Sabtu, 29 April 2017

Memaki Pemimpin Negeri

Memaki Pemimpin Negeri
Saifur Rohman  ;  Pengajar Program Doktor di Universitas Negeri Jakarta
                                                        KOMPAS, 28 April 2017



                                                           
Seorang warga Kedoya, Jakarta Barat, memaki Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan ucapan yang mengidentifikasi korban sebagai pribumi, kebangsaan Indonesia, dan hewan kotor saat di Bandara Internasional Changi, Singapura (Minggu, 9/4/2017).

Makian itu terlontar karena sang gubernur diduga menyerobot antrean dalam jalur lapor masuk (check in) di lapak Batik Air.

Belum setengah tahun lalu, seorang warga negara sekaligus penyanyi pop yang cukup dikenal publik memaki Presiden Joko Widodo dengan nama hewan-hewan yang tidak pantas di depan Istana Kepresidenan, Jakarta (4/11/2016). Hal itu disebabkan Presiden diduga tidak menindak tegas pelaku penghinaan pemuka agama. Konteksnya, penyanyi yang juga pernah menjadi calon wakil kepala daerah itu berorasi di depan para demonstran.

Dua peristiwa tersebut memberikan sketsa yang mirip tentang sikap warga negara terhadap pemimpin. Ketika berbicara adalah salah satu hak asasi tiap individu, bagaimana seorang pemimpin mengambil sikap dalam konteks komunikasi kebangsaan?  Konkretnya, bagaimana pemerintah mendekati persoalan itu? Bagaimana kita mengelola kebebasan?   

Salah identifikasi

Suka atau tidak, pemerintah selama ini salah mengidentifikasi tentang kebebasan berekspresi hanya sebagai persoalan kebencian dalam ujaran. Ucapan yang diduga ekspresi kebencian sebetulnya hanya implikasi etis dari sebuah nilai kebebasan. Itulah kenapa pada akhirnya dapat dikatakan pemerintah perlu pemahaman yang lebih jelas dalam mengelola kebebasan setiap warga negara sebagai dinamika komunikasi kebangsaan.

Sebagai ilustrasi, ketika muncul Surat Edaran No 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, itu sebetulnya dapat dibaca sebagai respons atas "kebebasan berbicara" di depan publik melalui teknologi komunikasi  yang makin marak. Teknologi komunikasi dianggap faktor penyebab tingginya ucapan kebencian, tetapi di saat yang sama teknologi itu pula yang membeberkan bukti yang lebih nyata ketimbang perkembangan teknologi.

Melalui media sosial, di Aceh, digambarkan seorang pria mencaci maki petugas kepolisian di jalanan hanya karena diingatkan pada malam Tahun Baru 2017 agar memindahkan mobilnya, Minggu (1/1). Sebelumnya, di Jakarta, seorang pegawai Mahkamah Agung memaki aparat satuan lalu lintas bernama Aiptu Sutisna di Jalan Jatinegara Barat, Selasa (13/12/2016). Konteksnya pelaku tidak terima karena ditegur aparat dalam berkendara.

Akan tetapi, ternyata persoalan dasar bukan itu. Ada fakta-fakta moral dasar warga negara yang hilang dalam praktik berbangsa. Sekurang-kurangnya ada tiga asumsi tentang kebebasan dan moral yang disalahpahami.

Pertama, hak bebas berekspresi. Secara khusus, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat mendapatkan ruang yang dijamin oleh mekanisme perundang-undangan dalam konteks kebangsaan di negeri ini. Negara menyadari pentingnya ruang yang cukup bagi setiap warganya menyampaikan pikiran melalui berbagai media, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum. Rinciannya  adalah bebas berusaha, mengeluarkan pikiran, dan bebas berkelompok. Atas dasar kebebasan itulah setiap orang punya pijakan untuk memberikan respons sebebas-bebasnya atas tindak tanduk pemimpin.

Kedua, hak moral pribadi. Asumsi adanya kebebasan itu didasari temuan-temuan filosofis Immanuel Kant dalam buku Metafisika Moral. Dia membuktikan bahwa setiap individu secara intuitif memiliki batasan-batasan alamiah dalam bertindak. Itulah yang disebut Kant sebagai individu otonom karena mampu menentukan kebaikan untuk diri dan lingkungannya. Sebaliknya, individu heteronom butuh perangkat-perangkat etis untuk memandu kebebasan yang dimiliki. Otonomi moral ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan pemenuhan tuntutan-tuntutan yang lebih besar.  

Ketiga, salah paham etika dan etiket.  Kebebasan adalah asumsi etis dan sopan, salah satu implikasi etis. Dengan kata lain, sopan adalah etiket, sedangkan jawaban atas pertanyaan "mengapa harus sopan" adalah etika. Jadi, frasa "etika komunikasi" sebetulnya menjawab apa saja instrumen ketika komunikasi itu dilaksanakan sehingga bisa disebut pantas atau baik. Sementara itu, etiket komunikasi memberikan petunjuk praktis untuk sikap yang pantas dalam berkomunikasi. Sebab, pada dasarnya etika mempersoalkan mengapa sebuah perilaku disebut pantas atau tidak pantas, etiket membahas cara berperilaku yang baik.

