Jumat, 07 Juli 2017

Bung Karno, Santri, dan Visi Kebangsaan

Bung Karno, Santri, dan Visi Kebangsaan
Abdullah Azwar Anas  ;   Bupati Banyuwangi
                                                        JAWA POS, 23 Juni 2017



                                                           
SALAH satu syarat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menyatunya elemen santri dengan elemen nasionalis. Nasionalis dan santri, elemen kebangsaan dan religiusitas, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang dalam semesta Republik Indonesia. Kesemuanya adalah archetype atau pola dasar dari bangunan solid bernama Republik Indonesia.

Persatuan antara elemen santri dan nasionalis maupun kebangsaan dan religiusitas bukanlah jargon-jargon politik tanpa makna. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, berkali-kali momen-momen krusial dan kritis hanya bisa dilampaui dengan bersatu padunya komitmen dari entitas santri dan nasionalis. Tanpa persatuan diantara keduanya, mungkin saat ini kita hanya akan mengingat riwayat Indonesia sebagai bagian dari sejarah masa lalu.

Satu hal yang perlu direnungkan dibanyak negeri muslim, hubungan dua entitas itu tidak selamanya mulus seperti di Indonesia. Kita bisa menyaksikan di Turki, pertentangan nasionalis sekuler dan kelompok Islamis dapat muncul sewaktu-waktu ibarat api dalam sekam. Di Aljazair, ketegangan kubu sekuler yang diwakili FLN (Front de Liberation Nationale) dengan kaum Islamis (FIS/Front Islamique du Salut) menghasilkan perang saudara di pengujung 1990-an yang masih membekas hingga kini. Sementara di Mesir, eksperimentasi demokrasi pasca-Arab Spring segera kandas akibat ketegangan kaum nasionalis dan kaum Islamis.

Hubungan erat hanya bisa terjadi ketika pemimpin nasionalis memiliki wawasan dan komitmen religius, sementara pemimpin Islam memiliki komitmen kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, sejarah telah menorehkan tinta emas mengenai hal ini. Presiden Sukarno, yang dikenal sebagai pemimpin nasionalis, adalah presiden didunia yang kali pertama menyitir ayat Alquran dalam Sidang Umum PBB 30 September 1960 dengan pidato berjudul To Build the World a New: ’’Hai, sekalian manusia, sesungguhnya Aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian kenal-mengenal satu sama lain. Bahwasanya yang lebih mulia di antara kamu sekalian, ialah yang lebih takwa kepada-Ku (QS. Al-Hujurat: 13).’’

Sementara KH Hasyim Asy’ari adalah pemimpin Islam yang mengajarkan pentingnya komitmen kebangsaan, bahkan ketika Indonesia masih belum berdiri. Diawal berdirinya republik, kita tidak lupa bahwa Bung Karno bertanya tentang hukum membela negara bagi umat Islam kepada Mbah Hasyim. Pendiri NU itu dengan sepenuh hati berijtihad bahwa perjuangan membela tanah air adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ijtihad itu kemudian dalam sejarah dikenal sebagai Resolusi Jihad,yang menunjukkan pembelaan kaum santri terhadap Republik Indonesia sebagai manifestasi komitmen kebangsaan yang utuh secara ideologis dan keimanan.

Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj dalam rangkaian Bulan Bung Karno di Blitar awal Juni lalu menyebut, nasionalisme Bung Karno bukan berangkat dari mimpi kebangsaan semata. Nasionalisme Bung Karno lahir dari rahim keimanan. Itulah yang dalam bahasa Mbah Hasyim disebut sebagai hubbul wathon minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman: agama dan nasionalisme bukan dua kutub berseberangan, keduanya saling menguatkan.

Bukan hanya pada momen awal kemerdekaan kaum santri memperlihatkan kesetiaannya kepada negeri. Ketika republik masih berusia muda tengah diterpa pukulan dari dalam seperti pemberontakan DI/TII, kaum santri seperti Nahdlatul Ulama menunjukkan komitmen nasionalisnya. Pembelaan NU atas Pancasila, republik, dan kepemimpinan Sukarno ditunjukkan dengan penolakan terlibat dalam DI/TII. Bahkan, NU memberi gelar kepada Bung Karno sebagai waliyyul amri dharuri bi as-syaukah (kepala negara bidang kenegaraan dan keagamaan).

Melalui pemikiran politik Bung Karno dan Mbah Hasyim, ditunjukkan kepada seluruh rakyat bahwa tidak ada kemenduaan antara menjadi muslim dan menjadi Indonesia, menjadi santri dan menjadi nasionalis, menjadi religius dan berkomitmen pada kebangsaan. Karena tak ada kemenduaan, seorang santri sebenarnya juga seorang nasionalis. Dan seorang nasionalis pada dasarnya adalah santri (berbasis religiusitas sesuai keyakinan masing-masing).

Reaktualisasi Santri-Nasionalis

Yang perlu direnungkan kemudian adalah apa yang dapat kita pelajari dari kesatuan antara nasionalis dan santri dalam sejarah negeri kita? Saat ini kita berhadapan dengan persoalan sosial yang kompleks dan krusial. Persatuan antara kalangan santri dan nasionalis menjadi sebuah kebutuhan mendesak, bahkan terasa lebih mendesak daripada saat awal republik ini berdiri.

Indonesia tengah berhadapan dengan problem yang juga menjadi perhatian warga dunia. Ditengah sejumlah problem sosial yang menjadi pekerjaan rumah bersama seperti kesenjangan ekonomi, muncul sentimen frustrasi sosial dan kemarahan yang dapat mudah terletup membelah negeri. Problem-problem sosial-ekonomi bertemu dengan persoalan lain, yakni maraknya intoleransi dan merebaknya ekspresi keberagamaan eksklusif. Manifestasi sosial yang kemudian dikenal dengan radikalisme ini tentu bertolak belakang dengan karakter tasamuh kaum santri.

Dalam konfigurasi politik terkini, berbagai persoalan tersebut salah satunya meletup dengan pembelahan sosial seperti yang berlangsung dalam pilkada Jakarta belum lama ini. Pembelahan yang berpotensi mengoyak keindonesiaan kita.

Dalam krisis kebangsaan seperti ini, posisi Jatim sangat menentukan. Seperti halnya ketika Bung Karno bertanya tentang hukum membela republik dan dijawab Mbah Hasyim Asy’ari secara tegas sebagai jihad fisabilillah;maka di Jatim-lah, momen Pilkada 2018seyogianya menjadi momen kebangkitan bagi putra-putri santri-nasionalis untuk menyatukan kain kebangsaan yang terancam terkoyak. Seperti dulu pernah dilakukan oleh Bung Karno dan Mbah Hasyim Asy’ari.