Balada Kaum Korban Salah Urus Pendidikan

Balada Kaum Korban Salah Urus Pendidikan Ardhie Raditya ;  Dosen Pendidikan Kritis dan Kajian Budaya di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya

                                                     DETIKNEWS, 12 Juni 2017

                                                           

Sentilan Igbal Aji Daryono di Kolom Detikcom, Selasa (6/6) lalu berjudul Balada Kaum yang Tersesat di Universitas tak hanya menggugah melainkan juga menggelisahkan. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa yang salah jurusan di universitas semakin berceceran. Bagi saya, ini bukan masalah salah jurusan semata. Jika kita gali lebih dalam lagi, maka akan tampak adanya salah urus pendidikan tinggi kita. Saya ingin melengkapi tulisan Iqbal supaya wajah bopeng pendidikan kita lebih berimbang. Jika Iqbal melihatnya dari perspektif mahasiswa yang salah jurusan, maka saya akan membacanya dari perspektif dosen yang menjadi korban salah urus pendidikan. Profesi akademisi di perguruan tinggi seperti dosen tak hanya dituntut memiliki kompetensi mengajar saja. Mereka juga dituntut memiliki kapasitas menulis, baik di media cetak (koran), terlebih lagi di jurnal ilmiah bereputasi. Tak hanya di jurnal ilmiah bereputasi nasional, terlebih lagi di jurnal internasional terutama yang terindeks scopus. Tapi, menulis di jurnal terindeks scopus tersebut kerapkali mengundang banyak persoalan di kalangan para akademisi kebanyakan. Sebab, selain masa tunggu yang panjang dalam pemuatannya, menulis di jurnal internasional membutuhkan biaya yang relatif mahal. Persoalan semacam ini bukan perkara ada tidaknya dukungan finansial dari setiap perguruan tinggi bersangkutan. Karena, menulis sejatinya panggilan hati. Itulah sebabnya, dibutuhkan perenungan mendalam bagi para akademisi agar menghasilkan tulisan yang tajam, jernih, dan mendalam. Sehingga, tulisannya tidak sekedar berakhir di tumpukan meja administrasi kepangkatan. Melainkan juga, dapat dikutip seluas-luasnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan di negeri kita. Sudah sejak lama Shapiro (2005) mengutuk keras pendidikan tinggi yang hanya memikirkan kepentingan internalnya sendiri. Dalam karyanya yang termashur, A Larger Sense of Purpose: Higher Education and Society dia mengatakan bahwa telah sekian lama pendidikan tinggi berjarak dengan kehidupan masyarakatnya. Di Amerika saja, menurutnya, universitas dibelah menjadi dua dikotomi, antara publik dan privat. Atau, dalam bahasa kita dikenal istilah negeri dan swasta. Universitas publik di sana cenderung berorientasikan pada program pemerintahan. Sementara, universitas privat lebih banyak bermotif industri dan pasar. Belakangan ini, kedua jenis universitas nyaris tak ada bedanya. Karena, baik itu Michigan, Princeston, maupun Harvard University telah melebur ke dalam praktik kapitalisme akademik. Derek Bok (2006) dalam Underachieving Colleges mengatakan bahwa globalisasi dan internasionalisasi di berbagai belahan dunia lambat laun menumpulkan akal sehat pendidikan tinggi. Sehingga, kekuatan moral, kritik terhadap ketidakadilan kekuasaan, dan daya responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi terpinggirkan. Berbagai bentuk penyimpangan sistemik pendidikan tinggi model demikian boleh jadi tidak terlihat mata. Hal ini disebabkan menurut Patricia Burch (2009) pendidikan tinggi tersebut berada di dalam genggaman tangan-tangan tak terlihat (hidden markets). Maka, sistem standarisasi pasar laten ini adalah sistem perankingan yang diciptakan oleh lembaga internasional dari negara Barat. Sehingga, formulasi kuantitatif ini menciptakan hierarki sosial baru dalam pendidikan tinggi. Hal ini secara kultural mereproduksi kesenjangan pendidikan berskala global. Antara pendidikan tinggi di negara berkembang yang inferior, dan pendidikan tinggi di negara maju yang superior. Tak heran jika pasca Orde Baru muncul budaya baru para akademisi bangsa kita. Ariel Heryanto (2012), anak bangsa yang telah menjadi profesor di Australia, mengkritik gaya hidup kaum terpelajar kita yang 'keminggris-minggrisan'. Untuk menyedot perhatian massa, mereka menyebar kartu nama dengan sederet gelar akademik dari mancanegara di antara namanya. Bahkan, mereka serasa tak percaya diri tatkala berbicara tidak menyitir istilah bahasa asing walaupun sedikit saja. Tak jadi soal apakah bahasa asing itu telah diucapkan dengan tepat dan benar. Yang penting 'keminggris-minggrisan' atau 'keasing-asingan'. Akibatnya, kalangan akademisi kita sulit menjadi agen pencerahan dan pembebasan sosial. Sebab, mereka membentuk kelas priyayi baru yang justru memapankan budaya feodalisme di zaman pascakolonial. Menurut Bourdieu (1983) dalam Language and Symbolic Power, dominasi bahasa yang melenyapkan kekhasan bahasa lokal merupakan bentuk kekerasan simbolik. Karenanya, penyeragaman standar bahasa ke dalam satu bentuk bahasa tunggal merupakan cerminan ilusi praktik berbahasa. Padahal, negeri kita amat kaya dengan keberagaman bahasa. Setidaknya, ada ribuan bahasa lokal yang tersebar di tengah-tengah kelompok pengguna bahasa di Nusantara. Ironisnya, belakangan sebagian besar dari keberadaan bahasa lokal tersebut sedikit demi sedikit mengalami kepunahan. Dalam konteks itu, bisa dimengerti mengenai gagasan Mendikbud yang berencana membuat jurnal internasional berbahasa Indonesia. Boleh jadi, gagasan Profesor Muhadjir tersebut terkesan wacana belaka. Namun, secara sosiologis dan kajian budaya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari jurnal internasional mengandung banyak keuntungan. Selain memberi kesempatan yang luas para akademisi kita berkarya dalam arena pemikiran, hal itu juga bisa menegaskan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita dalam berbahasa. Namun, rencana itu saja tidak cukup. Karena, panggilan tugas universitas adalah memastikan civitas akademiknya dimanusiawikan martabatnya. Dan, dicukupi masa depan diri dan keluarganya. Sehingga, mereka dalam mengabdi pada ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakatnya tidak lagi terganggu urusan perut dan tangan besi birokrasi. Akhirnya, terima kasih Bung Iqbal. Semoga kita bukan bagian dari korban salah jurusan dan salah urus pendidikan. Jika pun iya, marilah kita bersatu. ●