Mengelola kebebasan

Jadi, perilaku yang tidak pantas sebetulnya mencerminkan prinsip-prinsip etika yang tidak rasional. Dengan kata lain, penertiban kasus-kasus yang terkait dengan etiket pemimpin tanpa pelurusan prinsip etika sama saja memotong rumput tanpa mencabut akar.      

Etika komunikasi dalam kepemimpinan menembus tata cara yang sudah dianggap baik ketika berbicara dengan pemimpin. Sebagai ilustrasi, pada masa gejolak 1966, Presiden Soekarno menyatakan demonstrasi sudah melewati batas, liar, dan tidak sopan sehingga perlu dihentikan. Sebagai pengikut, Soeharto pada masa itu justru membenarkan sikap demonstran. Ketika dipanggil oleh Soekarno untuk menghentikan demo besar-besaran, Soeharto menolak. Penolakan itu didasari dengan prinsip "mikul dhuwur mendhem jero" (sebagaimana dikutip dalam buku Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1982: 165). Artinya menjunjung tinggi nama baik dan mengubur kekurangan pemimpin kita.

Dengan prinsip itu, Soeharto justru tidak melaksanakan perintah Presiden Soekarno, membubarkan partai komunis, dan melakukan suksesi bertahap. Anehnya, ketika peristiwa serupa menimpa Soeharto sebagai presiden, dia menyatakan akan "menggebuk" setiap warga negara yang dinilai membangkang.

Fakta tersebut menunjukkan adanya teknik komunikasi terhadap pemimpin.  Pesannya, moralitas menuntut bukan sekadar basa-basi, melainkan penuh penghargaan dan ketulusan. Itulah kenapa prinsip-prinsip etis yang sudah baku dalam komunikasi tidak selalu membawa kebaikan. Di sinilah tepatnya teori kebebasan berhenti. Sebagai contoh dalam etika organisasi, komunikasi antara pengikut dan pemimpin mencakup keharusan diri menegakkan sikap yang kondusif antara pemimpin dan pengikut, demikian pula sebaliknya untuk tujuan organisasional.

Kasus itu menunjukkan Soeharto menolak perintah, tapi tidak memaki. Memaki pemimpin di depan umum sebetulnya memberikan indikasi fakta sosial tentang hadirnya kebebasan dalam iklim demokrasi, tetapi pada saat yang sama fakta itu menunjukkan lemahnya pengembangan nilai-nilai etis sebagai implikasi kebebasan setiap warga negara. Penangkapan terhadap pelaku penghinaan martabat orang lain memang penting, tapi mengelola kebebasan dalam bingkai kebangsaan jauh lebih penting. Jadi kebebasan sudah, mengelola untuk pertumbuhan bangsa belum.

Legalitas Pimpinan DPD

Legalitas Pimpinan DPD
Refly Harun  ;  Akademisi dan Praktisi Hukum Tata Negara;
Mengajar di Program Pascasarjana UGM, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Universitas Andalas, dan Universitas Esa Unggul
                                                        KOMPAS, 28 April 2017



                                                           
Sudah terbilang hampir satu bulan trio Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis duduk di singgasana tampuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Meski prosesnya dinilai banyak orang ilegal, setidaknya dalam kacamata ahli hukum tata negara yang terhimpun dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), gonjang-ganjing tentang pemilihan itu mulai meredup. Publik mulai amnesia dengan kesewenang-wenangan pemilihan pimpinan DPD tersebut. Pimpinan yang legal mulai dilupakan.

Padahal jelas, tidak ada argumentasi hukum yang dapat membenarkannya. Hal ini menjadi alarm bagi negara hukum Indonesia, bagaimana mungkin sebuah lembaga negara menginjak-injak hukum, tanpa ada perlawanan dari pihak-pihak yang dipinggirkan, demikian juga dari publik.

Agar tidak terjadi amnesia berkepanjangan, tulisan ini dimaksud untuk merekonstruksi kasus pemilihan pimpinan DPD tersebut berikut alternatif penyelesaian kasus, sekaligus mendorong pihak-pihak yang dipinggirkan (terutama pimpinan yang sah) untuk menempuh jalur legal-konstitusional agar tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang luar biasa tersebut.

Etis dan yuridis

Gonjang-ganjing pembatasan jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun sudah mencuat sejak 2015, tidak lama setelah trio Irman Gusman, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad terpilih sebagai pimpinan DPD periode 2014-2019. Pemicunya, antara lain, ketidakpuasan terhadap kinerja Irman Gusman sebagai Ketua DPD, yang terpilih untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjabat pada periode 2009-2014. Irman juga menjadi Wakil Ketua DPD periode 2004-2009. Bisa dibilang, ia satu-satunya pimpinan lembaga negara yang terpilih berkali-kali.

