Minggu, 04 Desember 2016

400 Tahun untuk Ahok

400 Tahun untuk Ahok
Ahmad Syafii Maarif  ;   Pendiri Maarif Institute
                                                  TEMPO.CO, 02 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Jika dalam proses pengadilan nanti terbukti terdapat unsur pidana dalam tindakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016 itu, saya usulkan agar dia dihukum selama 400 tahun atas tuduhan menghina Al-Quran, kitab suci umat Islam, sehingga pihak-pihak yang menuduh terpuaskan tanpa batas. Biarlah generasi yang akan datang yang menilai berapa bobot kebenaran tuduhan itu. Sebuah generasi yang diharapkan lebih stabil dan lebih arif dalam membaca politik Indonesia yang sarat dengan dendam kesumat ini.

Saya tidak tahu apakah di KUHP kita terdapat pasal tentang rentang hukuman sekian ratus tahun itu. Jika tidak ada, ciptakan pasal itu dan Ahok saya harapkan menyiapkan mental untuk menghadapi sistem pengadilan Indonesia yang patuh pada tekanan massif pihak tertentu.

Di media sosial, dalam minggu-minggu terakhir yang panas ini beredar kicauan bahwa, melalui Ahok, konglomerat "Sembilan Naga" akan lebih leluasa menguasai ekonomi Indonesia yang memang sebagian besar sudah berada dalam genggaman mereka. Benarkah demikian? Jawabannya: tidak salah, tapi tidak perlu melalui Ahok yang mulutnya dinilai liar dan jalang itu, karena prosesnya sudah berjalan puluhan tahun, jauh tersimpan dalam rahim paruh kedua abad ke-20 setelah kekuasaan Bung Karno terempas karena salah langkah dalam mengurus bangsa dan negara.

Tapi pihak manakah yang memberi fasilitas kepada para naga yang jumlahnya bisa puluhan itu—bukan sebatas sembilan? Tidak sulit mencari jawaban atas pertanyaan ini: fasilitatornya adalah penguasa dan pihak perbankan Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Sekali lagi, sebagian besar beragama Islam. Pihak-pihak inilah yang memberi surga kepada para naga itu untuk menguasai dunia bisnis di negeri ini. Saya memasukkan para pihak ini ke kategori bermental anak jajahan, sekalipun sering berteriak sebagai patriot sejati.

Atau, mungkin juga, berbisnis dengan kalangan sendiri belum tentu selalu taat janji, karena tidak jarang yang punya mental menerabas. Serba sulit, memang. Tapi harus ada terobosan dari negara untuk mendidik warganya ke arah pemberdayaan anak bangsa secara keseluruhan agar punya mental manusia merdeka yang terampil berbisnis, bukan manusia hamba yang lebih senang tetap menjadi wong cilik.

Karena itu, kita harus jujur kepada diri sendiri: mengapa mereka yang mengaku sebagai warga negara tulen tidak punya mental kuat dengan disiplin tinggi agar uang menjadi jinak di tangan mereka? Lihatlah pihak sana, sekali memasuki dunia bisnis, perhatiannya 100 persen tercurah untuk keperluan itu. Nilai inilah yang seharusnya kita ambil dari mereka. Jika terpaksa jadi jongos dalam perusahaan teman kita ini, sifatnya mestilah sementara, untuk kemudian semua kemahiran dagang mereka kita ambil alih. Jangan tetap setia jadi jongos sampai ke liang kubur.

Semestinya pembenci Ahok tidak hanya mahir bermain secara hiruk-pikuk di hilir lantaran buta peta, karena masalah utamanya berada di hulu—setidak-tidaknya bisa ditelusuri sejak rezim Orde Baru. Selama masalah besar dan utama ini dibiarkan berlanjut, jangan bermimpi kesenjangan sosial yang masih menganga dapat dipertautkan. Dan, prahara sosial bisa muncul setiap saat untuk meluluhlantakkan apa yang telah dibangun selama ini. Sikap benci dan marah tanpa bersedia mengoreksi diri secara jujur dan berani, sorak-sorai demo, akan berujung pada kesia-siaan. Apalagi, kabarnya, kekerasan juga telah menjadi ladang usaha bagi sebagian orang yang punya mentalitas duafa, sekalipun menikmati mobil super-mewah.

Tapi, Tuan dan Puan, jangan salah tafsir. Yang bermental patriotik dan nasionalis dari kelompok etnis ini juga tidak kurang jumlahnya. Saya punya teman dekat dari kalangan ini, sekalipun mereka belum tentu masuk dalam barisan naga itu. Dan, naga itu pun tidak semuanya masuk dalam lingkaran konglomerat hitam. Cinta teman dekat saya ini kepada tanah leluhur sudah lama mereka tinggalkan dan tanggalkan. Tanah air mereka tunggal: Indonesia! Mereka lahir dan berkubur di sini, sikap mereka tidak pernah mendua.

Adalah sebuah angan-angan kosong sekiranya Ahok dijatuhi hukuman selama 400 tahun, sementara mentalitas terjajah atau jongos tetap diidap sebagian kita. Ujungnya hanya satu: kalah. Dan, kekalahan mendorong orang menuju sikap kalap yang bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Maka, amatlah nista bila nama Tuhan disebut-sebut untuk membenarkan mentalitas kalah dan kalap ini. Tanpa perbaikan mendasar dalam struktur kejiwaan kita, maka ungkapan Bung Karno tentang bangsa kuli di antara bangsa-bangsa bukan mustahil menjadi kenyataan. Ke depan, diperlukan otak dingin dan kecerdasan spiritual tingkat tinggi untuk membenahi Indonesia. Masalah bangsa ini sangat kompleks, tapi pasti ada solusinya, dengan syarat kita semua masih punya akal sehat dan hati nurani.

Anatomi Amuk Massa

Anatomi Amuk Massa
Budiarto Shambazy  ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                    KOMPAS, 03 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dua dasawarsa lalu, pendatang Inggris yang datang ke Asia Tenggara menyaksikan fenomena yang mereka sebut dengan kata ”amock”. Menurut mereka, ”to run amock” artinya seseorang atau sekelompok orang yang membunuh musuh-musuhnya untuk membalas dendam, yang didahului dengan ritual meminum candu sampai mabuk.

