Selasa, 28 Maret 2017

Ogoh-ogoh

Ogoh-ogoh
Putu Setia  ;   Pengarang; Wartawan Senior Tempo
                                                     TEMPO.CO, 25 Maret 2017


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Datanglah ke Bali, Senin, 27 Maret nanti. Di pelosok pulau itu, di kota maupun di desa, masyarakat ramai mengarak ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini lambang setan, atau di Bali disebut bhuta. Wajahnya seram, melambangkan sifatnya yang buruk suka mengganggu orang. Kalau dipadankan saat ini, ogoh-ogoh cocok melambangkan orang yang suka memaki, membenci, memfitnah, dan tentu saja suka bikin hoax.

Ogoh-ogoh diarak keliling desa atau jalanan kota dengan maksud dipertontonkan kepada masyarakat agar sifatnya jangan ditiru, kemudian dihancurkan. Hal itu adalah simbol setan sudah kalah. Masyarakat bisa tenang dan hening merayakan tahun baru Saka, esok harinya.

Tapi kenapa ogoh-ogoh diusung dengan riang? Kenapa masyarakat menyambutnya dengan gembira? Entah berapa puluh kamera dan ratusan handphone berkamera memotret ogoh-ogoh yang jadi tokoh sentral itu. Jangan-jangan ini perlambang pula bahwa kita lagi asyik mengusung dan memuja tokoh yang jahat naik panggung. Dunia yang terbalik-balik.

Para pemaki, pembenci, penyebar hoax, dan sebangsanya seharusnya tergolong "profesi" yang setara dengan bhuta, harus kita campakkan dari pergaulan yang sehat. Namun saat ini justru banyak pengusungnya karena ada kepentingan sesaat. Ada orang yang tadinya berada dalam tataran yang seharusnya berwacana sejuk dan adem karena ditokohkan umat, tiba-tiba berbicara lantang menyerang dan memaki tokoh lain.

Seharusnya orang itu diingatkan di mana posisinya, namun banyak orang terbius dan kagum oleh serangan tokoh itu, lalu mengusungnya ke panggung karena adanya persamaan kepentingan. Tokoh yang diserang pun tak kuat mengendalikan diri untuk membalas makian, dan ini pun diusung ramai-ramai. Jadi, sudah tak jelas yang mana patut dijadikan simbol ogoh-ogoh, penyerang atau yang diserang. Saking ramainya penonton, bahkan kemudian tidak jelas pula orang yang mana atau kelompok mana yang mengawali serangan. Kepentingan sesaat mengalahkan kepentingan jangka panjang. Kepentingan sesaat itu, misalnya, memilih Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Di Bali, pengusung ogoh-ogoh rentan menjadi korban, apalagi jika dua ogoh-ogoh bertemu. Seperti itulah masyarakat pengusung dua pasangan calon Gubernur Jakarta saat ini. Korban itu minimal rusaknya pertemanan, atau tiba-tiba curiga terhadap teman sekampung, karena kita sudah terhipnotis harus memilih: kalau tidak ini ya harus itu. Berita hoax berhamburan, juga spanduk hoax yang tidak jelas siapa pembuatnya.

Yang satu menuduh "pasti kelompok itu" berdasarkan bunyi spanduknya. Kelompok yang dituduh balik menuduh kelompok lawan dengan dalih memakai teknik yang biasa ada dalam dunia pewayangan: berbuat sendiri, menghebohkan perbuatan itu, lalu menuduh orang lain yang berbuat.

Tentu tidak pas menganalogikan pawai ogoh-ogoh di Bali dengan pesta demokrasi di Jakarta. Di Bali orang sepakat, ogoh-ogoh yang diusung adalah simbol kejahatan. Di Jakarta tidak demikian. Pengusung dan yang diusung sama-sama menyebut kelompoknya sebagai orang-orang baik. Tapi pengusung yang satu akan menyebut yang diusung kelompok satu lagi jahat, demikian sebaliknya. Sudah pula diciptakan simbol khusus untuk menjahatkan masing-masing pihak. Yang satu disebut "penista agama", yang satu lagi disebut "kelompok intoleran". Agama dan toleransi kadang mudah disandingkan.

Kira-kira, bagaimana ending-nya? Pawai ogoh-ogoh acap berakhir ricuh di Bali jika aparat berpihak. Semoga di Jakarta aparat tetap menjaga kepentingan jangka panjang. ●

Ogoh-ogoh

Ogoh-ogoh
Putu Setia  ;   Pengarang; Wartawan Senior Tempo
                                                     TEMPO.CO, 25 Maret 2017


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Datanglah ke Bali, Senin, 27 Maret nanti. Di pelosok pulau itu, di kota maupun di desa, masyarakat ramai mengarak ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini lambang setan, atau di Bali disebut bhuta. Wajahnya seram, melambangkan sifatnya yang buruk suka mengganggu orang. Kalau dipadankan saat ini, ogoh-ogoh cocok melambangkan orang yang suka memaki, membenci, memfitnah, dan tentu saja suka bikin hoax.

Ogoh-ogoh diarak keliling desa atau jalanan kota dengan maksud dipertontonkan kepada masyarakat agar sifatnya jangan ditiru, kemudian dihancurkan. Hal itu adalah simbol setan sudah kalah. Masyarakat bisa tenang dan hening merayakan tahun baru Saka, esok harinya.