Betapapun tidak sukanya sebagian anggota DPD terhadap kepemimpinan Irman, memotong masa jabatan dari lima tahun menjadi 2,5 tahun sangat tidak etis. Ketika seseorang menjabat, hal yang paling jamak diketahui adalah berapa lama ia akan menjabat, yang kemudian diterjemahkan ke dalam suatu surat keputusan. Berapa lama menjabat tersebut didasarkan pada aturan yang sebelumnya memang sudah ada.

Tata Tertib (Tatib) DPD Nomor 1 Tahun 2014, yang berlaku pada saat pemilihan Oktober 2014, menyatakan masa jabatan pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan DPD (lima tahun). Berdasarkan ketentuan inilah pimpinan DPD dipilih sehingga otomatis mereka menjabat hingga 2019. Sangat tidak etis ketika masa jabatan tersebut dipotong di tengah jalan melalui rekayasa perubahan tatib.

Seandainya perubahan tatib yang membatasi masa jabatan hendak diberlakukan, hal tersebut seharusnya diberlakukan pada periode ke depan (setelah 2019). Atau kalaupun ingin dipaksakan, yang menurut saya tetap saja tidak etis, aturan tersebut tidak diberlakukan surut (nonretroaktif). Apabila tatib 2,5 tahun disepakati tahun 2016, masa jabatan seharusnya berakhir pada 2018 meski hal ini akan membuat sisa masa jabatan pimpinan pengganti tinggal satu tahun. Yang paling benar memang tidak membatasi jabatan di tengah jalan.

Bayangkanlah jika tiba-tiba para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersepakat untuk mengubah ketentuan UUD 1945 tentang masa jabatan presiden, dari lima tahun menjadi 2,5 tahun, lalu menerapkan hal tersebut pada masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sudah tentu akan terjadi turbulensi politik, yang bukan tidak mungkin akan memicu konflik serius.

Kendati tidak etis, pembatasan tersebut tetap disepakati tahun 2016 melalui Tatib No 1 Tahun 2016, kemudian diubah menjadi Tatib No 1 Tahun 2017 agar masa jabatan tersebut bisa diberlakukan secara surut (retroaktif). Akibatnya, masa jabatan Irman Gusman, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad dinyatakan berakhir per 1 April 2017. Irman Gusman bahkan harus mengakhiri masa jabatannya lebih awal karena diberhentikan sebagai Ketua DPD menyusul operasi tangkap tangan tahun 2016. Posisinya digantikan Mohammad Saleh, yang "dipaksa" menjabat hanya untuk beberapa bulan.

Betapa sebagian anggota DPD menjadi sudah tidak rasional, tidak saja tidak etis, dalam isu pemotongan masa jabatan. Isu retroaktif inilah yang antara lain menyebabkan tatib pemotongan masa jabatan dibatalkan Mahkamah Agung (MA), selain argumen inti bahwa pemotongan masa jabatan bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan MA yang membatalkan baik Tatib No 1 Tahun 2016 maupun Tatib No 1 Tahun 2017 dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2017. Sebagai tindak lanjut dari putusan MA, pada 31 Maret, pimpinan DPD mencabut kedua tatib yang telah dibatalkan sesuai dengan amar putusan MA.

Dengan pembatalan oleh MA dan tindak lanjut pencabutan tatib oleh pimpinan DPD, maka baik Tatib No 1 Tahun 2016 maupun Tatib No 1 Tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan hukum apa pun. Bersamaan dengan itu pula berlaku kembali Tatib No 1 Tahun 2014 yang antara lain mengatur masa jabatan pimpinan DPD sama dengan periode keanggotaan DPD (lima tahun).

Ironisnya, pada 4 April 2017, Sidang Paripurna DPD yang dipimpin oleh pimpinan sementara DPD (anggota tertua AM Fatwa dan anggota termuda Riri Damayanti) ternyata melakukan perubahan atas Tatib DPD No 1 Tahun 2017 menjadi Tatib DPD No 3 Tahun 2017. Padahal, Tatib No 1 Tahun 2017 sudah dibatalkan MA dan telah pula dicabut oleh pimpinan DPD periode 2014-2019.

Tatib DPD No 3 Tahun 2017 tersebut dijadikan dasar oleh Wakil Ketua MA Suwardi untuk melakukan pemanduan sumpah jabatan terhadap Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis yang "seolah-olah" dipilih berdasarkan Tatib No 3 Tahun 2017 itu. Pada titik ini terlihat bahwa sebagian anggota DPD berupaya mengelabui publik dengan seolah-olah terjadi pemilihan setelah tatib DPD diubah untuk menyesuaikan dengan putusan MA. Padahal, kalaupun hal itu dianggap benar, juga tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk pemilihan kembali pimpinan. Perubahan tatib itu justru makin melegitimasi bahwa masa jabatan pimpinan DPD hingga 2019. Memotong masa jabatan setelah keluarnya putusan MA bukan lagi problem etis, melainkan sudah soal yuridis.