”Setelah mabuk kepayang mereka berhamburan dari rumah mereka untuk membunuh. Bahkan, orang yang mencoba mencegah mereka juga ikut dibunuh,” tulis Captain Cook. Secara perlahan kata amock berubah jadi ”amok”.

Ada yang menafsirkan amok sebagai ”bentuk ganjil dari ketidaknalaran akal manusia”. Ada pula yang melihat amok dari sisi psikologis sebagai ”perilaku sangat destruktif yang diikuti dengan amnesia, rasa lelah, bahkan bunuh diri”.

Namun, dalam ranah sosial ketidaknalaran akal itu semakin kasatmata karena para amuco juga memegang senjata dalam bentuk berbagai rupa. Amok atau amuk dalam bahasa kita kadang masih terjadi di negara ini, mulai dari di ajang politik sampai ajang sepak bola.

Hilangnya nalar kadang kala membuat kita, yang masih nalar, ikut terkesima seperti orang Portugis di masa lalu. Apa salahnya fasilitas umum sampai dirusak, apa pula salahnya mobil-mobil perpelat kota lain dipecahkan kacanya cuma karena yang terjadi di lapangan hijau?

Agak sulit menebak mulai kapan amok menjadi bagian dari kultur politik kita. Soalnya sejak kecil kita diajari bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah dan suka gotong royong, sebuah antitesis dari sikap suka mengamuk.

Ada yang yakin kultur amok pertama kali berkembang karena sikap anti-Tionghoa pada era penjajahan Belanda. Kesalahan kompeni adalah menempatkan para pedagang Tionghoa di kelas sosial teratas bersama para pejabat Belanda.

Kita masih belum lepas dari penyakit amok terhadap etnis Tionghoa yang terus terjadi sampai kini. Beberapa teman Tionghoa saya sempat diliputi rasa takut akan terjadinya kekerasan terhadap mereka lagi sebagai penularan terhadap sikap anti sebagian orang terhadap gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.

Kultur amok berkembang subur setelah terjadinya pembunuhan terhadap jenderal-jenderal kita pada tahun 1965. Tak lama kemudian terjadi pembunuhan terhadap mereka yang komunis ataupun yang bukan. Sampai kini jumlah korban akibat amuk massa itu belum diketahui persis.

Anatomi amuk massa perlahan berubah. Faktor penyebab amok semakin bertambah, mulai dari perbedaan tafsir agama, sengketa pilkada, sampai persoalan kecil seperti perlakuan kejam majikan terhadap pembantu rumah tangga.

Amuk massa juga menjadi bisnis yang menguntungkan karena Anda bisa datang ke begitu banyak entitas pengerah massa. Jika harga sudah cocok, Anda tinggal saksikan massa pro-Anda menyerbu ke mana pun.

Selama era Reformasi ini setiap tahun pasti ada amuk massa. Frekuensinya sangat tergantung dari seberapa persaingan politik di tingkat elite.

Amuk massa tentu juga mengalami desentralisasi. Anda sendiri melihat betapa banyaknya calon kepala daerah yang saling bertarung bukan cuma dengan tema-tema kampanye, melainkan juga dengan pengerahan massa.

Jangan salah, para pejabat yang memerintah juga mempunyai massa. Saya jadi ingat peristiwa di Jalan Sudirman pada 13 November 1998.

Penguasa di kala petang itu mengerahkan puluhan anggota pamswakarsa untuk menghadapi para mahasiswa.

Penguasa memang memiliki berbagai cara untuk mencegah terjadinya amuk massa. Ada demo tandingan, ada pawang hujan, ada imbauan, dan ada pula ancaman.

Semua orang pasti setuju Aksi Bela Islam I, II, dan III berjalan aman dan tertib. Sayang sekali yang kedua tanggal 4 November sempat diwarnai kericuhan kecil.

Sampai kini polisi masih belum mengungkap tuntas motivasi para pelaku kericuhan kecil itu. Namun, sejarah kekerasan di negeri ini selalu mengaitkan antara kerusuhan yang diotaki sang dalang yang berjudi untuk ambil keuntungan.

Ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan massa, yang damai ataupun beringas, juga dalam rangka berjudi untuk memetik keuntungan. Itu sebabnya muncul spekulasi Aksi Bela Islam bukan mustahil ditunggangi mereka yang ingin memaksakan proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.

Siapa yang mendalangi kericuhan 4 November dan siapa saja yang ingin memanfaatkan kemungkinan amuk massa untuk menggelar Sidang Istimewa MPR untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan akan terungkap.

Patut dipuji langkah Presiden Joko Widodo ikut shalat Jumat di Monas bersama para peserta Aksi Bela Islam III yang ternyata memang superdamai. Langkah Presiden dibutuhkan untuk menjamin ketenteraman kita menjalani kehidupan sehari-hari dan juga untuk menyemangati aparat keamanan yang bekerja profesional.

Sekali lagi, salut untuk Presiden Joko Widodo. Pada saat yang kurang mengenakkan belakangan ini, kita butuh pemimpin yang bernyali besar.

Kearifan Panakawan

Kearifan Panakawan
Indra Tranggono  ;   Pemerhati Kebudayaan; Tinggal di Yogyakarta
                                                    KOMPAS, 03 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Panakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong selalu hidup rukun. Meskipun sering berselisih paham dan saling mengkritik serta mengejek, mereka tetap solid dan kompak.

Gareng, Petruk, dan Bagong tak pernah bersekongkol untuk makar dan menggulingkan kepemimpinan Semar agar mereka bisa lebih dekat dan masuk lingkaran kekuasaan Arjuna, bos mereka. Bagi mereka, menghormati pemimpin secara kritis merupakan etika yang mesti disunggi tinggi, termasuk menghormati Semar, sang pemimpin kultural dan spiritual. Semar adalah pengejawatahandewa, yang diturunkan di bumi untuk menuntun ksatria Pandawa.

