Srikandi Pansel KPK Bandung Mawardi  ;  Pengelola Jagat Abjad Solo

SUARA MERDEKA, 26 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                

TAHUN 1991, terbit buku berjudul Srikandi: Sejumlah Wanita Indonesia Berprestasi, dieditori oleh E Massadiah, M Asminato Amin, dan Baso Amir. Buku berisi biografi pendek 100-an tokoh perempuan. Mereka adalah istri para pejabat, intelektual, artis, pengusaha, pendidik, politikus, dan seniman. Buku berketebalan 954 halaman menjadi bacaan publik untuk memberi pengakuan dan penghormatan atas kontribusi kaum wanita dalam pembangunan. Biografi mereka diharapkan jadi ”cermin bagi wanita muda”. Buku dari masa Orde Baru itu pantas diingat setelah Joko Widodo mengumumkan panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK adalah sembilan perempuan. Di pelbagai pemberitaan media, mereka mendapat julukan Srikandi. Bahasa politik masih menginduk ke epos Mahabharata. Kita terbiasa memberi julukan Srikandi terhadap perempuan. Ada puluhan nama perempuan dalam epos tapi pilihan selalu ke Srikandi. Kita perlahan-lahan merasa ada klise dan penasaran. Srikandi dalam epos telah memberi ”sihir” pembahasaan dan imajinasi identitas perempuan. Nama itu terlalu sering digunakan tanpa ada ikutan penjelasan dan pemaknaan mutakhir. Pada masa Orde Baru, pemberian julukan Srikandi tampak dipengaruhi corak kekuasaan Soeharto mengacu ke latar kultural Jawa. Sebutan Srikandi mungkin mendapati restu penguasa. Pengertian Srikandi menjadi lembut, berprestasi, menentukan, dan mulia. Pengertian agak berbeda justru diajukan Rendra pada 1970. Srikandi adalah representasi tokoh urakan, tanpa memberi penggamblangan berjenis kelamin perempuan. Srikandi disebut bersama Narada, Ali Sadikin, Semar, Petruk, Bima, dan Ki Ageng Soerjomentaram. Joko Widodo kembali menguak ingatan dan imajinasi Srikandi dalam lakon mutakhir politik dan hukum. Sembilan perempuan diminta menyeleksi nama-nama pimpinan KPK. Kita berhak memberi tepuk tangan sejenak, berlanjut ke renunganrenungan biasa. Pilihan itu tak usah digugat atau dilawan dengan demonstrasi. Jokowi telah memilih dan mengumumkan. Kita mungkin masih memiliki kemungkinan turut memberi arti ketimbang pesimistis. Barangkali Joko Widodo sengaja ingin menampilkan kaum perempuan agar ikhtiar pemberantasan korupsi mengandung percampuran corak berbeda. Perempuan dianggap mengejawantahkan kelembutan, keibuan, dan kebijakan. Korupsi menjadi tema besar bagi perempuan. Pembesaran otoritas itu agak mengejutkan setelah publik melakukan gerakan-gerakan pembelaan pada KPK. Kaum perempuan juga tampil melawan korupsi. Tanggal 21 April 2015, tokoh-tokoh perempuan di gedung KPK menjelaskan sikap dan beraksi untuk memberantas korupsi. Pilihan tanggal kemungkinan mengacu ke sejarah dan ketokohan Kartini. Sekarang, Srikandi makin memiliki tugas besar. Aksi dan suara perempuan dalam pemberantasan korupsi menjadi lakon besar. Realitas ini menampik realitasrealitas buruk: perempuan menjadi koruptor dan perempuan di lingkaran tindakan korupsi. Dulu, Motinggo Busje melalui drama komedi berjudul ”Njonja dan Njonja” (1963) menguak peran perempuan dalam korupsi pada masa Orde Lama. Njonja adalah sebutan bagi perempuan pendamba harta dan kehormatan melalui tindak korupsi suami. Tafsir Berbeda Kita tak menemukan tokoh bernama Srikandi atau perempuan berjulukan Srikandi dalam ”Njonja dan Njonja”. Kita malah menemukan Srikandi dalam novel komedi dan romantis berjudul Arjuna Mencari Cinta (1977) garapan Yudhistira ANM Massardi. Tokoh lelaki mendapat nama Arjuna. Tokoh perempuan mendapat nama Srikandi. Penamaan para tokoh tak sesuai dengan Mahabharata. Pengarang berusaha mengajak pembaca untuk memperkenankan siapa saja bernama dari epos. Tokoh bernama Srikandi tak harus mencirikan tokoh dalam Mahabharata. Novel itu sejenis ”ledekan” atas pembakuan nama dan karakter. Pelepasan dari pakem epos memungkinkan ada tafsir berbeda. Srikandi tampil berlatar zaman modern dan hidup dalam peradaban kota. Kita tinggalkan ingatan-ingatan teks sastra, beralih ke tafsir pemberian julukan Srikandi bagi sembilan 9 wanita di pansel pimpinan KPK. Mereka itu tangguh, cerdas, bijak, dan berani. Jokowi sengaja memilih dengan pertimbangan matang meski tak mewajibkan ikut menjadikan epos sebagai referensi. Kita cuma menduga bakal ada pengulangan pemahaman baku tentang Srikandi sebagai nama dan karakter untuk tokoh moncer dalam Mahabharata. Kemauan kita mengurusi korupsi diselingi pemunculan julukan meski tak langsung berkaitan siasat pemberantasan korupsi. Kita belum jemu dengan Srikandi. Perempuan masih selalu Srikandi. Kita mirip pemuja Srikandi tapi abai tokoh-tokoh perempuan dengan pelbagai nama dalam epos, mitos, sejarah, dan legenda. ●