Tapi kenapa ogoh-ogoh diusung dengan riang? Kenapa masyarakat menyambutnya dengan gembira? Entah berapa puluh kamera dan ratusan handphone berkamera memotret ogoh-ogoh yang jadi tokoh sentral itu. Jangan-jangan ini perlambang pula bahwa kita lagi asyik mengusung dan memuja tokoh yang jahat naik panggung. Dunia yang terbalik-balik.

Para pemaki, pembenci, penyebar hoax, dan sebangsanya seharusnya tergolong "profesi" yang setara dengan bhuta, harus kita campakkan dari pergaulan yang sehat. Namun saat ini justru banyak pengusungnya karena ada kepentingan sesaat. Ada orang yang tadinya berada dalam tataran yang seharusnya berwacana sejuk dan adem karena ditokohkan umat, tiba-tiba berbicara lantang menyerang dan memaki tokoh lain.

Seharusnya orang itu diingatkan di mana posisinya, namun banyak orang terbius dan kagum oleh serangan tokoh itu, lalu mengusungnya ke panggung karena adanya persamaan kepentingan. Tokoh yang diserang pun tak kuat mengendalikan diri untuk membalas makian, dan ini pun diusung ramai-ramai. Jadi, sudah tak jelas yang mana patut dijadikan simbol ogoh-ogoh, penyerang atau yang diserang. Saking ramainya penonton, bahkan kemudian tidak jelas pula orang yang mana atau kelompok mana yang mengawali serangan. Kepentingan sesaat mengalahkan kepentingan jangka panjang. Kepentingan sesaat itu, misalnya, memilih Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Di Bali, pengusung ogoh-ogoh rentan menjadi korban, apalagi jika dua ogoh-ogoh bertemu. Seperti itulah masyarakat pengusung dua pasangan calon Gubernur Jakarta saat ini. Korban itu minimal rusaknya pertemanan, atau tiba-tiba curiga terhadap teman sekampung, karena kita sudah terhipnotis harus memilih: kalau tidak ini ya harus itu. Berita hoax berhamburan, juga spanduk hoax yang tidak jelas siapa pembuatnya.

Yang satu menuduh "pasti kelompok itu" berdasarkan bunyi spanduknya. Kelompok yang dituduh balik menuduh kelompok lawan dengan dalih memakai teknik yang biasa ada dalam dunia pewayangan: berbuat sendiri, menghebohkan perbuatan itu, lalu menuduh orang lain yang berbuat.

Tentu tidak pas menganalogikan pawai ogoh-ogoh di Bali dengan pesta demokrasi di Jakarta. Di Bali orang sepakat, ogoh-ogoh yang diusung adalah simbol kejahatan. Di Jakarta tidak demikian. Pengusung dan yang diusung sama-sama menyebut kelompoknya sebagai orang-orang baik. Tapi pengusung yang satu akan menyebut yang diusung kelompok satu lagi jahat, demikian sebaliknya. Sudah pula diciptakan simbol khusus untuk menjahatkan masing-masing pihak. Yang satu disebut "penista agama", yang satu lagi disebut "kelompok intoleran". Agama dan toleransi kadang mudah disandingkan.

Kira-kira, bagaimana ending-nya? Pawai ogoh-ogoh acap berakhir ricuh di Bali jika aparat berpihak. Semoga di Jakarta aparat tetap menjaga kepentingan jangka panjang. ●

Dramaturgi Wakil Rakyat

Dramaturgi Wakil Rakyat
W Wempy Hadir  ;   Peneliti; Direktur Komunikasi Indopolling Network
                                             MEDIA INDONESIA, 25 Maret 2017


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

ERVING Goffman, seorang sosiolog berkebangsaan Kanada-Amerika, menjelaskan soal dramaturgi. Intinya dia menjelaskan bahwa dalam drama terdapat dua panggung, yakni panggung belakang (back stage) dan panggung depan (front stage). Antara panggung belakang dan depan menampilkan perbedaan. Perbedaan tersebut ialah panggung depan merupakan sandiwara, sedangkan panggung belakang ialah autentisitas dari sang aktor. Apa yang dipertontonkan wakil rakyat kita seolah mengingatkan kita pada dramaturgi tersebut. Wakil rakyat di hadapan publik bicara kepentingan rakyat, tetapi pada panggung belakang bicara soal kepentingan partai dan kelompoknya. Wakil rakyat seolah menampilkan wajah ganda.

Mereka bisa memainkan peran ganda sebagai wakil rakyat dan peran sebagai wakil partai dan kelompok. Dramaturgi tecermin dalam agenda RUU Pemilu yang mana wajah ganda dimainkan dalam pembahasan tersebut. Wajah ganda yang dimaksudkan ialah bahwa wakil rakyat mengabdi kepada dua tuan, yaitu partai dan rakyat. Mestinya mereka hanya mengabdi kepada satu tuan, yaitu rakyat itu sendiri karena kekuasaan adalah milik rakyat. Kalau kekuasaan adalah milik rakyat, tidak ada alasan lain bagi mereka untuk tidak tunduk dan patuh terhadap keinginan rakyat.