Selain itu, Gareng, Petruk dan Bagong sangat meyakini bahwa keselarasan mampu menciptakan kerukunan. Prinsip mereka: rukun agawe santosa, crah agawe bubrah (kerukunan menciptakan kekuatan dan permusuhan menimbulkan kehancuran). Gambaran itu bisa didapatkan dalam lukisan kaca pelukis tradisional, seperti Citrowaluyo dan Sastrogambar, antara lain bertajuk ”Rukun Agawe Santosa”.

Sastrogambar dan Citrowaluyo jauh dari citraan intelektual. Mereka tak lebih dari pelukis yang lahir dan tumbuh dari rahim rakyat. Hidup mereka serba sederhana, jujur, dan polos. Namun, karya mereka mampu memberikan renungan sederhana dan mendalam tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan.

Hari-hari ini, gagasan dan ajaran moral lukisan ”Rukun Agawe Santosa” menjadi relevan dihadirkan ketika kerukunan bangsa di negeri ini sedang bermasalah akibat konflik elite politik-kekuasaan. Persoalan itu meluncur dari hulu (lingkaran elite politik-kekuasaan) dan mengalir ke hilir (masyarakat). Ini persis pola konflik dalam lakon ketoprak, di mana konflik kaum elite selalu merembes ke akar rumput. Padahal, masyarakat akar rumput tidak otomatis tahu inti persoalan. Mereka hanya anut-grubyuk (mengikuti tanpa pikiran kritis) ke mana isu bertiup karena dimobilisasi agen atau makelar politik.

Orang-orang kecil itu persis bala dhupak (figuran yang dikorbankan) di dalam pementasan lakon ketoprak. Mereka belum tentu ikut menikmati kejayaan, tetapi kemungkinan luka, bahkan tewas, sangat tinggi. Adapun para pangeran duduk manis dan minum anggur di tempat mewah sambil menunggu laporan.

Basis keadilan

Kerukunan dapat dimaknai sebagai realitas sosial dan kultural yang dilahirkan melalui konsensus, kesepakatan, dan kompromi berkaitan dengan perbedaan, kepentingan, dan hak mendasar masyarakat. Basis kerukunan adalah keadilan, kebenaran, dan keindahan (kepantasan).

Bagi orang-orang biasa, kerukunan itu nilai yang make sense, terjadi secara natural danmenggelinding begitu saja karena mekanismenya telah luluh dalam pola pikir dan pola perilaku. Batasan yang pantas dan tidak pantas telah dipahami bersama.

Keselarasan hubungan sosial menjadi kunci penting di dalam kerukunan. Tenggang rasa, empati, simpati, solidaritas, toleransi, saling percaya, memberi, dan menerima merupakan nilai- nilai yang dijaga dan dijalani demi merawat keselarasan.

Jika ada konflik, hal itu diselesaikan dengan cara yang santun, elegan, dan bermartabat dengan tetap menjunjung kebenaran. Prinsip yang berlaku, kecekel iwake ora buthek banyune (menyelesaikan persoalan tanpa membuat keadaan kacau, keruh). Artinya, masyarakat kita sejatinya lebih mengutamakan harmoni dan tidak menyukai konflik terbuka yang mengancam kerukunan kolektif, kerukunan alamiah, kerukunan otentik.

Bagi kaum elite politik-kekuasaan, kerukunan adalah kerja sama dalam konteks tertentu (baca: proyek) dan bernilai guna (fungsional). Prinsip yang belaku: ”saya berperan apa dan mendapat apa”. Kepentingan dan keuntungan jadi tujuan utama. Maka, ketika dua hal itu tak didapat, pecah kongsi pun terjadi. Alasan perpecahan pun bisa dibuat sesuai versi masing-masing.

Kaum elite politik-kekuasaan bukan orang-orang biasa, rakyat jelata atau para panakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang paham ngelmu (ilmu) sak cukupe lan sak butuhe (pentingnya manusia memiliki batas atas kepemilikan). Kaum elite politik- kekuasaan cenderung tak mengenal rasa cukup, baik material maupun non-material, sehingga sangat ambisius dalam memburu dan mengeksploitasi kekuasaan.

Egoisme dan individualisme yang menebal mendorong mereka tidak peduli terhadap liyan. Bagi mereka, orang lain adalah neraka (istilah Jean-Paul Sartre) karena itu harus disingkirkan demi memuja eksistensi dan kebebasannya. Maka, kerukunan natural/alamiah atau kerukunan yang otentik, layaknya kerukunan orang biasa, menjadi nilai yang tidak disukai, bahkan ditolak, karena dianggap mengganggu dan mengurangi perolehan hasil dan kepemilikannya.

Elite politik dan kekuasaan merupakan kelas menengah/kaum intelektual yang semestinya menjadi kekuatan etik/ moral, kebenaran bagi bangsa. Hadirnya kekuatan moral menjadikan kekuasaan ramah pada rakyat dan memuliakan kemanusiaan. Jika fungsi kekuatan etik/moral itu diingkari, elite politik dan kekuasaan itu telah melakukan pengkhianatan intelektual (istilah Julien Benda). Akibat ”kelas menengah yang ingkar dan pengkhianatan kaum intelektual” adalah pembelokan konstitusi yang meletakkan negara-bangsa tak lebih dari obyek eksploitasi kelompok elite-kekuasaan, dengan dalih apa pun, baik ideologi, politik, ekonomi, maupun budaya.

Di level bawah, rakyat hidup sudah payah dihajar sejumlah kesulitan akibat salah urus negara, baik karena inkompentensi maupun tipisnya integritas dan komitmen penyelenggara negara. Sekarang, rakyat masih dituntut hidup waswas terkait terancamnya keutuhan bangsa akibat pertikaian elite politik-kekuasaan. Akankah dosis penderitaan rakyat terus bertambah?