Jalan hukum

Kendati gugatan terhadap keberadaan pimpinan ilegal mulai menepi, pihak-pihak yang dirugikan lebih menempuh jalan sunyi, tetapi sama sekali hal ini tidak boleh dianggap sepi. Akan menjadi paradoks luar biasa bagi negara hukum jika ini dibiarkan. Hal ini akan menjadi pelajaran buruk bagi bangsa ini: tak perlu patuh hukum, yang penting kekuasaan besar.

Tidak bisa tidak, pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk masyarakat, harus mencari jalan hukum untuk menggugat soal ini. Beberapa alternatif jalan hukum yang bisa diambil, misalnya, menggugat tatib DPD yang dijadikan dalih untuk menggelar pemilihan, menggugat ke pengadilan tata usaha negara, membawa soal ini ke pengadilan negeri, dan sebagainya. Intinya harus ada perlawanan terhadap kesewenang-wenangan ini.

Salah satu alternatif yang bisa dipikirkan adalah mengajukan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengapa MK? Apabila diajukan ke pengadilan di bawah MA mungkin saja, misalnya ke PTUN (menggugat SK DPD soal pimpinan) atau pengadilan negeri (perbuatan melawan hukum). Namun, soalnya, apakah pengadilan di bawah MA "berani" mengoreksi tindakan pimpinan MA, dalam hal ini Wakil Ketua MA Suwardi yang telah memandu sumpah pimpinan ilegal. Selain itu, kasus-kasus yang ditangani MA dan pengadilan di bawahnya sering tidak berkepastian dari sisi waktu.

Membawa kasus ini ke MK sebagai sengketa kewenangan lembaga negara memang sedikit kontroversial, tetapi diperlukan sebagai sebuah terobosan hukum. Selama ini kerap dipahami bahwa sengketa kewenangan harus melibatkan sedikitnya dua lembaga negara yang kewenangannya diberikan konstitusi. Padahal, Pasal 24C UUD 1945 sendiri hanya menyebut sengketa kewenangan lembaga negara, bukan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Artinya, konflik internal lembaga sebagaimana yang membelit DPD seharusnya dapat pula dibawa ke MK untuk diselesaikan.

Penyelesaian oleh MK akan jauh lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan penyelesaian oleh lembaga peradilan non-MK, yang sering harus bertingkat-tingkat. Soalnya, apakah MK mau menyambut tanggung jawab ini. Pada titik ini penting diingat pernyataan Arthur Schlesinger Jr yang memperkenalkan istilah judicial activism bagi pengadilan (1947). Menurut dia, the court cannot escape politics: therefore, let it use its political power for wholesome social purposes (pengadilan tidak bisa melepaskan diri dari politik: karena itu biarkan pengadilan menggunakan kekuatan politiknya untuk tujuan sosial yang baik).

Apa pun jalan hukum yang harus diambil, fenomena pemilihan pimpinan DPD tersebut tidak boleh berlalu begitu saja. Negara ini adalah negara hukum. Kendati sering diinjak-injak dan ditepikan, hukum dan kebenaran tetap harus diperjuangkan. Kekuasaan tidak boleh lebih berkuasa dari hukum karena sudah sejak merdeka negeri ini berdeklarasi bukan sebagai negara kekuasaan.

Negeri Bahagia

Negeri Bahagia
Kurnia JR  ;  Sastrawan
                                                        KOMPAS, 28 April 2017



                                                           
"Ada negeri bahagia entah di mana, yang jauhnya hanya sejangka doa." 

Lirik puitis ini digubah David Kapp dan Charles Tobias pada 1944 yang menyuarakan kelegaan publik Amerika Serikat menjelang akhir Perang Dunia II. Lagu "Just A Prayer Away", yang dinyanyikan oleh Bing Crosby, direkam pada 24 Juli 1944 atau 18 bulan setelah beredarnya novel William Saroyan, The Human Comedy, yang mengusung ide senada.

Negeri Bahagia yang diimpikan itu sederhana, yakni kota yang akrab di hati, tawa anak-anak bermain, dan langit yang tampak rendah. Di sana tersimpan impian dan rencana kehidupan. Sambil melangkah pulang hati pun bernyanyi:"There's a happy land somewhere, and it's just a prayer away.."

Apakah Negeri Bahagia dan di mana itu? Jika Adam ditanya tentang surga, niscaya dia akan menjawab, "Itulah kampung halamanku." Negeri Bahagia adalah tempat pulang setiap orang sehabis perjalanan jauh membawa duka dan luka.

