Sabtu, 08 Juli 2017

Pribumi, Muslim, dan Kesenjangan

Pribumi, Muslim, dan Kesenjangan
Hasanudin Abdurakhman  ;   Cendekiawan; Penulis;
Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
                                                     DETIKNEWS, 19 Juni 2017



                                                           
Ada satu ungkapan yang cenderung diyakini banyak orang sebagai kebenaran dalam soal kesenjangan. Yaitu, bahwa ekonomi Indonesia dikuasai oleh sekelompok minoritas. Sementara itu orang-orang pribumi tidak kebagian, dan hidup miskin. Itulah potret kesenjangan ekonomi yang kita lihat. Kesenjangan adalah salah satu pangkal kecemburuan sosial, yang menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Untuk mencegah konflik, kesenjangan harus dihilangkan.

Kita semua sepakat bahwa kesenjangan itu ada. Tapi menurut saya, ada beberapa detail yang harus diluruskan. Misalnya soal siapa yang kita maksud dengan pribumi, dan minoritas. Kita sering membuat penyederhanaan bahwa yang dimaksud minoritas itu adalah Tionghoa, dan pribumi itu adalah yang selain itu. Lebih khusus lagi, pribumi itu adalah muslim. Maka kecemburuan sosial karena kesenjangan ekonomi sering bercampur aduk dengan soal etnis dan agama.

Sebenarnya masalahnya tidak sesederhana itu. Nonpribumi itu tidak selalu Tionghoa. Bagi orang Dayak di Kalimantan, Madura itu adalah nonpribumi. Mereka pendatang. Mereka juga cukup dominan menguasai beberapa sektor ekonomi lokal. Demikian pula di berbagai wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua, orang-orang Sulawesi Selatan yang terkenal aktif berniaga, menguasai banyak sektor ekonomi. Bagi penduduk setempat, mereka adalah pendatang.

Ada apa sebenarnya dengan kaum pendatang, sehingga mereka bisa menguasai ekonomi? Ini soal pola pikir. Saya lebih suka melihatnya dengan cara itu ketimbang melihat etnisnya. Para pendatang umumnya adalah orang yang mau pergi meninggalkan kampung halaman, untuk suatu tujuan. Umumnya tujuannya adalah untuk mengubah penghidupan ekonomi.

Cendekiawan Iran Ali Syariati ketika menggambarkan hijrah Nabi menjelaskan bahwa orang punya keterikatan yang sangat kuat dengan tempat asalnya. Diperlukan energi yang sangat besar untuk melepas ikatan itu. Energi itu berupa tekad kuat untuk mengubah nasib tadi. Artinya, para perantau atau pendatang itu adalah orang-orang yang punya energi besar untuk bertarung. Itu yang membentuk etos kerja, yang kelak mereka wariskan kepada anak cucuk.

Ekonomi memang dikuasai oleh sekelompok minoritas. Itulah hakikat kesenjangan ekonomi. Ada sekelompok kecil orang yang menguasai begitu banyak kekayaan, sementara sekelompok besar lainnya hanya kebagian sedikit saja. Masalahnya, banyak orang yang serta merta mengidentifikasi minoritas itu sebagai Tionghoa, dan nonmuslim. Padahal tidak demikian.

Memang betul, ada banyak konglomerat kita yang berasal dari etnis Tionghoa. Tapi, tidak sedikit pula yang bukan. Chairul Tanjung, Bakrie, dan sebagainya itu bukan orang Tionghoa. Mereka juga bisa kaya raya. Di sisi lain, etnis Tionghoa yang tidak kebagian juga banyak. Ada puluhan juta orang Tionghoa yang bukan konglomerat, hidup sebagai warga biasa.

Yang hendak saya sampaikan adalah, mari lihat ekonomi dengan kaca mata ekonomi, bukan dengan kaca mata lain yang tidak relevan, seperti etnis dan agama. Mengapa orang-orang itu jadi konglomerat? Karena mereka berbisnis. Itu poin terpentingnya. Siapapun, dari etnis apapun, bisa jadi kaya raya kalau mereka berbisnis.

Siapa yang tumbuh besar, atau siapa yang kalah dalam berbisnis, ditentukan oleh banyak faktor, termasuk di antaranya atmosfer politik. Bisnis anak-anak Soeharto di masa lalu, misalnya, menjadi besar dan menggurita tentu bukan karena mereka piawai berbisnis. Mereka mendapat berbagai keistimewaan. Sejumlah konglomerat lain pun begitu. Tak peduli mereka Tionghoa atau bukan.

Ketimbang meributkan suku dan agama, lebih penting bagi kita untuk meributkan soal keadilan. Iklim bisnis yang tak adil itu merugikan banyak orang, tak peduli apa agama atau suku dia. Maka sikap kritis kita lebih tepat bila kita arahkan untuk memantau ketidakadilan regulasi, atau praktik kolusi, ketimbang menyuburkan kecemburuan berbasis etnis atau agama.

Kesenjangan harus dihilangkan. Celah yang menganga antara orang kaya dan orang miskin harus kita perkecil. Porsi terbesar untuk mengatasinya ada di tangan pemerintah. Tapi sebagai warga negara kita harus berperan. Bagaimana caranya? Pertama, berhenti melihat kesenjangan dalam perspektif lain di luar soal ekonomi.

Sederhananya, lihatlah kesenjangan sebagai soal kesenjangan ekonomi, tidak dengan kebencian pada etnis atau agama orang lain. Kedua, arahkan "energi iri" kita untuk membangun, bukan merusak. Kalau kita iri melihat orang lain kaya, maka berusahalah agar diri kita bisa kaya juga. Gunakan energi kita untuk membuat diri kita kaya, bukan untuk membenci orang kaya.

Demikian pula, manfaatkan kekuatan ikatan primordial seperti suku dan agama untuk membangun, bukan untuk membenci. Orang-orang Minang punya gerakan Gebu Minang yang bertujuan memperkuat ikatan untuk bersinergi menjadi lebih kuat lagi, tanpa perlu membenci pihak lain. Orang Sulawesi Selatan punya Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) yang punya semangat yang sama.

Dalam konteks agama, khususnya Islam, gunakan semangat persaudaraan untuk membantu kaum yang lemah. Sekali lagi, bukan untuk mengobarkan cemburu kepada umat lain.. Ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah sudah bekerja untuk ini. Tapi kerja ini mesti terus dijaga agar tetap di jalurnya. Tentu saja intensitasnya harus terus ditingkatkan.