Rakyat ingin hidup damai, guyup, dan rukun layaknya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong seperti dalam lukisan Sastrogambar dan Citrowalyo. Namun, kini kerukunan itu jadi nilai yang mahal karena penajaman perbedaan yang direkayasa. Lamat-lamat, Semar pun berkata: ”Tuan mau cari apa lagi? Toh, Tuan sudah sangat kaya raya, penuh kejayaan. Sebaiknya Tuan menciptakan ketenteraman bagi rakyat.”

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia
Christophe Bahuet  ;   Country Director UNDP Indonesia
                                                    KOMPAS, 03 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dapatkah demokrasi diukur? Ya, itu bisa. Setiap tahun sejak tahun 2009, Indeks Demokrasi Indonesia mengukur demokrasi di negeri ini. IDI telah menjadi kisah sukses kontribusi terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

IDI adalah produk nasional yang menyediakan informasi berharga tentang keadaan demokrasi di Indonesia. Indeks ini diciptakan oleh para pemangku kepentingan nasional dan dipimpin oleh sekelompok ahli dalam panel independen. Ini tanda kematangan demokrasi di mana pemerintah dan masyarakat bersedia untuk secara terbuka mengevaluasi diri dan mengukur kinerja lembaga dan sistem. Demokrasi—bahkan di negara-negara dengan demokrasi tertua— tidak pernah bisa ditelantarkan seolah bisa berjalan sendiri.

Demokrasi berkembang dengan kekuatan dan kelemahan. Terdapat berbagai pencapaian dan kadang mengalami kemunduran. Demokrasi perlu selalu dilindungi, dipertahankan dan ditingkatkan untuk kepentingan rakyat dan stabilitas negara.

IDI dapat menjadi alat yang paling berharga untuk mencapai hal ini. IDI mencakup 28 indikator yang berhubungan dengan tiga dimensi penting demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Indeks ini juga menawarkan data terpilah di tingkat provinsi untuk analisis yang lebih mendalam.

Sebagai langkah pertama, indeks ini menawarkan data dan informasi yang kaya bagi pemerintah pusat dan daerah, media, masyarakat, dan siapa pun yang tertarik mengakses informasi dan analisis tentang keadaan demokrasi di Indonesia, baik tingkat nasional maupun provinsi.

Sebagai langkah kedua, temuan indeks tersebut perlu dipresentasikan dan dibahas secara terbuka untuk menangkap perspektif yang berbeda dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan demokrasi Indonesia.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan secara resmi akan mempresentasikan temuan utama IDI 2015 kepada sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat serta dari semua provinsi di Indonesia. Kesiapan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan temuan-temuan IDI 2015 itu sendiri merupakan pernyataan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi Indonesia.

Seperti tahun-tahun sebelumnya dan dengan dukungan UNDP, IDI 2015 disosialisasikan ke seluruh Indonesia untuk mencapai pemahaman lebih baik tentang isu kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks lokal.

Penguatan di kebijakan

Sebagai langkah ketiga, IDI dan diskusi yang dihasilkannya dapat berperan untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan tindakan yang dapat diambil untuk menguatkan demokrasi di tingkat kebijakan. IDI digunakan untuk tujuan tersebut oleh pemerintah pusat dan daerah. IDI telah digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini dan sebelumnya sebagai salah satu sasaran pembangunan. Selain itu, 11 provinsi telah mengintegrasikan IDI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mereka dan kami berharap lebih banyak provinsi melakukannya.

IDI juga dapat digunakan dalam masyarakat untuk menguatkan demokrasi dan perilaku demokratis. Misalnya, memperbaiki indikator IDI ”ancaman menggunakan kekerasan oleh masyarakat”, yang turun dari 62,12 menjadi 46,69 antara 2014 dan 2015. Indonesia bisa bangga dengan pencapaian demokrasinya dan keterbukaan untuk mengukur dan membahas keadaan demokrasi melalui IDI. UNDP bangga menjadi mitra Indonesia untuk IDI dan siap melanjutkan dukungannya tidak hanya untuk mengukur demokrasi, tetapi juga untuk menguatkannya di seluruh Indonesia di bawah kerja sama yang erat antara UNDP dan Pemerintah Republik Indonesia.

Masa Depan Demokrasi Malaysia

Masa Depan Demokrasi Malaysia
Geradi Yudhistira  ;   Pengajar Sejarah Politik di Asia Tenggara,
Universitas Islam Indonesia
                                                    KOMPAS, 03 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Demokrasi masih menjadi mimpi bagi sebagian rakyat Malaysia. Mimpi tersebut terus diusahakan melalui sejumlah gelombang aksi.

Terakhir, pendemo yang tergabung dalam aksi Bersih 5.0 menyampaikan tuntutan yang jelas: Najib Razak harus mundur dan lakukan demokratisasi. Prinsip demokrasi menjadi tuntutan tertinggi demonstran untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, plural, dan bersih dari korupsi. Pertanyaannya, seberapa efektif gerakan ini?

Mimpi bangsa Malaysia

Jika berbicara mengenai sistem politik di Malaysia, kita berbicara mengenai sebuah keunikan, di mana Malaysia menjadi titik pertemuan antara demokrasi dan otoritarianisme. Jiri Holik pernah menyebut, yang dialami Malaysia merupakan rezim demokrasi campuran atau hybrid democracy (Holik 2011). Saat syarat-syarat demokrasi prosedural telah terpenuhi, tetapi praktik otoriter dilakukan secara dominan oleh salah satu partai politik dalam waktu yang lama. Pada perjalanan sejarah, rezim demokrasi campuran ini ternyata lebih sulit untuk ditumbangkan ketimbang otoriter absolut.

Peran United Malays Nation Organisation (UMNO) dalam pemerintahan Malaysia sangat dominan sepanjang sejarah politik di negara tersebut. UMNO tidak hanya menjadi kekuatan politik terbesar di Malaysia, tetapi juga menguasai sejumlah sektor publik, seperti media, ekonomi, konglomerasi, dan infrastruktur. Berbeda dengan rezim otoriter di Asia Tenggara lainnya yang bertumpu pada satu figur, kekuatan UMNO adalah pada mekanisme regenerasi yang sukses dalam menciptakan politisi-politisi baru dari generasi ke generasi.