Meniti tali sirkus

Prosa dan musik memang menggugah, tetapi tidak selalu dijadikan pelajaran. Amerika kian haus perang. Juga di antara kita ada yang gigih ingin mengimpor kekacauan di Timur Tengah sebagai jihad. Bahkan, ada yang terjun ke medan perang teror yang brutal di negeri orang atas nama agama. Sementara itu, demonstran giat mengkhotbahkan doktrin radikal di jalanan.

William Saroyan lahir dari keluarga imigran Armenia dari Bitlis, Kekaisaran Utsmani. Ayah-ibunya hijrah ke Amerika pada 1905. Karya sastranya lahir dari riwayat hidupnya dan kaum imigran yang tercerabut dari akar mereka. Ia tahu persis pedih-perih bangsa yang cerai-berai dikoyak perang dan penindasan.

Biarpun masih harus membetulkan kondisi hidup di sana- sini, sebagai bangsa, kita memiliki modal utama yang unik, yaitu kemajemukan. Pada beberapa segi ini membuat takjub bangsabangsa lain. Kalau bukan kebanggaan, ini adalah aspek kebangsaan yang riskan. Di sisi lain, religiusitas yang kental sebagai sifat bawaan jadi tantangan tersendiri bagi kemajemukan. Ini membuat kita seperti meniti tali sirkus setiap hari.

Dengan dua hal itu, kemajemukan dan religiusitas, sebenarnya kita sudah dianugerahi Negeri Bahagia. Bagaimana mungkin kita empaskan karunia itu seperti barang rongsokan? Sumber daya alam telah digadaikan kepada korporasi asing dengan ceroboh. Janganlah kedua permata ini kita sia-siakan juga dengan kesembronoan ideologis.

Bagi kita, Negeri Bahagia mirip alegori utopis yang terdengar mudah, tetapi bukankah sedang terjadi dekadensi intelektual, moral, dan spiritual? Bukalah arsip, dapati mereka yang 30-15 tahun lalu menuliskan pemikiran secara mendalam, tajam, dan jernih di jurnal ilmiah atau buku dan media massa, kini jadi corong organisasi politik atau komunitas radikal penjaja sentimen primordial minus komitmen moral.

Pemikiran dan pergerakan kaum cendekiawan sejak awal abad XX mengantarkan bangsa ini tahap demi tahap ke kemerdekaan, 1945. Polemik kebudayaan 1930-an memancangkan tonggak-tonggak pemikiran yang menempuh transisi era kolonialisme ke nasionalisme, rezim Soekarno, hingga jatuhnya Soeharto. Justru begitu era "Reformasi" dimulai, dekadensi intelektual bermula.

Banyak akademisi, seniman, aktivis, dan pemikir independen mengalami kebangkrutan intelektual. Setelah memakai jas necis politikus atau jadi juru bicara politikus, sebagian tak lagi mengindahkan integritas. Apa yang dicatat Soe Hok Gie tentang aktivis yang "jinak" dan lupa daratan setelah jadi anggota parlemen kini terulang.

Kalimat dan diksi yang menyiratkan dan menyuratkan dekadensi intelektual tak terlontar dari luar kamar cendekiawan. Mereka hanya mujur karena ada kambing hitam buat dituduh sebagai penyebar dusta dan kebencian, yaitu segmen sosial yang naif. "Ulama karbitan", "intelektual tanggung", "demagog bayaran" hanya orang-orang sial yang tak mampu memahami tonggak- tonggak keanggunan di tengah karut-marut realitas.

Tonggak- tonggak itu telah digerus rayap. Yang dimaksud adalah kaum yang sebelum era "Reformasi" adalah penulis, intelektual, atau pemikir. Militansi keagamaan formalistis sudah memicu konflik horizontal, pembakaran dan pengusiran, dan penistaan individu atau sosial atas nama agama atau ideologi. Atas semua ini, kita selalu menyalahkan para pelaku di lapangan tanpa mengkaji latar belakang kebanalan ini.

Integritas yang tergadai

Euforia "reformasi" melahap integritas intelektual. Korupsi terjadi bukan hanya di lembaga pemerintahan dan parlemen, melaikan juga di sebagian komisi ad hoc yang dibentuk pada era ini. Maklum, gaya hidup masa kini menuntut segala hal ditakar dengan uang. Tidak banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang murni memperjuangkan hak-hak publik. Sebagian akademisi banting setir ke bisnis jasa layanan politik dengan kacamata kuda. Tunas muda rentan tergiur gengsi sosialita politik,dan tak sedikit terpukau sihir politik kekuasaan.

Tentu ada yang bertahan menjaga kemurnian harkat intelektual. Mereka tekun menulis, tetapi buku tidak laku dan jurnal ilmiah terasing dari komunitas cendekiawan sendiri. Sebagian lagi memilih jadi penonton diam, karena wacana ilmiah di jejaring sosial rentan dimanipulasi jadi materi provokasi. Pikiran lebih banyak terlontar dalam ringkasan, minus eksplorasi-elaborasi.