Ketika wakil rakyat menampilkan wajah ganda, pada saat yang sama mereka sedang mengkhianati rakyat yang mereka wakili. \Lalu dramaturgi ini mendorong saya untuk mengaitkan dengan apa yang terjadi dalam ruang publik belakangan ini. Dramaturgi tersebut terlihat ketika dewan terhormat membahas RUU Pemilu yang sudah hampir sebulan berada di tangan dewan. Seolah mereka kehabisan akal dan mencoba melakukan studi banding untuk melakukan komparasi sistem pemilu di negara lain. Kunjungan yang dilakukan ke Meksiko dan Jerman itu diikuti 30 anggota DPR RI. Sebanyak 15 orang ke Meksiko dan 15 orang ke Jerman.

Lalu apa esensi dari kunjungan tersebut? Esensinya ialah terwujudnya sistem pemilu Indonesia yang mampu menjawab tantangan zaman dalam konteks kekinian Indonesia. Misalnya adanya gagasan soal e-voting. Saya kira ini menjadi pertimbangan yang perlu didiskusikan sehingga kendala penghitungan suara selama ini yang kerap juga bermasalah bisa diatasi. Apakah dalam konteks Indonesia dengan tantangan demografi yang yang tidak mudah dapat menggunakan konsep e-voting. Namun, perlu juga dikritisi bahwa jika tujuan studi banding tersebut untuk mengubah UU Pemilu dengan memasukkan kepentingan partai di atas kepentingan nasional, ketidakefektifan dari studi banding tersebut perlu dicurigai.

Ketidakefektifan tersebut bisa terlihat dari munculnya gagasan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu perlu diisi kader partai. Bagi saya, ini merupakan langkah mundur dan rentan terhadap konflik kepentingan (conflict of interest). Bagaimanapun juga, rencana kader dari partai yang mengisi ruang penyelenggara pemilu sangat rentan dengan kepentingan partai dan bisa memicu disintegritas penyelenggara pemilu nantinya. Mestinya wakil rakyat kita belajar dari masa lalu.

Misalnya saja pada Pemilu 1999. Pada saat itu, anggota KPU terdiri dari berbagai kader partai politik. Representasi partai politik telah menimbulkan deadlock dalam setiap pengambilan keputusan. Ini terjadi tentunya karena setiap partai mempunyai kepentingan yang ingin diperjuangkan/dipertahankan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa anggota KPU dan Bawaslu yang berasal dari partai politik bisa terjebak dalam conflict of interest, sebab mereka berasal dari partai. Jika ini yang terjadi, jangan berharap kita akan menghasilkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. RUU Pemilu untuk siapa? Pemilu ialah salah satu mekanisme yang diatur negara dalam rangka melakukan pengisian kursi legislatif dan eksekutif pada setiap tingkatan.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pemilu yang bisa menghasilkan legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi, hal itu perlu diatur dalam UU Pemilu. RUU Pemilu yang sedang dibahas wakil rakyat saat ini bertujuan untuk memenuhi harapan publik yang merindukan sistem pemilu Indonesia yang stabil. Stabil yang dimaksud ialah kita mempunyai sistem pemilu yang bisa dipakai dalam kurun waktu yang cukup lama ke depannya. Hal ini tentu sangat bermanfaat sehingga kita tidak terjebak dalam urusan teknis setiap menjelang pemilu. Akan tetapi, kita mestinya bergeser ke persoalan strategis bangsa ini sehingga apa yang menjadi cita-cita sebuah bangsa tidak ditenggelamkan persoalan teknis yang seolah menjadi prioritas wakil rakyat dari waktu ke waktu. Pemilu seharusnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai.

Dengan demikian, itu mestinya diejawantahkan dalam UU Pemilu yang akan datang melalui afirmasi kepentingan publik dalam RUU Pemilu dimaksud. Afrimasi kepentingan publik menjadi hal yang penting untuk menegasikan kepentingan sesaat partai politik. Dengan demikian, kita akan menghasilkan UU Pemilu yang stabil. Menuju sistem pemilu yang stabil Indonesia akan memasuki usia 72 tahun. Artinya bahwa bangsa ini bukan lagi bangsa yang muda. Sudah seharusnya bangsa ini mempunyai sistem pemilu yang stabil sehingga setiap periode wakil rakyat tidak terjebak dalam rutinitas pembahasan UU Pemilu. Sistem pemilu yang stabil ialah sistem yang bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang sehingga fokus kita tidak lagi pada persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi lebih kepada hal-hal yang jauh lebih strategis.

Selain itu, sistem yang stabil memberikan dorongan yang positif bagi perkembangan demokrasi. Sistem yang tidak stabil dan cenderung berubah-ubah menggambarkan ketidakstabilan negara tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka menuju pemilu yang stabil, sudah saatnya wakil rakyat berdiri di atas semua kepentingan partai untuk mendesain UU Pemilu yang dapat digunakan untuk jangka waktu ke depan. Hal ini tentu menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Sebagai bangsa yang besar dengan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sudah saatnya UU Pemilu dirancang untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pragmatis partai politik. ●

"Persetan dengan Bantuanmu"

"Persetan dengan Bantuanmu"
Budiarto Shambazy  ;   Wartawan Senior Kompas
                                                        KOMPAS, 25 Maret 2017


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Hari ini 53 tahun silam, tepatnya 25 Maret 1964, Bung Karno mengucapkan kalimat yang mungkin termasuk paling bersejarah dalam perjalanan republik ini. Itulah kalimat go to hell with your aid. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya lebih kurang "persetan dengan bantuanmu".

