Suriah-Denmark Trias Kuncahyono ;   Penulis Kolom “KREDENSIAL” Kompas Minggu

                                                     KOMPAS, 21 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Apa yang membedakan Suriah dan Denmark? Pertanyaan itu diajukan oleh Danis Runciman, seorang profesor politik dari Universitas Cambridge, Inggris. Jawaban pertanyaan itu dijelaskan Runciman dalam bukunya, Politics (2014). Secara ringkas, Runciman menjelaskan bahwa yang membedakan Suriah-yang sekarang dikuasai perang, yang dibanjiri darah rakyatnya yang menjadi korban perang, yang dicemari oleh sepak terjang dan keganasan kelompok bersenjata Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), yang ditinggalkan jutaan rakyatnya untuk mengungsi, dan yang tak mampu memberi makan rakyatnya- dan Denmark -yang makmur, rakyatnya hidup, aman, nyaman, dan damai, yang melindungi rakyatnya, yang beradab, dan tentu yang maju dan modern-adalah politik. Politik telah membantu Denmark menjadi seperti sekarang ini. Politik juga telah memberikan andil pada Suriah menjadi seperti sekarang ini. Akan tetapi, itu bukan berarti bahwa politik bertanggung jawab atas segala sesuatu menjadi baik dan menjadi buruk di suatu tempat. Politik, menurut Plato, adalah the art of caring for souls, meaning that the duty of political rulers is to cultivate moral virtue or excellence in their citizens, seni merawat jiwa. Karena itu, tugas politisi adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan pada para warganya. Ini berarti, politik mendasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai kebajikan. Yang terjadi di Suriah, politik sudah kehilangan maknanya (juga karena aktor-aktor dari luar). Di sana, politik bukan lagi seni "nguwongke" para warga negara atau memuliakan jiwa-jiwa mereka, menanamkan nilai-nilai kebajikan, tetapi bagaimana membalas dan berusaha saling menghancurkan. Apa yang terjadi di Suriah sekarang ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana politik dijalankan. Revolusi pecah di Suriah, Maret 2011, karena politik yang dijalankan oleh rezim yang berkuasa di Damaskus tidak memberikan keadilan dan juga kesejahteraan bagi rakyat. Revolusi Suriah adalah revolusi rakyat kecil yang merasa diperlakukan tidak adil. Inilah revolusi yang dikobarkan oleh akar rumput, terutama anak-anak muda usia belasan dan orang-orang dewasa usia antara dua puluh dan tiga puluh. Mereka memprotes rezim karena diperlakukan secara brutal, merebaknya korupsi, pemerintahan represif, dan elite penguasa yang sangat militeristik. Revolusi yang mengguncang Tunisia dan Mesir memberikan kekuatan pada orang-orang Suriah. Tidak pernah ada yang menduga bahwa revolusi yang semula damai menuntut perubahan rezim dan demokratisasi Suriah, kini menjelma menjadi pergolakan berdarah-darah yang telah menewaskan 11,5 persen dari sekitar 23 juta penduduk Suriah. Jutaan lainnya mengungsi meninggalkan kampung halamannya, mencari sudut-sudut negeri yang dianggap masih aman, dan jutaan lainnya lagi meninggalkan Suriah. Tidak ada yang bisa memperkirakan, bahkan mereka yang terlibat dalam peperangan sekalipun, bagaimana akhir dari revolusi di Suriah sekarang ini. Apakah akhirnya Suriah masih tetap seperti sebelum perang atau terpecah-pecah? Permainan politiklah yang akan menentukan masa depan negeri itu, termasuk kepentingan politik Rusia, AS, Iran, Arab Saudi, Turki, dan negara Arab lainnya yang akan menentukan masa depan negeri itu. Inilah keganasan politik di Suriah. Definisi yang disodorkan Plato sangat jelas: politik mendasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai kebajikan. Sebab, tujuan politik adalah memperjuangkan kesejahteraan umum; memperjuangkan keadilan sosial. Tujuan politik seperti itu hanya bisa diwujudkan oleh politisi otentik. Artinya, politisi yang tidak ahistoris dengan permasalahan-permasalahan rakyat; persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Sebab, ia harus memutuskan kebijakan untuk seluruh rakyat. Ini berarti politisi otentik adalah politisi yang mendahulukan kepentingan umum terhadap kepentingan pribadi juga terhadap kepentingan golongan atau kepentingan partainya. Politisi otentik tentu bukan politisi instan (karena pola perekrutan di parpol tidak jelas, yang mendadak jadi politisi karena alasan darah biru, punya modal, pengerek suara, dan sebagainya), juga bukan politisi selebritas (yang senang di panggung dan menebar pesona atau memang benar-benar seorang selebritas yang mengadu peruntungan di panggung politik), juga bukan politisi pengusaha (yang masuk ke panggung politik untuk kepentingan usahanya semata, membangun lobi), dan tentu juga bukan politisi oportunis (yang mudah pindah-pindah partai, lompat pagar bergantung arah angin serta mengandalkan uang untuk mewujudkan impiannya). Mereka bukan politisi otentik, melainkan aktor politisi. Mengutip pendapat Aristoteles, manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui "pertunjukan dramanya sendiri". Dalam mencapai tujuannya itu, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya; peran sebagai politisi. Apabila itu yang terjadi politik kehilangan jiwanya; politik kehilangan nilai "keadaban"-nya. Inilah yang disebut sebagai politik tanpa politisi. Politik tidak berjiwa, politik tidak berkeadaban karena banyak orang berpikir bahwa dirinya mampu menjadi politisi; dan kemudian terjun di dunia politik. Mereka beranggapan bahwa setelah memenangi pemilihan, setelah meneriakkan janji-janji, mengucapkan sumpah jabatan, dilantik menjadi anggota legislatif atau eksekutif, blusukan dan membagi sembako, pidato di sana-sini, semua sudah selesai. Dengan itu, mereka merasa dan berpikir sudah pantas disebut politisi. Padahal, politik membutuhkan lebih dari sekadar itu semua. Politik adalah tentang pilihan kolektif yang mengikat sekelompok orang (politisi) untuk hidup dalam cara tertentu, khusus dan diikat oleh nilai-nilai kebajikan. Politik juga membutuhkan kesamaan antara pikiran serta membutuhkan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Politik membutuhkan hati, bela rasa (compassion), dan komitmen yang berkelanjutan tanpa henti, seumur hidup. Dengan kata lain, politik adalah keabadian karena menjadi politisi adalah vocatio, sebuah panggilan, sehingga dijalani dengan segenap hati dan pikiran, jiwa dan raga. Bukan sekadar untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan serta menaikkan gengsi, melainkan merawat jiwa. Begitulah beda Suriah dan Denmark, dan mungkin juga Indonesia. ●