Penyebaran Berita Bohong dan Pilkada Serentak

Penyebaran Berita Bohong dan Pilkada Serentak Irine Yusiana Roba Putri  ;   Anggota Komisi I DPR RI

                                         MEDIA INDONESIA, 26 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KEMENANGAN Donald John Trump dalam pemilu di Amerika Serikat yang membawanya menjadi presiden ke-45 negara adikuasa tersebut pada 8 November lalu ternyata meninggalkan sejumput kisah menarik. Tidak hanya sikapnya yang kontroversial selama masa kampanye, tapi juga di balik kemenangannya atas Hillary Rodham Clinton ada peran besar media sosial. Ada beragam analisis mengapa Trump bisa menang. Faktornya banyak dan kompleks, tak satu pun penjelasan yang bisa menguraikannya secara akurat 100%. Beberapa pihak menilai salah satu yang ikut memengaruhi kemenangan itu ialah merebaknya kabar bohong di Facebook yang menguntungkan Trump. Facebook, di samping segala kegunaannya, telah menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi bohong. Joshua Benton, Direktur Nieman Journalism Lab di Universitas Harvard, mencontohkan sebuah kasus yang terjadi di Negara Bagian Louisiana, tempat ia berasal. Dalam artikelnya di laman Nieman Lab, ia menulis, selama 48 jam sebelum hari pemilihan, seorang wali kota di Louisiana membagikan di halaman Facebook-nya kabar seperti ini, 'Paus Fransiskus Mendukung Donald Trump', 'Hillary Clinton Menyerukan Perang Saudara jika Trump Terpilih', 'Agen FBI yang Diduga Membocorkan Korupsi Hillary Ditemukan Meninggal', dan lain-lain. Berita 'dukungan' Paus kepada Trump itu dibagikan 868 ribu kali. Tapi berita yang menyatakan itu bohong hanya dibagikan 33 ribu kali. Tidak salah kalau akhirnya Trump dalam acara 60 menit di stasiun televisi CBS dan dikutip Theverge.com menegaskan, “The fact that I have such power in terms of numbers with Facebook, Twitter, Instagram, etc. I think it helped me win all of these races where they’re spending much more money than I spent.” Contoh lain tentang sebaran berita bohong ditunjukkan sebuah penelitian di awal 2016 tentang sebaran informasi mengenai virus Zika. Studi terhadap 200 berita paling populer yang dibagikan di Facebook menunjukkan 12% dari jumlah itu memuat informasi menyesatkan. Meski jumlahnya cuma 12%, jangkauan berita itu luar biasa. Berita yang paling populer, yang mengklaim bahwa 'Zika adalah hoax', dibagikan sebanyak 500 ribu kali. Di sisi lain, sebuah video yang kredibel dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hanya dibagikan 43 ribu kali. Ini contoh riil betapa, meski kadang jumlahnya sedikit, berita bohong bisa memiliki penetrasi yang dahsyat. Bagaimana di Indonesia? Sebaran hoax semacam itu tidak asing bagi kita. Berdasarkan pengamatan penulis dan diskusi dengan sejumlah pengguna Facebook, kecenderungan munculnya berita menyesatkan (dari yang faktanya jelas bohong hingga pemelintiran informasi) meningkat tajam menjelang pilkada serentak 2017, terutama terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Banjir informasi sesat yang masuk ke ruang-ruang pribadi kita, terutama melalui ponsel pintar, tentu berbahaya bagi demokrasi dan kualitas informasi. Apalagi jika informasi tersebut terkait dengan SARA, jelas bisa membahayakan persatuan Indonesia. Memang, orang bisa berdebat panjang-lebar seberapa jauh berita bohong memengaruhi perilaku pemilih. Akademisi juga memiliki pandangan beragam tentang pengaruh informasi terhadap sikap khalayak dan pemilih. Namun, kita bisa secara aman menyatakan berita bohong itu memiliki pengaruh bagi pemilih, entah bagi sedikit atau banyak pemilih, dalam derajat yang beragam. Apalagi jika kabar itu dibagikan oleh tokoh (opinion leader), yang lebih berpotensi memengaruhi (menggiring, memantapkan, atau mengubah) pilihan politik warga. Terkait dengan pilkada DKI, sebaran kabar bohong itu lebih bisa diawasi dan ditanggapi dengan berita klarifikasi karena ada banyak sumber daya untuk itu. Tapi, bagaimana dengan pilkada di daerah-daerah yang luput dari perhatian media dan pengamat? Bukan tidak mungkin berita tanpa verifikasi di Facebook menjadi sumber informasi utama tentang pilkada bagi warga di banyak daerah. Kita harus ingat, pilkada serentak pada 15 Februari 2017 akan diadakan di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Di banyak daerah itu, penetrasi Facebook jauh lebih luas dan tajam ketimbang media berita profesional yang dimonitor Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Lalu, bagaimana mengatasinya? Salah satu solusi yang sering diajukan ialah supaya Facebook mempekerjakan fact checker (manusia, bukan mesin) untuk menandai berita yang jelas bohong. Pada Oktober 2016, Google meluncurkan fitur fact check seperti itu di laman Google News bagi pengguna di Amerika Serikat dan Inggris Raya. Google mempekerjakan jurnalis yang berkompeten untuk menandai berita bohong, bukan memblokirnya, sehingga pengguna bisa mengetahuinya. Banyak pihak menyambut baik inisiatif ini, meski dalam hal platform untuk mengakses berita, Facebook jauh lebih banyak diminati warga daripada Google News. Lalu, apakah kita hanya pasif menunggu mereka melakukan itu di Indonesia? Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia dalam hal pengguna Facebook, yakni 77,58 juta pengguna (data Mei 2016), setelah India, AS, dan Brasil. Sementara itu, dalam hal pengguna internet terbanyak di dunia, Indonesia menempati posisi ke-8, dengan jumlah 88 juta pengguna (data Juni 2016) Dengan posisi seperti ini, Indonesia memiliki kekuatan sebagai pasar sangat besar yang berpotensi terus bertambah, mengingat pengguna internet kita masih 34% dari jumlah populasi. Jika penetrasi internet kita bisa mencapai 67% seperti di Brasil, yang menempati posisi ke-4 terbanyak dengan 139 juta pengguna, jumlah pengguna internet Indonesia akan mengalahkan Brasil dan membuat kita tepat di bawah Tiongkok (721 juta), India (462 juta), dan AS (286 juta). Kita adalah pasar dan mitra yang sangat strategis bagi Google dan Facebook. Dengan demikian, tidak berlebihan bila pemerintah berupaya mendorong supaya Google dan Facebook memprioritaskan Indonesia untuk fitur fact check ini. Dulu, Menkominfo Rudiantara pernah berkomunikasi dengan pihak Vimeo terkait dengan pemblokiran Vimeo di Indonesia. Kali ini, beliau bisa memimpin inisiatif ini untuk berkomunikasi dengan Facebook dan Google, sekaligus mungkin mengoordinasi sumber daya pendukung lokal untuk mewujudkan pemeriksa fakta. Ini strategis bagi internet dan demokrasi yang sehat. ●