Sejarah mencatat, kalimat yang diucapkan Bung Karno itu tidak berakhir dengan tanda seru. Tetapi, isinya tajam dan ditujukan langsung kepada Duta Besar AS untuk Indonesia (saat itu), Howard Jones. Pernyataan itu disampaikan dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung Sarinah di Jalan Thamrin, Jakarta.

Sambil menunjuk Jones, Bung Karno berkata dalam bahasa Inggris, "Ada sebuah negara yang mengancam akan menghentikan bantuan luar negeri kepada Indonesia. Negara itu mengira akan membuat Indonesia takut. Saya katakan, persetan denganmu."

Bung Karno mengatakan pula, jika bantuan itu distop, ekonomi Indonesia tidak akan kolaps karena "sumber-sumber ekonomi kita kaya". Pernyataan itu juga didengar oleh sejumlah dubes asing dan tentunya para wartawan. Kontan berita itu langsung disebarkan dan dimuat di sejumlah surat kabar terkenal di AS.

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri DPR AS mengungkapkan, AS akan menyetop bantuan untuk Indonesia kecuali jika Bung Karno menyelesaikan politik konfrontasi melawan Malaysia. Ironisnya, Bung Karno malah memerintahkan Indonesia keluar dari PBB pada awal 1965.

Di arena global, Bung Karno bekerja keras memproyeksikan Indonesia sebagai kekuatan regional yang disegani. Ia percaya, hubungan pribadi antarpemimpin berpengaruh pada pergaulan internasional. Ia pelopor Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 dan merasa jadi duta Gerakan Nonblok menghadapi Presiden AS Dwight Eisenhower (1953-1961), Sekjen Partai Komunis Uni Sovyet (PKUS) Nikita Khrushchev (1953-1964), dan Ketua Partai Komunis China Mao Zedong (1945-1976).

Setahun setelah KAA, ia diundang Eisenhower ke AS, September 1956. Setelah itu bertemu Mao di Beijing serta Khrushchev di Moskwa. Bung Karno marah ditelantarkan 10 menit sebelum diterima Eisenhower. Hubungan mereka buruk karena Eisenhower mendukung PRRI/Permesta dan memerintahkan CIA membunuh dia.

Hubungan pribadi dia dengan Mao atau Khrushchev hanya basa-basi. Mao malah sering mengundang Ketua Umum PKI DN Aidit ke Beijing, Khrushchev lebih tertarik menumpahkan senjata untuk TNI. Setelah PRRI/Permesta, hubungan Bung Karno-Presiden John F Kennedy (1961-1963) amat akrab.

Waktu di Washington DC tahun 1961, Bung Karno merasa cocok dengan JFK. JFK menghadiahi Bung Karno sebuah heli Sikorsky. Mereka bergosip tentang Gina Lollobrigida.

AS, China, dan Uni Soviet enggan kehilangan Indonesia karena nilai strategisnya. Asumsi JFK, kehadiran pangkalan komunis di Jawa-Sumatera melemahkan kekuatan pakta militer SEATO (Southeast Asia Treaty Organization). Jakarta yang pro Soviet atau China akan mengisolasi Australia-Selandia Baru dari pengawasan Barat.

Soviet dan China mengincar kita lewat strategi "lompat katak": lebih mudah mengomuniskan daratan Asia Tenggara jika kita di bawah pengaruh satelit mereka. Siapa yang menguasai kita akan mengontrol Samudra India dan Pasifik.

Sebagian dari senjata Soviet yang komitmennya akan mencapai lebih dari semiliar dollar AS merupakan rudal darat-ke-darat yang bernama Kuba. Peralatan militer itu yang digunakan TNI untuk menyerbu ke Semenanjung Malaysia saat puncak konfrontasi tahun 1964.
China tak mau kalah. Mao berjanji mengalihkan teknologi senjata nuklir jika diizinkan melakukan uji coba senjata nuklir di bawah laut di wilayah perairan sekitar Irian Barat atau di sekitar Pulau Mentawai. JFK tak mau ketinggalan, lewat program Atom for Peace meminjamkan 2,3 kilogram uranium untuk pengembangan reaktor nuklir milik ITB di Bandung. Pada tahun 1965, reaktor yang bertujuan damai itu sudah beroperasi sampai 25 persen.

Sejak 1964, Bung Karno rajin menyuplai berbagai jenis senjata ke sejumlah negara Afrika yang memerangi rezim antek bekas negara-negara penjajah. Ia mengundang latihan serdadu Korea Utara, Vietnam Utara, dan Laos. Pilot Kamboja dan Burma berlatih menerbangkan pesawat tempur buatan Soviet, MiG-17, di sini.

Tahun 1965, kita menyuplai berbagai jenis MiG dan kapal-kapal perang untuk Pakistan yang ketika itu terlibat perang melawan India.

Satu-satunya pemimpin Barat yang prihatin menyaksikan Bung Karno dan selalu mengulurkan tangan adalah JFK. Ia beberapa kali menekan Inggris untuk mengalah dari Bung Karno, terutama dalam soal rencana Inggris mendirikan pangkalan militer di Singapura. JFK juga berkali-kali "menginjak kaki" Belanda dalam perundingan Irian Barat.

