”Senin Hitam” dan Indonesia Muhamad Chatib Basri  ;   Senior Fellow Harvard Kennedy School

                                                       KOMPAS, 27 Agustus 2015      

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dunia memang tak pernah langka dengan kejutan. Salah satunya devaluasi yuan, mata uang Tiongkok, yang kemudian diikuti kepanikan pasar sehingga terjadilah apa yang disebut ”Black Monday”. Memang, terlalu pagi untuk menyimpulkan. Pasar masih sangat rentan dan bisa saja berperilaku berlebihan (overshoot) karena didorong oleh kecemasan. Bagaimana kita menjelaskan ini semua dalam kaitannya dengan devaluasi yuan? Pertama, ”Black Monday” (”Senin Hitam”) mungkin dipicu oleh kekhawatiran akan kemungkinan perang kurs (currency war) dan dampak resesi yang lebih luas. Apakah devaluasi yuan akan menimbulkan resesi? Carmen Reinhart dari Harvard Kennedy School dalam sebuah diskusi di sini, di Indonesia, mengatakan: tidak! Reinhart mungkin benar, tetapi terlalu dini untuk menyimpulkannya. Saya kira dalam jangka pendek langkah ini bisa menimbulkan ketidakpastian, terbukti apa yang terjadi dengan Senin Hitam. Untuk merespons Senin Hitam, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melakukan stimulus dengan menurunkan bunga 25 dan aturan reserve requirement. Pasar seketika membaik. Apakah akan berkelanjutan? Mudah-mudahan! Akan tetapi, saya kira kita perlu melihat masalah devaluasi mata uang yuan ini dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Penuh ketidakpastian Devaluasi yuan akan membuat harga barang ekspor RRT menjadi murah. Logikanya, ini akan menolong ekspor RRT tumbuh dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, perlu diingat, devaluasi yuan juga akan membawa dampak terhadap negara mitra dagang RRT melalui dua hal: efek harga dan daya saing. Mitra dagang terbesar RRT adalah Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). Maka, dapat dibayangkan, devaluasi yuan akan membuat UE dan AS mengimpor barang yang lebih murah. Jika porsi impor dari RRT cukup signifikan di kedua negara itu, bisa terjadi harga-harga akan mengalami penurunan (deflasi)—tentu ini akan bergantung pada seberapa besar devaluasi yuan. Apabila yuan terus didevaluasi, secara tak langsung RRT mengekspor deflasi ke negara mitra dagang. Selain itu, devaluasi yuan akan membuat barang-barang UE kehilangan daya saingnya terhadap produk RRT. Kombinasi dari kedua hal ini akan mengganggu pemulihan ekonomi UE. Jika pemulihan ekonomi di UE terganggu, permintaan terhadap ekspor RRT juga tidak terlalu signifikan. Kedua, devaluasi yuan akan membuat dollar AS semakin kuat, yang pada akhirnya akan mengurangi daya saing AS. Apakah keputusan The Fed akan tertunda dengan langkah RRT? Reinhart mengatakan tidak. Alasannya, apresiasi terhadap dollar AS, toh, sudah terjadi. Namun, kita perlu mencatat, salah satu yang menahan The Fed untuk segera melakukan kenaikan bunga adalah tingkat inflasi di AS yang masih rendah. Jika langkah devaluasi yuan akan menimbulkan efek deflasi, target inflasi di AS akan semakin lama tercapai. Karena itu, pada akhirnya kita harus melihat perkembangan di AS karena keputusan The Fed akan bergantung pada data. Artinya, ketidakpastian akan terjadi. Dan, semakin lama The Fed menunda kenaikan bunga, semakin tinggi ketidakpastian pasar. Ketiga, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Jika devaluasi yuan mampu memulihkan ekonomi RRT, Indonesia akan merasakan manfaatnya. Harga komoditas akan mulai naik, ekspor Indonesia naik, dan seterusnya. Namun, jika yang terjadi justru RRT menjadi sumber keguncangan ekonomi global, seperti yang ditulis Soedradjad Djiwandono dari Rajaratnam School, Singapura, dalam tulisannya di harian ini (Kompas, 26/8/2015), ekspor Indonesia tidak akan terbantu. Selain itu, devaluasi yuan akan membuat harga barang impor ke RRT menjadi mahal dan akan menurunkan permintaan impornya, termasuk dari Indonesia. Oleh karena itu, terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita harus melihat efek bersihnya (net effect). Jika dampak positif pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih besar dibandingkan dampak negatif penurunan permintaan terhadap ekspor Indonesia, maka ekspor Indonesia akan diuntungkan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, ekspor kita tak akan terbantu. Keempat, apakah devaluasi yuan akan memicu perang kurs? Sampai saat ini tidak. Mengapa? Karena dalam jangka panjang kebijakan ini bukanlah solusi yang tepat bagi RRT. Devaluasi dalam jangka panjang akan mendorong inflasi yang berasal dari impor (imported inflation) dan akan mendorong