Selasa, 04 Juli 2017

Ngaca, Dong!

Ngaca, Dong!
M Subhan SD  ;   Wartawan Senior Kompas
                                                         KOMPAS, 22 Juni 2017



                                                           
KPK memang keren. Ancaman DPR tak membuat KPK gentar. KPK justru membuktikan keseriusan mengemban amanat bangsa dan negara: memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebulan ini, KPK getol menggelar operasi tangkap tangan. Pimpinan dan anggota pimpinan DPRD ditangkapi. OTT terbaru adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti; istrinya, Lily Martiani Maddari; dan tiga orang lainnya.

Masih ragu dengan kinerja KPK? Jangan-jangan cuma DPR yang tak suka dengan sepak terjang KPK. DPR cuek saja ketika suara-suara nyaring menolak langkah DPR. Panitia Angket KPK pun disahkan terburu-buru. DPR jalan sendiri. Inilah yang membuat DPR tidak sejalan dengan rakyat, pemilik kedaulatan sesungguhnya. Masih pantaskah disebut wakil rakyat?

DPR memang lembaga politik. Namun, politisasi kasus hukum yang ditangani KPK pun kelihatan sekali. Nyaris tiada yang percaya Panitia Angket KPK akan memperkuat lembaga antirasuah itu. KPK pun menolak menghadirkan Miryam S Haryani, politikus Partai Hanura yang ditahan KPK. Polisi juga membaca siasat DPR yang dianggap langkah politik, bukan langkah hukum. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pun enggan menuruti DPR untuk menjemput paksa Miryam.

Anehnya, DPR tambah marah. Misbakhun, anggota DPR dari Partai Golkar, malah mengancam membekukan anggaran Polri dan KPK. Kata orang bijak, sih, jangan gunakan amarah untuk memutuskan perkara publik. Ini persoalan bangsa, bukan soal kepentingan orang per orang! Apalagi, tanggung jawab Polri banyak sekali untuk menjaga ketertiban dan keamanan negeri ini, termasuk anggota DPR yang berjumlah 560 orang itu. Jika nanti mendapat reaksi keras dari anggota Polri yang jumlahnya 430.000 personel, jangan cengeng, ya!

Kalau seperti ini, jadi percaya omongan George Carlin (1937-2008), seorang aktor, komedian, penulis. "Lupakan para politikus. Mereka memang membebaskan kita untuk punya pilihan. Tetapi, kita tak punya pilihan.... Mereka punya segala- nya. Mereka menghabiskan uang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka menginginkan lebih banyak untuk diri sendiri, tetapi sedikit saja untuk orang lain," kata Carlin.

Hampir dua dekade, demokrasi makin rapuh. Ancam-mengancam memperkuat watak politikus, seperti dilukiskan Machiavelli (1531): singa dan rubah. Sama-sama buas. Sama-sama hidup berkomplot. Jika ada anggota terancam, kawan-kawannya langsung membela. Zaman sudah "reformasi", tetapi watak tak berubah. "Kekuasaan di tangan para reformis tidak kalah merusak dibandingkan di tangan penindas," kata Derrick Bell (1930-2011), Guru Besar Hukum Harvard Law School.

Dan, Survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia pada 2016. Ngaca, dong! Dulu, ada pedagang cermin di depan gedung parlemen di sisi Jalan Gatot Subroto, di Senayan. Ah, di mana mereka sekarang, ya?