Setelah JFK tewas, Presiden Lyndon Johnson (1963-1969) melonggarkan komitmen. Ia mengurangi keterlibatan AS di sini karena berbagai alasan, terutama sukarnya menghindari risiko Indonesia menjadi komunis. Itulah sekelumit sejarah tentang "persetan dengan bantuanmu". ●

Jokowi ”Game Changer”

Jokowi ”Game Changer”
Saurip Kadi  ;   Mayor Jenderal TNI (Purn);  Mantan Aster Kasad
                                                        KOMPAS, 25 Maret 2017


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, belasan ribu kilometer jalan negara dan tol telah dan sedang dibangun. Dalam hitungan maksimal dua tahun ke depan, sejumlah pelabuhan udara, laut, dan rel kereta api di sejumlah wilayah di luar Jawa akan beroperasi. Pos-pos perbatasan telah dipermegah, puluhan pembangkit tenaga listrik dengan ukuran puluh dan ratus megawatt telah dan sedang dibangun secara merata di semua wilayah negeri. Harga BBM di Papua disamakan seperti yang berlaku di wilayah lainnya.

Walau hasilnya belum memuaskan, pada tahun pertama Presiden Jokowi telah menata pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ini masih ditambah banyak prestasi lain yang tidak terekspos di media massa.

Sebagai game changer, Presiden Jokowi seakan hendak mengatakan bahwa tanpa dibarengi kesamaan perlakuan negara yang diwujudkan dalam bentuk kesamaan fasilitas, infrastruktur dan pelayanan publik, kita tidak sepatutnya menyebut diri sebagai NKRI. Pendek kata, Presiden Jokowi sedang meredefinisi makna NKRI, bukan hanya secara politik dan hukum, melainkan juga kesamaan hak, manfaat, dan perlakuan negara bagi segenap anak negeri tanpa kecuali.

Namun, mengapa Presiden Jokowi hanya mengutamakan infrastruktur, padahal janji kampanye Pilpres 2014 meliputi seluruh aspek kehidupan? Belum lagi warisan pendahulunya yang berupa aneka praktik mafia, premanisme, kriminalisasi, kreativitas aparat mencari-cari rezeki dan akal-akalan birokrasi, juga hal-hal lainnya yanghingga kini belum tersentuh, bahkan terkesan dibiarkan.

Sementara itu, persoalan megakorupsi masa lalu seolah hanya menjadi tanggung jawab KPK. Di sisi lain, sejumlah capital violence dan state terorism masih terjadi di sejumlah tempat.

Tontonan politik

Belenggu sistem tata negara yang amburadul membuat presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu, tak berdaya untuk membentuk kabinet ”zaken” sebagaimana logika politik seharusnya. Keterpaksaan menerima figur-figur sodoran pimpinan partai pendukung dan tim-sukses Pemilu 2014 dalam pembentukan kabinet dan dua kali reshuffle tidak terelakkan.

Berselancar dengan keadaan, Presiden Jokowi memanfaatkan belenggu yang ada sebagai kendali dalam menjaga perimbangan kekuasaan. Otomatis akhirnya secara natural membuat dirinya keluar sebagai pemenang.

Begitu juga realitas bahwa dirinya adalah pendatang baru dalam ”turbulensi” perpolitikan nasional saat ini, dalam waktu relatif singkat Presiden Jokowi sudah menjadi orang terkuat di republik.

Kejujuran dan kesederhanaannya telah menghadirkan dukungan dan legitimasi luar negeri yang luar biasa. Sebab, korporasi luar negeri yang selama ini dibebani biaya setoran untuk para koruptor oleh korporasi mitra dalam negeri tiba-tiba merasa ”plong” bisa menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa sesungguhnya dirinya bersih tidak korup karena transparansi di negara masing-masing mewajibkan mereka patuh terhadap aturan main perpajakan dan pasar modal, atau kena sanksi berat.

Bagai sejumlah ”bisul” meletus bersamaan, berbagai korporasi mancanegara berbondongbondong melaporkan transparansi perusahaan mereka, yang artinya sama dengan membongkar borok mitra bisnis dalam negeri sendiri.

Sambil senyum-senyum tampil dengan kuis sepeda, ternyata Presiden Jokowi sudah mempunyai daftar kejahatan korporasi. Daftar ini bahkan sudah lengkap dengan data para koruptornya berikut jumlah uang rakyat yang mereka korupsi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga banyak terkendala oleh kekacauan ”rule of the law” dan ”rule of engagement” pemerintahannya. Jangankan pada lingkungan kementerian sipil, di lingkungan pemangku fungsi keamanan negara saja terjadi kekacauan aturan main.

”Konflik” terbuka antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR tanggal 6 Februari 2017 adalah fakta. Kedua pihak mempunyai legal standing yang sama-sama sah secara yuridis formal.

Hari-hari ini, para pembahas RUU Penyelenggaraan Pemilu kembali merekayasa untuk melanggengkan kekuasaan elite partai. Ketika Pasal 6A UUD 1945mengamanatkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (sistem presidensial), untuk kepentingan pemilik partai, dalam pemilihananggota DPR mendatanghendak dipaksakan menerapkan norma ”nomor urut”,layaknya sistem parlementer. Anggota DPR akan diposisikan sebagai wakil partai yang setiap saat bisa dicopot pimpinan partainya.