arus modal keluar dari RRT. Karena itu, kebijakan ini mungkin hanya sementara. Dari segi ini tak perlu adanya kekhawatiran yang berlebihan. Namun, jika RRT terus melakukan langkah ini—karena dianggap belum cukup untuk mendorong ekspornya—maka negara lain bisa mengambil posisi untuk melakukan hal yang sama. Sejarah mengajarkan kepada kita, salah satu yang membuat perekonomian global ambruk dalam depresi besar tahun 1930 adalah beggar thy neighbor policy, di mana tiap negara membuat nilai tukar mata uangnya lemah. Perkuat ekonomi domestik Empat hal di atas akan menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dalam beberapa waktu ke depan. Di sinilah letak soalnya. Di dalam ilmu ekonomi, salah satu variabel yang tak bisa sepenuhnya di kendalikan adalah ekspektasi yang tidak rasional. John Maynard Keynes, ekonom terbesar abad ke-20, menyebutnya animal spirits. Intinya, pelaku ekonomi tak hanya bergerak karena didorong oleh motif ekonomi dan perilaku rasional, tetapi juga perilaku tak rasional, seperti animal spirits. Dalam situasi yang tak pasti, individu dalam sebuah kelompok akan mencoba mengurangi risiko dengan bergerak mengikuti pola kelompoknya (herd behavior). Tindakan ini dilakukan bersama-sama, tetapi tanpa koordinasi. Kita bisa melihat pola ini di pasar keuangan. Dalam situasi panik—seperti Black Monday—ketika sebuah produk keuangan mulai dilepas dan harga jatuh, berduyun-duyun orang akan menjual produk tersebut, dan itu sering tanpa sepenuhnya memiliki bekal informasi lengkap. Karena itu, semakin lama ketidakpastian terjadi, dan semakin lama kenaikan bunga The Fed ditunda, maka semakin tinggi gejolak di pasar keuangan akibat ekspektasi yang menggantung. Artinya, tekanan terhadap nilai tukar di emerging economies akan bisa menjadi lebih panjang. Di sisi lain, jatuhnya harga komoditas telah membuat pertumbuhan ekonomi di banyak negara—termasuk Indonesia—melambat. Dani Rodrik dari Harvard Kennedy School dalam sebuah diskusi mengingatkan saya bahwa emerging market hanya bisa tumbuh secara berkelanjutan jika tiga hal dipenuhi, yakni perbaikan kualitas modal manusia, perbaikan institusi dengan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produktivitas melalui industrialisasi. Saya sepakat sepenuhnya dengan Rodrik, tetapi dalam jangka pendek ada hal yang harus segera dilakukan. Karena situasi eksternal tak pasti, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berasal dari domestik. Dalam situasi ekonomi melemah, yang harus dilakukan adalah kontrasiklus (countercyclical). Kontrasiklus seperti apa? Bagaimana waktu dan prioritasnya? Langkah pemerintah mendorong APBN sudah tepat. Namun, perlu diingat peran dari APBN relatif terbatas. APBN hanya bisa menjadi pemicu untuk mengembalikan kepercayaan dan harus diikuti oleh investasi swasta. Oleh karena itu, dalam menggerakkan APBN, kita harus tahu jenis belanja apa yang dibutuhkan? Bagaimana prioritas waktunya? Kita jelas sangat membutuhkan infrastruktur. Persoalannya, dalam enam bulan sampai satu tahun pertama, pembangunan infrastruktur mungkin akan fokus pada pengurusan izin, pembebasan lahan, atau persiapan proyek. Artinya, ia belum menciptakan daya beli dan lapangan kerja. Padahal, kita ingin agar permintaan naik, agar swasta melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam jangka sangat pendek, belanja pemerintah harus mampu mendorong daya beli melalui konsumsi rumah tangga sesegera mungkin. Apakah itu? Berikan stimulus fiskal kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume/MPC) yang tinggi. Mereka adalah kelompok menengah-bawah, bukan kelompok atas. Mengapa? Kelompok menengah-bawah memiliki MPC yang relatif lebih tinggi. Jika kelas menengah-bawah memperoleh penghasilan, konsumsi dalam negeri dapat didorong. Caranya? Perpanjang dan perluas program, seperti transfer tunai atau cash for work dengan proyek padat karya, misalnya pembangunan jalan desa dan sebagainya. Nilai proyeknya tak terlalu besar, tak akan mengganggu defisit transaksi berjalan, tak akan mengganggu defisit anggaran, tetapi efek bergulirnya besar. Apa lagi? Mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan, di mana jika perusahaan tak melakukan PHK, mereka dapat memperoleh insentif pajak. Dengan kebijakan ini, orang tetap bekerja dan daya beli terjaga. Kebijakan ini kita kenal dengan keep buying strategy. Lalu kombinasikan ini dengan belanja infrastruktur prioritas. Apa lagi? Jaga inflasi. Dan, saya kira, yang paling penting adalah mengelola ekspektasi. Jangan membuat sinyal yang membingungkan karena sinyal yang salah akan mendorong animal spirits ke arah yang negatif. ●