal yang menjelaskan Munas Golkar menjadi krusial dalam konstelasi politik nasional. Pertama, Golkar teruji sebagai organisasi kepartaian yang mapan dan bisa dijelaskan dengan banyak kerangka teoretis pengorganisasian partai (Tomsa, 2008), dengan stok kader-politikus melimpah, sehingga posisi politiknya berpengaruh pada konstelasi inter-party politics. Kedua, posisi politik terkini Golkar terlihat memimpin Koalisi Pendukung Prabowo (KPP) yang berkekuatan 52 persen dan terkonsolidasi cukup matang dengan kendali palu pimpinan Dewan dan alat kelengkapan Dewan, selain kekuatan 91 kursi parlemen terbesar kedua setelah PDIP. Di titik inilah, sesi pemilihan ketua umum baru Golkar pada Munas IX dengan debat perihal status-quo dan leadership renewal (pembaruan kepemimpinan) menjadi agenda paling krusial bukan hanya bagi Golkar, tapi juga bagi kepentingan politik KPP dan politik nasional secara keseluruhan. Walaupun, dalam kasus kepemimpinan partai di banyak negara, pembaruan kepemimpinan adalah bagian penting bagi survival strategy sebuah partai (Serenella Sferza, 2002). Terkait dengan hal ini, Rapimnas VII Golkar di Yogyakarta tempo hari telah mengirimkan dua pesan penting: 1) ambisi ketua umum inkumben mempertahankan struktur ruling elite yang dipimpinnya melalui deklarasi "kesiapan" maju dalam Munas IX; 2) Ical memiliki kekuatan jangkar politik di daerah, minimal struktur provinsi alias DPD I. Meski demikian, klaim dukungan DPD I sebenarnya tidak selalu linier dengan kemenangan kandidat. Pada Munas IX bisa jadi kontestannya tak sampai sejumlah nama yang sudah mendeklarasikan diri jika prasyarat dukungan 30 persen pemilik suara masih berlaku sebagaimana Tata Tertib Munas Riau Pasal 39 perihal mekanisme pencalonan ketua umum. Namun jika benar bahwa Aburizal Bakrie telah mendapatkan dukungan tertulis-institusional lebih dari 400 suara (tempo.co, 23 November 2014), bisa jadi Ical menang secara aklamasi, kecuali terdapat perubahan tata tertib munas yang menyatakan bahwa jika calon ketua umum mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen, otomatis menjadi ketua umum terpilih. Singkat cerita, potensi politik ketua umum inkumben Golkar memang besar, tapi hasil survei atas 173 pakar dan public opinion maker yang dilakukan Poltracking Institute pada awal November 2014 menunjukkan bahwa Aburizal Bakrie merupakan tokoh Golkar paling tidak direkomendasikan sebagai satu dari delapan kandidat yang diukur. Riset ini menunjukkan bahwa 52 persen juri penilai yang terdiri atas akademikus di bidang sosial politik dan analis/peneliti politik memilih Aburizal Bakrie sebagai figur yang paling tidak direkomendasikan dibanding Agung Laksono (7 persen) atau Priyo Budi Santoso (2 persen), misalnya. Dalam hal ini, dari 10 aspek atau dimensi yang dinilai menggunakan interval poin 1-10, Ical hanya unggul pada dua aspek, yaitu aspek komunikasi elite (6,42 poin) dan kemampuan memimpin koalisi partai (6,48), yang masuk pada posisi urutan ketiga dan kedua. Sedangkan pada tujuh aspek lainnya, nilai Ical hanya berkisar 5,5 poin dengan posisi urutan kedua dari bawah dari delapan nama kandidat yang mendeklarasikan diri. Namun, selain reputational disincentives akibat kekalahan Golkar pada pemilu legislatif dan kekalahan telak pilpres 2014 lalu atau persepsi publik soal personalitas dirinya, harus diakui bahwa Ical mempunyai positional incentives, yang mana posisinya sebagai ketua umum sekaligus bakal capres sepanjang 2011-2013 memungkinkan dirinya menanam jangkar politik di daerah yang terus berputar sepanjang roadshow kampanye bakal capres hingga menjelang munas partai. Faksionalisasi yang dipimpin para calon ketua umum tentu semakin mengkristal dan, bisa jadi, dinamika faksi akan berujung pada model degeneratif (Boucek, 2009), yang saling menghancurkan karena konsolidasi kelompok yang retak menstimulasi bertumbuknya kepentingan-kepentingan individu elite di tiap faksi. Namun jika faksionalisasi Golkar mampu dilembagakan dengan baik dalam Munas IX esok, dua model dinamika faksi bisa saja tercipta: 1) kooperatif, di mana blok politik yang ada di dalam partai pada akhirnya bernegosiasi untuk sebuah kepentingan organisasi partai, 2) dinamika faksi kompetitif, yakni faksi yang ada terkonsolidasi dengan baik, sehingga menciptakan kompetisi dengan substansi kompetisi pada pengaruh kebijakan dan jabatan publik. Munas Golkar bisa saja memupuk-menyiram beringin yang mulai meranggas ditinggalkan pemilih, atau justru bisa mematahkan-mencerabut partai ini menjadi beberapa "beringin baru", bergantung pada resolusi politik dan elite pemimpin yang dihasilkannya. ●