Padahal, norma dasar pasangan presiden hasil pemilu langsung adalah anggota DPR mutlak sebagai wakil rakyat. Lantas logika politik dari mana kelak yang akan melahirkan kondisi ”check and balance” jika anggota DPR dalam sistem presidensial berstatus wakil partai?

Masih banyak lagi kekacauan aturan main yang terjadi hampir di semua urusan, seperti di bidang pertambangan dengan kasus Freeport dan mafia migas nya, pertanian dengan persoalan kartel impor komoditas, perumahan dengan kasus pengelolaan rumah susun, dan lain-lainnya.

Karena belenggu realitas dan amburadulnya sistem tata negara tersebut di atas, sangat bisa dipahami jika pilihan Presiden Jokowi jatuh pada pembangunan infrastruktur sebagai program unggulan. Karena di luar infrastruktur, masih perlu waktu yang panjang untuk menaklukkan segenap ”binatang buas” yang kalau salah perlakuan, bisa-bisa malah menerkamnya.

Wujudkan Nawacita

Adalah mudah dimengerti jika sejumlah menteri gagal pahamdalam menerjemahkan Nawacita. Sebab, majikannya ada dua. Pemilik partai yang menyodorkan dia masuk kabinet dan sang presiden. Akhirnya kombinasi strategi ”silent revolution”, ”membalik paradigma”, dan ”memanfaatkan tenaga lawan” yang tidak membuat gejolak politik apa pun, apalagi ”perang” dengan banyak pihak, menjadi pilihan dan telah dilakoni oleh Presiden Jokowi.

Kini, terbukti sedang terjadi fenomena ”kelinglungan” di lingkaran kekuasaan karena bingung harus berbuat apa. Di satu sisi pejabat takut dengan majikan pemilik partai, di sisi lain presiden ingin Nawacita. Ketika ruang publik dibiarkan kosong, pihak-pihak tertentu memanfaatkannya denganmenggelar ”gamelan” dan kemudian justru birokrasi pemerintahan yang sibuk menari dengan irama kendang mereka. Bahkan, sebagian sibuk mengurus yang bukan urusannya dan sebaliknya tidak mengurus yang menjadi urusannya.

Publik berharap dalam mengawali paruh kedua masa pemerintahannya, Presiden Jokowi akan melakukanpenguatan kementerian dan lembaga yang terkait dengan reformasi birokrasi, hukum, agraria, dan semua urusan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Inilah hal-hal yang selama ini diabaikan, padahal seharusnya menjadi prioritas. Persoalan yang lebih mendasar adalah peran para operator lapangan yang berani mendobrak belenggu realitas agar gong yang ditabuh Presiden Jokowitidak menjadi sia-sia. ●

Jokowi ”Game Changer”

Jokowi ”Game Changer”
Saurip Kadi  ;   Mayor Jenderal TNI (Purn);  Mantan Aster Kasad
                                                        KOMPAS, 25 Maret 2017


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, belasan ribu kilometer jalan negara dan tol telah dan sedang dibangun. Dalam hitungan maksimal dua tahun ke depan, sejumlah pelabuhan udara, laut, dan rel kereta api di sejumlah wilayah di luar Jawa akan beroperasi. Pos-pos perbatasan telah dipermegah, puluhan pembangkit tenaga listrik dengan ukuran puluh dan ratus megawatt telah dan sedang dibangun secara merata di semua wilayah negeri. Harga BBM di Papua disamakan seperti yang berlaku di wilayah lainnya.

Walau hasilnya belum memuaskan, pada tahun pertama Presiden Jokowi telah menata pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ini masih ditambah banyak prestasi lain yang tidak terekspos di media massa.

Sebagai game changer, Presiden Jokowi seakan hendak mengatakan bahwa tanpa dibarengi kesamaan perlakuan negara yang diwujudkan dalam bentuk kesamaan fasilitas, infrastruktur dan pelayanan publik, kita tidak sepatutnya menyebut diri sebagai NKRI. Pendek kata, Presiden Jokowi sedang meredefinisi makna NKRI, bukan hanya secara politik dan hukum, melainkan juga kesamaan hak, manfaat, dan perlakuan negara bagi segenap anak negeri tanpa kecuali.

Namun, mengapa Presiden Jokowi hanya mengutamakan infrastruktur, padahal janji kampanye Pilpres 2014 meliputi seluruh aspek kehidupan? Belum lagi warisan pendahulunya yang berupa aneka praktik mafia, premanisme, kriminalisasi, kreativitas aparat mencari-cari rezeki dan akal-akalan birokrasi, juga hal-hal lainnya yanghingga kini belum tersentuh, bahkan terkesan dibiarkan.

Sementara itu, persoalan megakorupsi masa lalu seolah hanya menjadi tanggung jawab KPK. Di sisi lain, sejumlah capital violence dan state terorism masih terjadi di sejumlah tempat.

Tontonan politik

Belenggu sistem tata negara yang amburadul membuat presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu, tak berdaya untuk membentuk kabinet ”zaken” sebagaimana logika politik seharusnya. Keterpaksaan menerima figur-figur sodoran pimpinan partai pendukung dan tim-sukses Pemilu 2014 dalam pembentukan kabinet dan dua kali reshuffle tidak terelakkan.

Berselancar dengan keadaan, Presiden Jokowi memanfaatkan belenggu yang ada sebagai kendali dalam menjaga perimbangan kekuasaan. Otomatis akhirnya secara natural membuat dirinya keluar sebagai pemenang.