Kepemimpinan UMNO yang dominan menuai kritik besar dari rakyat Malaysia. UMNO dinilai tak hanya terlalu dominan, tetapi juga otoriter, korup, dan menjalankan politik sektarian bangsa Melayu yang diskriminatif. Keadaan tersebut telah mendorong mimpi bangsa Malaysia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis.

Dalam sejarah, Gerakan Bersih bukan satu-satunya aksi rakyat Malaysia turun ke jalan untuk menuntut agar demokrasi diterapkan. Pada Mei 1969, pernah terjadi kerusuhan komunal di Kuala Lumpur, yang dinamakan Peristiwa 13 Mei. Latar peristiwa itu, pengekangan kebebasan berekspresi untuk merayakan keberhasilan oposisi meraih suara yang signifikan. UMNO sebagai partai terbesar saat itu tidak mau membiarkan perayaan ini jadi besar. Alhasil, muncul bentrokan antara massa pro UMNO yang mayoritas bangsa Melayu dan massa pro oposisi yang banyak diikuti etnis Tionghoa-Malaysia.

Pada 1998, Malaysia ikut serta meneriakkan demokratisasi ketika gelombang tersebut mewabah di beberapa negara di Asia Tenggara. Demonstran turun di jalan-jalan Kuala Lumpur menuntut pembersihan korupsi di pemerintahan melalui gerakan bertajuk ”Adil”. Namun, UMNO di bawah komando Mahathir Mohamad memadamkan gerakan itu melalui kriminalisasi tokoh oposisi Anwar Ibrahim dan mengonsolidasikan kekuatan penopang pemerintahan.

Beberapa peristiwa sejarah tersebut menunjukkan bahwa tuntutan demonstrasi Malaysia selalu menemukan kegagalan dan juga berakhir dengan kekerasan. Hal ini menegaskan bahwa kasus di Malaysia sangat berbeda dengan Reformasi 1998 di Indonesia dan gerakan ”People Power” di Filipina. Salah satu yang membedakan adalah keberhasilan keorganisasian UMNO dalam menurunkan nilai-nilai politiknya ke kader-kadernya dan menciptakan mekanisme organisasi politik yang kuat.

Beberapa hambatan

Menuntut pemerintahan bersih di Malaysia tidak cukup hanya dengan menuntut perdana menteri mundur. UMNO bukanlah partai milik figur tertentu. Pengaruh UMNO sejak tahun 1950 telah menciptakan sebuah nilai politik yang khas di Malaysia. Sejarah mencatat, beberapa kali kader bermental pembaru di UMNO, seperti Onn Jafaar dan Anwar Ibrahim, malah terlempar keluar dari UMNO danmendirikan partai baru.

Keberadaan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di antara demonstran Bersih 5.0 menguatkan argumentasi tersebut. Mahathir kini harus berhadapan dengan partai yang dahulu membesarkannya. Upaya ini sebagai bentuk konflik pribadi antara Najib dan Mahathir yang meruncing beberapa tahun belakangan. Melalui UMNO, Najib melakukan demahathirisasi dengan melarang Mahathir tampil di media-media elektronik.

Masalah kedua, kepercayaan sebagian rakyat Malaysia yang cukup tinggi terhadap pemerintahan UMNO. Menurut lembaga survei Merdeka Center, pada 2015 persepsi mayoritas masyarakat usia 21 tahun ke atas justru menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap aksi Bersih 4.0 saat itu (47 persen berbanding 43 persen). Ketidaksetujuan mereka mayoritas justru didasarkan pada ketakutan akan kekerasan yang bisa terjadi akibat aksi ”bersih” (52 persen) dan ketidakpercayaan terhadap efektivitas aksi ”bersih” (22 persen).

Kunci keberhasilan UMNO adalah kombinasi dari kisah kesuksesan dan ancaman ketakutan pada hantu demokratisasi. Keberhasilan UMNO untuk mengelola krisis ekonomi 1998 menjadi nilai tambah tersendiri, ditambah dengan kinerja perekonomian Malaysia yang terus membaik pasca krisis. Para pendukung UMNO yang berasal dari kalangan menengah ke atas dan ditopang oleh narasi superioritas etnis Melayu akan mempertaruhkan zona nyaman mereka dengan demokratisasi. Ketakutan ini lagi-lagi akan bermuara pada sebuah persimpangan: apakah demokrasi membawa kemakmuran lebih besar atau kemunduran terhadap kesejahteraan.

Bagi bangsa Malaysia, mimpi tersebut harus tetap dimimpikan dan disebarkan agar jadi mimpi kolektif bersama. Membuat demokrasi berjalan di Malaysia tidak sama dengan mematikan UMNO, tetapi membuat tekanan bagi UMNO untuk berpikir pentingnya prinsip transparansi dan kebebasan dalam pemerintahan. Saat ini, demokrasi masih menjadi impian bagi kaum urban kota, tetapi menjadi kata yang asing bagi masyarakat pedesaan. Jika gelombang ini bisa masif bergerak ke seluruh negeri dan oposisi masih dibiarkan hidup, bangsa Malaysia masih memiliki sambungan napas untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, jika tidak, hal tersebut sama saja seperti menegakkan benang basah.

Refleksi bagi Indonesia

Harus diakui, Indonesia sudah selangkah di depan dalam penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Pada tingkatan ini, Indonesia sudah berada di posisi mewujudkan substansi dari demokrasi itu sendiri dan melewati fase di mana demokrasi hanya ada dalam tataran prosedural.

Jika hampir seluruh masyarakat di negara Asia bermimpi untuk bisa menyamai kualitas demokrasi Indonesia, bagi elemen masyarakat Indonesia, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana agar demokrasi tidak lagi berjalan mundur ke belakang dengan isu-isu komunal sektarian, komitmen penegakan hukum dan etnisitas. Infrastruktur hukum dan demokrasi Indonesia sudah terbentuk dengan baik meski dengan sejumlah catatan. Namun, catatan tersebut dapat diperbaiki jika kaki demokrasi di negeri ini mampu melangkah ke arah yang benar.

