Apa Kabar Presiden Jokowi? AS Laksana  ;   Sastrawan, Pengarang, Kritikus Sastra yang dikenal aktif menulis di berbagai media cetak nasional di Indonesia

JAWA POS, 25 Januari 2015

                                                                                                                                     

                                                

BEBERAPA hari menjelang pemilihan presiden, di pengujung bulan Ramadan tahun lalu, saya bertemu dengan Anies Baswedan, yang ketika itu belum menjadi menteri, dan kami bercakap-cakap di meja kecil bersama beberapa kawan lain. Itu percakapan ringan setelah kami bicara di acara talkshow radio. Ia menyampaikan kalimat yang bagus mengenai Jokowi sekiranya pasangan Jokowi-JK memenangi pemilihan. Katanya: ’’Yang paling berat bagi Jokowi jika ia menang adalah menghadapi para pemilihnya yang menyumbang dua puluh lima ribu atau lima puluh ribu rupiah. Jika orang menyumbang Rp 1 miliar, misalnya, ia pasti memiliki jumlah uang jauh di atas yang ia sumbangkan, dan kita lebih mudah mengukur kepentingannya dengan menyumbangkan uang sebesar itu. Tetapi orang-orang yang menyumbang dua puluh lima atau lima puluh ribu, yang bisa jadi adalah sebagian besar dari keseluruhan uang yang mereka punyai, mereka menyumbang karena rasa cinta. Mereka tidak memiliki pamrih yang sifatnya pribadi untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin Jokowi menjadi presiden dan ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik di tangan orang yang mereka percayai.’’ Saya selalu senang mendengar pernyataan-pernyataan Anies Baswedan. Ia sangat fasih dan memiliki kemampuan berbahasa yang bagus untuk merumuskan pemikiran-pemikirannya dalam kalimat-kalimat yang cerdas. Itu hal yang tidak dimiliki oleh rata-rata para politisi kita. Saya selalu menyukai orang-orang yang bisa merumuskan pikirannya dalam kalimat-kalimat yang baik. Dalam pertemanan sehari-hari, saya menyukai kawan-kawan yang mampu mempertahankan pemikiran besar mereka dalam situasi apa pun. Saya mengagumi orang-orang yang mampu mempertahankan prinsip mereka. Sampai sekarang saya terus dihantui oleh sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa kompromi adalah gejala-gejala kekalahan dan, celakanya, saya cenderung mempercayai pemikiran seperti itu. Kita tidak asing dengan pernyataan seperti ini: ’’Apa boleh buat, situasi sudah berbeda dan bagaimanapun kita harus berkompromi.’’ Mendengar penyataan seperti itu, saya merasa seperti mendengar suara sesungguhnya di lapisan bawah permukaan: ’’Bagaimanapun, kita tidak bisa berpegang pada prinsip kita lagi dan kita harus bersedia melakukan hal yang tidak kita inginkan.’’ Saya ingin terus mempercayai pemikiran bahwa kompromi adalah sebuah kekalahan, kendati ia pasti tidak cocok dengan perilaku dunia politik, baik di Indonesia maupun di tempat mana pun di muka bumi. Bagi para politisi, berkompromi adalah kebenaran mutlak. Dalam dunia politik, hanyalah seorang negarawan yang mungkin tidak sudi mengkompromikan, apalagi mengorbankan, prinsip yang ia pegang teguh. Para pedagang, karena watak alami bisnis mereka, setiap hari harus berkompromi. Mereka melakukan tawar-menawar dengan pembeli agar mereka mendapatkan laba dan pembeli merasa beruntung karena berhasil menawar harga menjadi lebih murah. Dunia politik kita tidak berbeda dari dunia perdagangan semacam itu. Setiap kekuatan politik menginginkan kekuasaan atau setidaknya menjadi bagian dari kekuasaan. Meskipun Presiden Jokowi di masa kampanye pernah menyatakan tidak ada kontrak politik antara dirinya dengan partai-partai pendukung, tetapi kita akhirnya tahu bahwa tidak mungkin hal itu bisa dijalankan. Ia tetap harus berkompromi dengan pihak-pihak yang telah mendukungnya. Sebenarnya, dengan menaruh harapan serendah mungkin, saya bahkan tidak berkeberatan seandainya Pak Jokowi mengatur negara ini dengan model seperti seorang pedagang mengelola bisnis eceran. Untuk barang tertentu mungkin ia rela tidak mendapatkan keuntungan besar, atau bahkan merugi. Ia bisa menutup kerugian itu dengan menarik laba besar pada barang yang lain. Maksud saya, karena tidak mungkin melepaskan diri dari kompromi politik dengan partai-partai pendukungnya, Pak Jokowi