Begitu juga realitas bahwa dirinya adalah pendatang baru dalam ”turbulensi” perpolitikan nasional saat ini, dalam waktu relatif singkat Presiden Jokowi sudah menjadi orang terkuat di republik.

Kejujuran dan kesederhanaannya telah menghadirkan dukungan dan legitimasi luar negeri yang luar biasa. Sebab, korporasi luar negeri yang selama ini dibebani biaya setoran untuk para koruptor oleh korporasi mitra dalam negeri tiba-tiba merasa ”plong” bisa menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa sesungguhnya dirinya bersih tidak korup karena transparansi di negara masing-masing mewajibkan mereka patuh terhadap aturan main perpajakan dan pasar modal, atau kena sanksi berat.

Bagai sejumlah ”bisul” meletus bersamaan, berbagai korporasi mancanegara berbondongbondong melaporkan transparansi perusahaan mereka, yang artinya sama dengan membongkar borok mitra bisnis dalam negeri sendiri.

Sambil senyum-senyum tampil dengan kuis sepeda, ternyata Presiden Jokowi sudah mempunyai daftar kejahatan korporasi. Daftar ini bahkan sudah lengkap dengan data para koruptornya berikut jumlah uang rakyat yang mereka korupsi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga banyak terkendala oleh kekacauan ”rule of the law” dan ”rule of engagement” pemerintahannya. Jangankan pada lingkungan kementerian sipil, di lingkungan pemangku fungsi keamanan negara saja terjadi kekacauan aturan main.

”Konflik” terbuka antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR tanggal 6 Februari 2017 adalah fakta. Kedua pihak mempunyai legal standing yang sama-sama sah secara yuridis formal.

Hari-hari ini, para pembahas RUU Penyelenggaraan Pemilu kembali merekayasa untuk melanggengkan kekuasaan elite partai. Ketika Pasal 6A UUD 1945mengamanatkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (sistem presidensial), untuk kepentingan pemilik partai, dalam pemilihananggota DPR mendatanghendak dipaksakan menerapkan norma ”nomor urut”,layaknya sistem parlementer. Anggota DPR akan diposisikan sebagai wakil partai yang setiap saat bisa dicopot pimpinan partainya.

Padahal, norma dasar pasangan presiden hasil pemilu langsung adalah anggota DPR mutlak sebagai wakil rakyat. Lantas logika politik dari mana kelak yang akan melahirkan kondisi ”check and balance” jika anggota DPR dalam sistem presidensial berstatus wakil partai?

Masih banyak lagi kekacauan aturan main yang terjadi hampir di semua urusan, seperti di bidang pertambangan dengan kasus Freeport dan mafia migas nya, pertanian dengan persoalan kartel impor komoditas, perumahan dengan kasus pengelolaan rumah susun, dan lain-lainnya.

Karena belenggu realitas dan amburadulnya sistem tata negara tersebut di atas, sangat bisa dipahami jika pilihan Presiden Jokowi jatuh pada pembangunan infrastruktur sebagai program unggulan. Karena di luar infrastruktur, masih perlu waktu yang panjang untuk menaklukkan segenap ”binatang buas” yang kalau salah perlakuan, bisa-bisa malah menerkamnya.

Wujudkan Nawacita

Adalah mudah dimengerti jika sejumlah menteri gagal pahamdalam menerjemahkan Nawacita. Sebab, majikannya ada dua. Pemilik partai yang menyodorkan dia masuk kabinet dan sang presiden. Akhirnya kombinasi strategi ”silent revolution”, ”membalik paradigma”, dan ”memanfaatkan tenaga lawan” yang tidak membuat gejolak politik apa pun, apalagi ”perang” dengan banyak pihak, menjadi pilihan dan telah dilakoni oleh Presiden Jokowi.

Kini, terbukti sedang terjadi fenomena ”kelinglungan” di lingkaran kekuasaan karena bingung harus berbuat apa. Di satu sisi pejabat takut dengan majikan pemilik partai, di sisi lain presiden ingin Nawacita. Ketika ruang publik dibiarkan kosong, pihak-pihak tertentu memanfaatkannya denganmenggelar ”gamelan” dan kemudian justru birokrasi pemerintahan yang sibuk menari dengan irama kendang mereka. Bahkan, sebagian sibuk mengurus yang bukan urusannya dan sebaliknya tidak mengurus yang menjadi urusannya.

Publik berharap dalam mengawali paruh kedua masa pemerintahannya, Presiden Jokowi akan melakukanpenguatan kementerian dan lembaga yang terkait dengan reformasi birokrasi, hukum, agraria, dan semua urusan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Inilah hal-hal yang selama ini diabaikan, padahal seharusnya menjadi prioritas. Persoalan yang lebih mendasar adalah peran para operator lapangan yang berani mendobrak belenggu realitas agar gong yang ditabuh Presiden Jokowitidak menjadi sia-sia. ●

Mencegah Kebablasan Demokrasi

Mencegah Kebablasan Demokrasi
Ali Rido  ;   Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
                                                        KOMPAS, 25 Maret 2017


                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sulit rasanya menolak fakta bahwa lembaran demokrasi kita hari ini cenderung bergerak secara liar ke arah kebebasan dan begitu lamban bergerak pada area kesejahteraan.