Berkaca dari Indonesia, masa depan Malaysia saat ini berada di dalam dua genggaman bersama, yaitu rakyat Malaysia dan UMNO. Sinergi keduanya merupakan sintesis yang dahsyat untuk masa depan Malaysia. Namun, sinergi itu tidak akan berjalan tanpa sebuah prasyarat: demokrasi. Semoga sukses, Pakcik!

Paradoks Kebijakan Tuna

Paradoks Kebijakan Tuna
Hendra Sugandhi  ;   Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia
                                                    KOMPAS, 03 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Selama dua tahun ini, tindakan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menegakkan kedaulatan atas wilayah pengelolaan perikanan RI dan pemberantasan IUU fishing lewat aksi pengeboman kapal-kapal asing ilegal banyak diapresiasi.

IUU fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada.

Dengan diusirnya kapal-kapal ilegal dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), terjadi pemulihan stok ikan selama dua tahun. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim sumber daya ikan meningkat kelimpahannya dari 7,31 juta ton (2013) menjadi 9,93 juta ton (2015). Peluang ini tentu seharusnya dimanfaatkan secara optimal.

Absennya strategi

Sampai saat ini, belum ada pemetaan, strategi, ataupun target KKP dalam bentuk kuantitatif yang realistis seperti berapa kapasitas produksi kapal ikan tuna yang akan beroperasi di WPPNRI, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), ataupun laut lepas, berapa target hasil tangkapan tiap kapal. Kalaupun ada, rencana aksi hanya bersifat kualitatif sehingga akan sulit melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 yang sudah berumur tiga bulan, tetapi belum ada aksi nyata untuk meningkatkan produksi perikanan tuna.

Pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas juga terabaikan, padahal setiap negara mempunyai hak khusus untuk mengeksplorasi dan menggunakan sumber daya dalam kawasan ZEEI. Prof Melda Kamil (Kompas, 13/9/2016) menyatakan dengan jelas, setelah berhasil mengusir kapal ikan eks asing dan kapal ikan asing, KKP berkewajiban mengisi kekosongan di ZEEI dan laut lepas yang berbatasan, dengan mengizinkan kapal Indonesia "murni" yang tidak didomplengi oleh pihak asing mana pun.

Jika kita mampu memanfaatkan ZEEI, kita tak memiliki kewajiban membagikan sumber daya ikannya pada kapal ikan asing sehingga "tidak harus dan tidak perlu" memberikan hak akses kepada negara lain dan kapal ikan asing untuk menangkap di ZEEI. Namun jika kita tidak memanfaatkannya, tentu negara lain akan berusaha memanfaatkan kelemahan kita dengan memasuki wilayah ZEEI kita.

Paradoks kekosongan pemanfaatan ZEEI dan laut lepas ini justru secara tak langsung melemahkan kedaulatan maritim kita. Jika nelayan kita mengisi kekosongan di ZEEI, secara tak langsung ikut membantu menjaga kedaulatan bangsa, paling tidak nelayan dapat menginformasikan kapal IUU yang beroperasi di ZEEI. Dasar hukum penangkapan ikan di laut lepas sebetulnya sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012, sepertinya dikesampingkan, padahal peraturan ini lahir karena Indonesia sebagai anggota penuh Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) wajib untuk mengharmonisasi regulasinya dengan mengadopsi regulasi Regional Fisheries Management Organization (RFMO).

Pemetaan kekuatan armada kita di laut lepas bukan hanya dari berapa banyak jumlah kapal kita yang terdaftar di RFMO, melainkan hanya berapa banyak kapal yang riil beroperasi di laut lepas. Sebagai gambaran saat ini, tak ada satu pun kapal sashimi tuna beku yang beroperasi di laut lepas. Untuk itu, perlu sinkronisasi data kapal aktif Indonesia yang terdaftar di RFMO secara reguler sehingga kita dapat menyusun strategi nasional dan mengimplementasikannya untuk memperkuat posisi negara kita ke depan.  Di IOTC, tercatat 1.384 kapal ikan Indonesia terdaftar. Dibandingkan dengan 2014, jumlah ini bertambah 108 kapal (8,4 persen). Jadi, saat ini jumlah kapal Indonesia di IOTC 22,6 persen  dari total jumlah kapal di IOTC 6.109 kapal.

Sementara di Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), jumlah kapal Indonesia yang terdaftar 124 kapal atau 22,06 persen  dari keseluruhan kapal sebanyak 419 kapal. Namun, total kuota (allowable catch) yang diperoleh Indonesia 2016-2017 sebanyak 750 ton justru masuk jajaran ketiga terbawah. Ini sangat disayangkan karena kita negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi mendapatkan porsi yang tidak adil. Oleh karena itu, semua pihak harus berjuang untuk meningkatkan kuota kita agar proporsional dengan luas laut.

Di WCPFC posisi kita paling menyedihkan karena jumlah kapal Indonesia merosot drastis 97,5 persen. Saat ini kita hanya memiliki 11 kapal, hanya 0,25 persen dari keseluruhan kapal yang terdaftar sebanyak 419 kapal. Yang juga ironis, komposisi Indonesia terdiri dari tujuh kapal pole and line dan empat kapal purse seine yang berukuran sangat kecil dibandingkan negara-negara lain. Ini membuktikan KKP tak punya pemetaan strategi kebijakan tuna, tecermin dari persentase jumlah kapal Indonesia di WCPC sangat kecil, hanya 0,23 persen dari keseluruhan kapal penangkap yang terdaftar sebanyak 4.643 kapal. KKP perlu segera menyadari untuk segera memanfaatkan seoptimal mungkin  keanggotaan kita di  Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).

Sungguh menjadi sebuah paradoks klaim KKP yang memperjuangkan untuk mempertahankan kuota Big Eye Tuna sebanyak 5.889 ton per tahun, tapi kuota tidak digunakan sama sekali belakangan ini karena tidak mungkin pole and line dan purse seine menangkap bigeye tuna. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tidak aneh bahwa produksi industri perikanan di Bitung merosot drastis karena kita kehilangan 352 kapal penangkap ikan di kawasan Samudra Pasifik Barat dan Tengah yang tentu akan berpengaruh negatif terhadap pasokan ke industri perikanan, khususnya di Bitung.