Pasar pemikiran sepi karema cendekiawan berduyun-duyun ke pasar suara yang basah di media sosial atau di ruang negosiasi bisnis pemilu dengan pengurus partai politik. Penyair "kemproh" gagap di depan realitas necis walau menyaksikan kebusukan di balik segala sesuatu yang tampak beres, anggun, resik, dan saleh. Puisi jadi tumpul. Genit, tetapi kalah gengsi.

Dekadensi moral membusukkan para intelektual dan standar lembaga politik dan keagamaan. Memang, cendekiawan bukan segala-galanya. Namun, jika bicara tentang hati nurani bangsa, mereka adalah garda. Cendekiawan datang dari berbagai agama, tak sedikit yang juga ulama. Manakala tirani menindas kemanusiaan, merekalah hati nurani yang bicara melawan diktator.

Suara jernih kaum intelektual adalah bekal publik untuk mengingatkan sesamanya atau rezim penguasa demi keadilan, harga pangan terjangkau, upah layak, anti-diskriminasi, toleransi dan lain-lain. Sebelum orde "Reformasi" mengganyang rezim Orde Baru, harga diri kecendekiaan relatif mapan berkat posisi kaum intelektual selaku oposan penguasa yang represif kala itu.

Kita sedang menggoreskan korek api untuk membakar citraan Negeri Bahagia kita, meski ada yang menepis tangan kita hingga korek api itu jatuh. Entah kenapa dengan bandel kita pungut lagi batang korek itu. Mengapa kita benci Negeri Kepulangan, tempat berlindung di hari tua?

Di Negeri Bahagia, setiap orang dituntut rela berbagi dalam berbagai hal, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Tanpa kerelaan tersebut, citraan indah itu hanya ada dalam lagu manis yang diputar berulang-ulang.

Terlambat Memberikan Kompensasi

Terlambat Memberikan Kompensasi
Dani Rodrik  ;  Profesor Politik Ekonomi Internasional
di Sekolah Pemerintahan John F Kennedy, Universitas Harvard; 
Penulis ”Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science”
                                                        KOMPAS, 28 April 2017



                                                           
Tampaknya sebuah konsensus baru telah muncul di antara para pemimpin dan elite pengambil kebijakan dunia mengenai bagaimana mengatasi serangan balik kubu anti globalisasi, sebuah isu yang dieksploitasi dengan baik oleh kalangan populis seperti Donald Trump.

Hilang sudah keyakinan bahwa globalisasi akan mendatangkan manfaat bagi semua orang. Saat ini kalangan elite mengakui kita harus menerima kenyataan bahwa globalisasi tidak hanya menghasilkan ”pemenang” (mereka yang diuntungkan globalisasi), tetapi juga ”pecundang” (mereka yang dirugikan oleh globalisasi).

Respons yang benar adalah tidak dengan membalikkan arah globalisasi, tetapi memastikan bahwa orang yang dirugikan mendapat kompensasi.

Konsensus baru ini diutarakan oleh Nouriel Roubini: penolakan terhadap globalisasi ”dapat diredam dan dikelola melalui kebijakan yang memberikan kompensasi terhadap kerugian dan biaya yang harus ditanggung para pekerja”. ”Hanya dengan menerapkan kebijakan seperti itulah kelompok yang dirugikan dalam globalisasi akan merasa bahwa mereka juga pada akhirnya akan diuntungkan.”

Argumen ini terdengar sangat masuk akal, baik secara ekonomi maupun politis. Ekonom tahu betul bahwa liberalisasi perdagangan akan menyebabkan redistribusi pendapatan dan kerugian absolut bagi kelompok masyarakat tertentu meski secara keseluruhan kue ekonomi negara tersebut membesar.

Oleh karena itu, perjanjian perdagangan hanya dapat meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa jika orang yang diuntungkan globalisasi bisa mengompensasi mereka yang dirugikan. Pemberian kompensasi juga menjamin adanya dukungan terhadap keterbukaan perdagangan dari konstituen yang lebih luas dan ini merupakan hal yang baik dalam sudut pandang politik.

Negara kesejahteraan

Sebelum munculnya konsep negara kesejahteraan (welfare state), ketegangan antara keterbukaan dan redistribusi diselesaikan melalui emigrasi pekerja dalam skala besar atau dengan menerapkan kembali kebijakan proteksi dalam perdagangan, khususnya di bidang pertanian.

Munculnya negara kesejahteraan, hambatan ini kian mengecil sehingga liberalisasi perdagangan dapat dilakukan dengan skala lebih besar.