Demokrasi saat ini juga cenderung memberikan tekanan pembangunan pada lapis negara, tetapi pada saat yang sama gagal melakukan internalisasi nilai dan kultur demokrasi yang berkeadaban pada level massa.

Akibatnya, gerakan ekspresif tetapi kental anarkistis menjadi fenomena lazim dalam perjalanan demokrasi saat ini. Trayek demokrasi pun saat ini dapat dikatakan seolah hanya terfokus pada kebebasan, tetapi abai terhadap kesejahteraan. Akibatnya, sulit menutup mata untuk tidak melihat masih banyaknya kaum proletar bertebaran di bumi pertiwi Indonesia.

Hakikat demokrasi

Padahal, hakikat demokrasi menurut Amartya Sen (2009) adalah: (1) terdorongnya fungsi pembangun dalam pembentukan nilai-nilai; dan (2) pentingnya hakikat kehidupan manusia (kesejahteraan). Demokrasi Indonesia seharusnya dapat diarahkan pada kedua hakikat tersebut.

Sesungguhnya, banyak negara yang bisa dijadikan cermin untuk mengubah kompas demokrasi yang dianggap kebablasan saat ini dan dapat diorbitkan pada kesejahteraan. Republik Rakyat China adalah salah satu negara yang sukses membawa nilai demokrasi ke taraf kesejahteraan yang lebih baik. Malah, saat ini China merupakan negara yang bisa dikatakan makmur jika dibandingkan dengan negara-negara komunisme lainnya.

Di sisi lain, contoh negara yang gagal mewujudkan nilai demokrasi ke arah kesejahteraan jumlahnya tidak sedikit. Negara di Amerika Latin, seperti Argentina, dan Afrika Timur, seperti Mozambik, bisa menjadi representasi bahwa ketika pintu demokrasi dibuka, yang terjadi adalah kekacauan politik, kerusuhan horizontal antarwarga negara, perang saudara, kerusuhan etnis, dan lain-lain.

Mengonversi watak

Kunci keberhasilan China dalam mengonversi watak demokrasi yang seakan liar adalah dengan membangun internalisasi atas nilai dan kultur demokrasi secara kontinu pada lapisan massa. Sementara negara yang gagal justru menyuburkan demokrasi hanya pada lapis kebebasan dan elitis.

Berkaca pada praktik negara di atas, agar dalam menapaki demokrasi tidak memunculkan antitesis terhadap demokrasi itu sendiri, pemaknaan terhadap demokrasi tidak semata pada hadirnya proses liberalisasi politik dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga hadirnya norma-norma politik berkeadaban.

Kemudian, euforia demokrasi yang merupakan ciri dalam transisi demokrasi juga harus segera diakhiri. Membiarkan fase transisi tanpa kenal waktu justru hanya akan mendogma masyarakat pada apatisme politik. Hal ini jelas berdampak negatif karena akan memicu titik balik demokrasi yang selama ini sudah dibangun dengan susah payah.

Titik balik demokrasi, bagaimanapun, adalah tahap yang amat menyakitkan. Selain memberikan beban pada ongkos sejarah yang mahal, juga dapat membawa bernegara ke arah terowongan labirin yang berliku dan amat gelap.

Hak dan kewajiban

Tidak kalah pentingnya dalam mencegah demokrasi yang kebablasan, maka perwujudan antara hak dan kewajiban yang berimbang harus menjadi prioritas dalam bernegara.

Pemerintah bersama jaringan organisasi non-pemerintah secara proaktif bekerja mendampingi masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh hak dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. Artinya, ketika masyarakat sudah menentukan pilihannya, dalam hal bisa disebut sebagai hak, mereka sekaligus akan diikat oleh suatu kewajiban.

Suatu kewajiban yang menjadikan setiap warga negara secara relatif akan memperoleh peluang yang sama dalam menikmati kesejahteraan. Oleh karena itu, tahap ini merupakan tahap yang ditandai dengan kesejahteraan sosial yang semakin meluas. Inilah yang sesungguhnya disebut hakikat demokrasi.

Hakikat demokrasi adalah mengantarkan suatu bangsa untuk dapat menikmati kesejahteraan sosial.

Hindari ”demoriter”

Meski demikian, penting untuk menjadi catatan bahwa mewujudkan kesejahteraan dalam demokrasi jangan sampai terjebak pada rezim demoriter (bentuk demokratis, tetapi isinya otoriter).

Dengan jaminan kesejahteraan yang diberikan, rakyat tidak mempermasalahkan apakah negara tersebut menjadi demokratis atau tidak. Guna menghindarinya, partisipasi dan ekspresi politik tetap diberikan dengan cara dilepaskan secara perlahan-lahan.

Kemudian, masyarakat juga harus belajar dan diajarkan tentang konsep demokrasi sebelum mereka menerapkan demokrasi. Akhirnya, masalah demokrasi bagi negara Indonesia yang saat ini dianggap kebablasan, ujungnya harus berpulang pada sebuah pertanyaan klasik: demokrasi itu menjadi tujuan atau sekadar menjadi sarana?

Secara ideal, demokrasi adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, jika nilai dan kultur demokrasi mampu diinternalisasikan ke dalam semua lapisan, demokrasi yang mencipta kesejahteraan merupakan sebuah keniscayaan untuk diwujudkan.

Semoga. ●