bisa saja melepaskan pos-pos kementerian tertentu sebagai jualan rugi. Kita bisa mengumpamakan posisi-posisi kementerian yang diserahkan kepada orang-orang partai itu sebagai barang dagangan yang diobral murah. Untuk posisi-posisi lain, yang ia anggap sangat vital bagi keberhasilan pemerintahannya, ia memilih orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam menangani urusan mereka. Dengan demikian ia akan mendapatkan keuntungan besar di wilayah-wilayah tersebut, yang bisa menutup lubang di wilayah yang lain. Katakanlah, untuk urusan pemberantasan korupsi, sekiranya ia menganggap penting urusan ini, ia akan menempatkan orang-orang pilihannya --yang ia percayai kredibilitasnya-- untuk mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi. Namun justru dalam wilayah ini kita dibikin khawatir akan komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap pemberantasan korupsi. Pertarungan kasar sedang terjadi di depan mata antara KPK dan kepolisian. Diawali dengan penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri baru untuk menggantikan Kapolri Sutarman yang sebenarnya baru akan habis masa jabatannya sembilan bulan lagi. Ini penunjukan yang sangat mengecewakan orang banyak karena Budi Gunawan adalah salah satu nama yang ada dalam daftar jenderal-jenderal polisi yang diduga menerima suap dan gratifikasi --istilah yang lebih populer: Ia memiliki rekening gendut. Sehari sebelum Budi Gunawan menjalani uji kelayakan di gedung DPR, KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun, DPR seolah menutup mata terhadap keputusan KPK dan tetap memuluskan pencalonan Budi Gunawan. Setelah itu manuver politik berseliweran menghantam KPK. Apakah KPK bersalah dengan penetapan ini? Secara hukum tidak. Mungkin momentumnya kurang pas, kata peramal politik. Kurang pas menurut siapa? Kita tahu, bagi setiap pihak yang dijadikan tersangka, juga bagi para politisi yang berdiri di belakang calon Kapolri yang dijadikan tersangka, kapan pun waktunya pasti kurang pas. Namun, bagaimanapun, Budi Gunawan bisa ditetapkan sebagai tersangka kapan saja oleh KPK, jika bukti-bukti yang ada memadai untuk itu. Kita mendengar bahwa penunjukan Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi adalah karena kehendak Bu Mega. Kita juga mendengar bahwa penunjukan jaksa agung adalah pengaruh Surya Paloh. Kita mendengar kelakar bahwa Pak Jokowi adalah RI-1, Pak JK RI-2, Bu Megawati RI-0,5, dan Pak Surya Paloh adalah RI-1,5. Saya ingin menyikapi hal ini secara lebih mudah saja. Saya tidak peduli apakah Jokowi mendapatkan tekanan dari Megawati atau dari Surya Paloh atau ia didesak keras oleh kumpulan pedagang mebel untuk memasang orang-orang mereka di posisi-posisi penting pemerintahan yang dipimpinnya. Saya ingin menyampaikan hal sederhana saja bahwa presiden negara ini adalah Jokowi dan wakilnya adalah Jusuf Kalla. Presiden sepenuhnya bertanggung jawab terhadap baik buruk orang-orang yang ia pilih untuk menempati jabatan tertentu. Kita mendengar banyak narasi, yang sebaiknya kita abaikan saja, tentang orang-orang jahat yang berlomba-lomba merapat di istana presiden. Dan kita akan terus mendengar cerita-cerita rekaan tentang kejahatan mereka jika pemerintahan ini berjalan mengecewakan. Presiden negara ini adalah Jokowi dan wakil presiden adalah Jusuf Kalla. Titik. Jika Jokowi menunjuk orang-orang yang keliru, ia yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kekeliruan itu. Kita akan berlaku tidak adil jika terhadap setiap kebijakan yang mendapat kecaman atau penunjukan orang yang keliru, kita mengatakan bahwa itu karena desakan gendruwo atau kuntilanak dari partai tertentu. Sebaliknya, untuk setiap manuver yang mendapatkan pujian, kita mengatakan inilah Jokowi yang sebenarnya. Itu tidak fair. Baik atau buruk, ia yang bertanggung jawab. Jika ia tidak mampu berdiri tegak dan mengatasi desakan dari orang-orang tertentu, ia yang harus mempertanggungjawabkan kegagalannya mengatasi desakan itu. Ia seorang presiden. Para pendukung terbesarnya dalam pemilihan presiden lalu orang-orang yang menyumbangkan uang receh, hanya berharap bahwa ia menjadi presiden yang baik bagi negara ini, bagi mereka, bagi semua warga, baik yang dulu memilih dirinya atau tidak. ●