Dewasa ini, negara maju yang paling terpapar perekonomian global adalah juga negara yang paling ekstensif menerapkan program jaring pengaman dan asuransi sosial atau disebut negara kesejahteraan. Penelitian di Eropa menunjukkan, negara yang mengalami kekalahan dalam globalisasi cenderung menerapkan program sosial yang aktif dan intervensi di pasar tenaga kerja.

Jika penolakan terhadap perdagangan bebas di Eropa belum begitu terlihat, hal ini lebih karena perlindungan sosial masih sangat kuat meski kian melonggar dalam beberapa tahun terakhir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa negara kesejahteraan dan perekonomian terbuka adalah dua sisi dari koin yang sama di hampir sepanjang abad ke-20.

Dibandingkan dengan kebanyakan negara Eropa, Amerika Serikat (AS) adalah pemain baru globalisasi. Hingga baru-baru ini pasar domestik AS yang besar dan wilayah geografisnya yang cukup terisolasi menerapkan kebijakan proteksi yang relatif ketat dari impor, khususnya impor dari negara berupah buruh murah. Secara tradisional, AS termasuk dalam negara kesejahteraan yang lemah.

Ketika AS mulai membuka diri terhadap impor dari Meksiko, China, dan negara berkembang lainnya pada 1980-an, banyak yang mengira bahwa mereka akan menjadi seperti Eropa. Namun, karena pengaruh paham Reaganite dan ide fundamentalisme pasar, AS justru berkembang ke arah yang berlawanan dengan Eropa.

Seperti dikatakan Larry Mishel, Presiden Economic Policy Institute, ”Mengabaikan kelompok yang dirugikan oleh globalisasi adalah sebuah tindakan yang disengaja.” Pada 1981, bantuan penyesuaian perdagangan (TAA) adalah salah satu program yang diserang oleh Reagan dengan cara memotong pembayaran kompensasi mingguan program tersebut.

Hal itu berlanjut pada pemerintahan berikutnya di bawah Partai Demokrat. Mengutip Mishel, ”Jika para pendukung perdagangan bebas betul peduli kepada pekerja, mereka akan mendukung serangkaian kebijakan yang mendukung pertumbuhan gaji yang kuat seperti menumbuhkan lapangan kerja, perundingan bersama, standar kerja yang tinggi, pertumbuhan upah minimum, dan lainnya.” Dan hal ini bisa dilakukan ”sebelum memperluas kerja sama perdagangan dengan negara-negara dengan buruh murah”.

Membalik haluan?

Dapatkah AS mengubah arah dan mengikuti pemahaman umum yang belakangan ini muncul? Tahun 2007, ilmuwan politik Ken Scheve dan ekonom Matt Slaughter menyerukan perlunya ”sebuah Kesepakatan Baru (New Deal) untuk globalisasi” di AS, orang mungkin akan mengaitkan ”kerja sama dengan negara lain dengan redistribusi pendapatan yang substansial”. Di AS, menurut mereka, hal itu berarti memberlakukan sistem pajak federal yang jauh lebih progresif.

Slaughter adalah mantan pejabat di masa pemerintahan Presiden George W Bush dari Partai Republik. Ini adalah sebuah indikasi betapa terpolarisasinya iklim politik di AS. Terasa sulit untuk membayangkan proposal semacam itu bisa muncul dari seorang anggota Partai Republik pada saat ini.

Upaya Trump dan sekutunya di Kongres untuk menghapuskan program asuransi kesehatan yang merupakan program andalan Presiden Barack Obama adalah refleksi komitmen dari Partai Republik untuk mengurangi, bukan memperluas, perlindungan sosial.

Konsensus, terkait perlunya pemberian kompensasi kepada kelompok yang dirugikan oleh globalisasi, yang ada dewasa ini menganggap bahwa kelompok yang diuntungkan dalam globalisasi digerakkan oleh kepentingan pribadi. Bahwa membeli dari orang yang dirugikan oleh globalisasi adalah hal yang penting untuk mempertahankan keterbukaan ekonomi.

Pemerintahan Trump mengungkapkan sebuah persepsi alternatif di mana globalisasi, setidaknya dalam bentuk yang ada sekarang, cenderung mendukung kelompok yang memiliki keterampilan dan aset yang bisa mengambil manfaat dari keterbukaan perdagangan dan kian merongrong apa pun pengaruh yang dimiliki oleh kelompok yang dirugikan oleh globalisasi.

Trump telah menunjukkan bagaimana ketidakpuasan terhadap globalisasi dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk mencapai agenda yang menjadi kepentingan kaum elite yang tak ada hubungannya sama sekali dengan perdagangan.

Politik kompensasi ini selalu menjadi subyek permasalahan yang oleh para ekonom disebut dengan ”inkonsistensi waktu”. Sebelum sebuah kebijakan baru diberlakukan, misalnya saja perjanjian dagang, maka penerima manfaat perjanjian cenderung menjanjikan kompensasi. Namun, setelah kebijakan ini berjalan, mereka tak lagi merasa berkepentingan untuk menindaklanjuti. Hal ini bisa saja mengingat ongkos mahal yang harus dibayar untuk membalikkan keadaan atau karena kini perimbangan kekuasaan berpihak kepada mereka.