Isu keberlanjutan

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB Luky Adrianto dalam tulisan di harian Kompas, 17 Oktober 2016, mengungkapkan keberlanjutan perikanan tidak sekadar dalam konteks ekobiologi semata, tetapi juga keberlanjutan sosial ekonomi yang ditopang oleh tata kelola perikanan yang baik. Secara eksplisit keberlanjutan-bukan hanya sumber daya ikan melainkan juga usaha perikanan, baik nelayanya maupun industri perikanannya-tentu akan sia-sia saja jika kita hanya bisa mengklaim potensi perikanan yang naik, tapi tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Total kapal aktif yang diberikan izin penangkapan oleh Ditjen Perikanan Tangkap KKP per 17 November 2016 sebanyak 3.723 kapal. Angka itu didominasi kapal jaring dengan perbandingan 74,3 persen kapal jaring dan 25,7 persen kapal pancing. Komposisi seperti ini mencerminkan bahwa visi misi pilar keberlanjutan bertolak belakang dengan implementasi kebijakannya. Bagaimana sumber daya ikan bisa terjaga dengan baik apabila komposisi alat tangkap jaring mendominasi? Perinciannya, purse seine pelagis besar dan pelagis kecil 46 persen, ditambah jaring bouke ami 16,50 persen, jaring insang hanyut dasar 4,4 persen, dan jaring insang hanyut oseanik 7,2 persen.

Jika kita bandingkan komposisi alat tangkap tahun 2014 dan Oktober 2016 juga terlihat paradoks. Ditinjau dari sisi keberlanjutan dan komposisi alat tangkap, saat ini malah lebih buruk daripada 2014 karena kapal dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, seperti pancing hook and lines yang sebelumnya mendominasi, berkurang drastis. Jaring insang berganti menjadi jaring pukat cincin yang kini   mendominasi alat tangkap.

Pilar kesejahteraan sebagai pilar ketiga dan tugas utama KKP sepertinya terabaikan. Paradoksnya, banyak nelayan yang terkena dampak sosial ekonomi karena kebijakan pelarangan beberapa alat tangkap. Seharusnya, yang dilakukan KKP kebijakan pengendalian, bukan pelarangan. Faktanya terjadi deindustrialisasi, tak bisa dimungkiri, tecermin dari merosotnya  nilai  ekspor produk perikanan dan kelautan dari 4,64 miliar dollar AS tahun 2014 menjadi 3,94 miliar dollar AS tahun 2015. Terjadi penurunan nilai ekspor produk perikanan dan kelautan 17,69 persen).  Komposisi armada penangkapan seperti saat ini dan dibatasinya kapal berukuran di atas 150 GT dengan pengenaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang tak masuk akal juga paradoks dengan upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Nilai ekspor tuna dari tahun 2014 ke 2015 turun 15,86 persen, sedangkan jika kita bandingkan Januari-Agustus 2015 dengan periode sama 2016 turun 4,27 persen. Penurunan nilai ekspor tuna ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan perikanan tuna. Segera evaluasi peraturan perundangan yang berlaku dan upayakan peningkatan produksi perikanan tuna sesuai amanat Inpres No 7 Tahun 2016.

Kita sebagai negara berdaulat dan sudah menjadi anggota penuh RFMO harus segera memanfaatkan laut lepas. Oleh karena itu, izin usaha penangkapan di laut lepas tak perlu dikaitkan dengan persyaratan terkait kapal buatan luar negeri (impor) karena kita perlu teknologi ultra low temperature (minus 60 derajat celsius) untuk menjaga mutu sashimi beku di mana saat ini galangan kapal dalam negeri belum menguasai produksi ini.  Kita juga tak perlu alergi dengan kapal buatan luar negeri. Yang penting harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap orangnya jika ada penyimpangan, bukan alatnya yang dilarang. Kita semua berharap agar harapan laut menjadi masa depan bangsa bisa terwujud, dengan implementasi strategi kebijakan yang konsisten dan realistis bukan hanya slogan konsep semata.

Menuju Indonesia Bebas AIDS 2030

Menuju Indonesia Bebas AIDS 2030
Yordan Khaedir  ;   Doktor Alumni Chiba University Jepang, Pengajar Fakultas Kedokteran UI; Peneliti Paskadoktoral (Post-Doctoral Fellow) AIDS Research Centre NIID, Tokyo University, Jepang
                                                    KOMPAS, 03 Desember 2016

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           

Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember merupakan momentum untuk menghormati orang-orang yang telah kehilangan nyawa dan yang masih berjuang melawan infeksi HIV/AIDS.


Sejak ditemukannya kasus human immunodeficiency virus (HIV) yang berujung pada acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) yang mematikan pada 1981, masyarakat global berusaha mengakhiri pandemi HIV/AIDS dengan berbagai cara.

Menurut Badan PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS) 2015, ada 36,7 juta orang di dunia hidup dengan HIV/AIDS. Dari jumlah itu, ada 2,1 juta individu dengan infeksi baru, 150.000 di antaranya anak-anak di bawah 15 tahun. Ironisnya, 95 persen pengidap HIV/AIDS hidup di negara berkembang.

Dari sejak ditemukannya kasus AIDS di Bali tahun 1987, data Kementerian Kesehatan menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah HIV/AIDS. Hingga September 2015, ada 185.000 kasus infeksi HIV dan 69.000 kasus AIDS yang menyebar di beberapa kabupaten/kota.

Faktor risiko penularan HIV tertinggi adalah hubungan heteroseksual tidak aman (46,2 persen) sehingga jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV tinggi, penggunaan jarum suntik tidak steril (3,4 persen), dan hubungan seks sejenis (24,4 persen).

Walaupun situasi global menunjukkan penurunan jumlah infeksi HIV/AIDS, prevalensi di Indonesia sampai 2015 menunjukkan angka stabil. Memang ada penurunan pada populasi tertentu, tetapi angka ini belum mencapai target yang diharapkan. Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN.

Seiring dengan ditetapkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai tujuan pembangunan global, Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Meeting/HLM) UNAIDS Juni 2016 telah mengeluarkan deklarasi untuk mengakhiri epidemi global HIV/AIDS 2030. Ini mencakup berakhirnya infeksi baru (zero infection), berakhirnya angka kematian (zero deaths), dan berakhirnya diskriminasi (zero discrimination). UNAIDS memandang HIV/AIDS harus diselesaikan secara serius karena berdampak pada meningkatnya angka kematian, timbulnya sejumlah masalah sosial ekonomi, dan turunnya produktivitas global.

Hambatan dan tantangan

Secara umum, hambatan dalam eradikasi dan kontrol penyebaran HIV adalah keterbatasan cakupan ataupun akses pada pelayanan preventif dan kuratif. Permasalahan ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain dengan populasi pengidap HIV tinggi, seperti di kawasan sub-Sahara Afrika.

Hambatan kedua adalah kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Data yang minim menyulitkan upaya mengukur keberhasilan program ataupun upaya perbaikan pengendalian penyebaran infeksi HIV/AIDS selanjutnya.

Minimnya riset epidemiologi HIV/AIDS memperlambat penemuan obat baru anti HIV dan pengembangan vaksin HIV. Ilmu pengetahuan saat ini masih menemui tantangan mengenai terapi terbaik HIV. Obat-obatan anti HIV atau antiretroviral (ART) yang tersedia hanya berfungsi menekan jumlah virus agar tetap stabil, tetapi tidak membunuh virus atau menyembuhkannya.

Target penelitian vaksin HIV saat ini adalah menemukan kandidat vaksin dengan efek kick and kill sehingga menekan jumlah replikasi virus jangka panjang. Dengan demikian, pengidap HIV tidak lagi ketergantungan pada ART. Selain itu, vaksin diharapkan memperlambat progresivitas infeksi HIV menjadi AIDS sehingga memperpanjang angka harapan hidup.

Persoalan penanggulangan HIV/AIDS yang belum menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu hambatan di Indonesia. Hal ini tampak dari rencana strategis (renstra) yang telah dibuat Kemenkes ataupun Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), yang hanya berakhir menjadi dokumen administratif tanpa dijalankan secara konsisten.

Maka, dalam upaya mengakhiri epidemi global HIV 2030 sesuai pencanangan UNAIDS, perlu strategi pengendalian infeksi HIV yang komprehensif dan holistik. Kunci sukses pengendalian infeksi HIV/AIDS yang pertama adalah political will pemangku kebijakan.

Berkaca pada negara endemi HIV dengan rapor biru pengendalian infeksi, seperti Zimbabwe, Malawi, dan Afrika Selatan, peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi penyebaran infeksi yang sudah masuk pada situasi kedaruratan dan butuh perhatian khusus.

Peningkatan anggaran

Beberapa negara membuat kebijakan secara sungguh-sungguh dengan meningkatkan anggaran negara bagi program pencegahan dan pengendalian infeksi HIV.

Pemerintah Senegal, misalnya, memasukkan HIV/AIDS dalam kurikulum pendidikan dasarnya sebagai salah satu bagian strategi nasional. Upaya preventif berbasis sekolah memberikan hasil yang signifikan, terutama dalam rangka pengenalan informasi terkait HIV/AIDS secara benar.

Terkait HIV/AIDS, Pemerintah Indonesia sejatinya telah mengeluarkan 80 kebijakan, baik nasional maupun kebijakan provinsi/kabupaten, sepanjang 1987-2013. Namun, secara keseluruhan kebijakan yang bersifat mitigasi masih sangat minim.

Kunci kedua adalah pembuatan desain kombinasi paket preventif HIV yang kuat dengan tujuan mengurangi sekaligus memutus rantai penularan/transmisi infeksi HIV serta mengurangi kerentanan (susceptibility) individu sehat terhadap HIV. Langkah ini dapat ditempuh dengan memperbanyak dan mempermudah akses pengidap HIV mendapatkan obat ART, deteksi dini dan skrining HIV, terutama kelompok risiko tinggi. Juga dibutuhkan intervensi dan strategi khusus terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat, seperti promosi penggunaan kondom, penyusunan program komprehensif terhadap perubahan perilaku penyimpangan seksual di masyarakat, dan surveilans kepada pihak-pihak yang rentan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada pengidap HIV dengan infeksi penyerta (ko-infeksi) seperti tuberkulosis/TB dan hepatitis.

Sejumlah upaya ini juga didukung penggunaan alat kesehatan, seperti jarum suntik steril. Sementara untuk mengurangi kerentanan individu sehat terhadap penularan HIV dapat diupayakan antara lain sirkumsisi pada pria. Riset di Afrika menunjukkan bahwa sirkumsisi pada pria efektif menurunkan infeksi HIV 56 persen.

Penggunaan obat-obatan pre- exposure prophylaxis (PrEP) juga sudah saatnya dimasukkan sebagai salah satu strategi pencegahan infeksi HIV pada individu sehat yang berpotensi kontak langsung dan intens dengan pengidap HIV.

Kunci ketiga adalah upaya menghapus diskriminasi dan stigma terhadap HIV/AIDS dalam masyarakat. Perlu ditekankan bahwa banyak yang sebenarnya menjadi korban, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya, bayi dari ibu yang terinfeksi, ataupun yang tertular lewat transfusi darah.

Peranan dan kerja sama semua lapisan masyarakat, terutama dalam rangka penyampaian informasi yang baik dan akurat, sangat dibutuhkan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap para pengidap HIV/AIDS di masyarakat.

Mengingat bahwa no magic bullet dalam proses pengendalian infeksi HIV, paket strategi multikomponen berupa intervensi biomedis dan perubahan perilaku sosial perlu dilaksanakan secara simultan. Dengan demikian, harapan mewujudkan cita-cita mengakhiri epidemi HIV/AIDS di Indonesia tahun 2030 bisa tercapai.