Waktu yang tepat untuk memberikan kompensasi sudah terbuka dan kita sia-siakan. Kalaupun kompensasi adalah sebuah pilihan yang mungkin diambil dua dekade lalu, hal ini tidak lagi menjadi respons praktis terhadap dampak buruk globalisasi. Untuk bisa merangkul mereka yang dirugikan oleh globalisasi, kita perlu mempertimbangkan mengubah aturan globalisasi yang ada.

Jumat, 28 April 2017

Belajar dari Spirit Perubahan RA Kartini

Belajar dari Spirit Perubahan RA Kartini
Saifullah Yusuf  ;  Wakil Gubernur Jawa Timur; Ketua PB NU
                                                       JAWA POS, 25 April 2017



                                                           
JUMAT (21/4) saya dan beberapa akademisi, wartawan, dan pimpinan OPD Provinsi Jatim bersama-sama melihat film Kartini karya Hanung Bramantyo. Film tersebut layak ditonton semua kalangan, semua umur, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut catatan saya setelah melihat film tersebut:

Hari kelahiran seorang perempuan yang menginspirasi perubahan bagi bangsa Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini, putri seorang bupati Jepara yang lahir pada 1879, jauh hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang perempuan terpelajar yang hidup di dalam tradisi kebangsawanan zaman itu.

Kelahiran Kartini sangat penting karena dia dianggap sebagai tokoh emansipasi di tengah tradisi yang menempatkan kaum perempuan di bawah subordinasi kaum pria. Ia dianggap sebagai tokoh yang dengan gigih memperjuangkan perlunya pendidikan bagi kaum miskin. Perempuan yang dengan berani memperjuangkan kesetaraan perempuan di tengah tradisi yang sama sekali tidak mendukungnya. Tokoh yang menjadikan perempuan lebih bermakna di saat perempuan hanya dilihat sebagai konco wingking alias seseorang yang harus di belakang.

Tapi, apakah seluruh perjalanan hidup Kartini sekadar memperjuangkan emansipasi perempuan? Menurut saya tidak. Kartini adalah lebih sebagai tokoh perubahan. Perubahan dari pola berpikir tentang tradisi, tentang pandangan hidup, tentang keluarga, dan tentang kehidupan yang lebih luas. Ia adalah sosok perempuan yang mendorong perubahan dalam keluarganya, kaumnya, dan masyarakat pada umumnya.

Memanfaatkan Akses Kebangsawanan

Pada abad ke-19, saat Kartini hidup, perempuan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi. Bahkan untuk kaum bangsawan sekali pun. Perempuan Jawa, di mana Kartini tumbuh, perempuan hanya diharapkan menjadi raden ayu dan menikah dengan pria ningrat untuk menghasilkan keturunan ningrat pula. Dia menjadi saksi bagaimana ibunya sendiri, Ngasirah, menjadi orang terbuang di rumah sendiri dan bahkan dianggap sebagai pembantu karena tidak menjadi darah ningrat.

Kenyataan yang dihadapi sehari-hari itulah yang membuat dia berontak. Ia tak mau menyerah dengan tradisi yang membelenggunya. Kartini pun memperkuat diri dengan membaca buku. Kebetulan, sebagai anak bupati, ia berhak memperoleh pendidikan dasar dan bisa berbahasa Belanda. Kemampuannya itulah yang kemudian memperluas wawasan sekaligus mampu membangun komunikasi dengan guru-guru Belanda.

Kartini tidak hanya berjuang mendobrak tradisi untuk kepentingan diri sendiri. Ia juga memperjuangkan perlunya pendidikan bagi kaum perempuan dan orang miskin. Karena itu, ia bersama dua adiknya mendirikan sekolah yang mengajari mereka huruf Latin. Huruf yang diajarkan kaum Barat. Huruf yang hanya dimengerti kaum bangsawan.

Selain itu, ia memanfaatkan akses kebangsawananya yang bisa berkomunikasi dengan bangsa Belanda untuk meningkatkan harkat hidup warganya. Yang tidak banyak diketahui orang selama ini, Kartini melatih para perajin ukiran untuk membuat produk yang sesuai dengan pasar. Ia bikinkan gambar desain sesuai kesukaan pasar dan menjualkannya ke pasar global. Langkahnya itulah yang mengangkat ekonomi warga Jepara yang hidup dari kerajinan tersebut.

Karena itu, bagi saya, Kartini bukan hanya seorang pahlawan bagi kaum perempuan. Ia adalah tokoh perubahan yang memikirkan kemajuan bagi kaum dan bangsanya. Dan semua perjuangan yang dilakukan saat itu adalah sesuatu yang melompat jauh ke depan. Sesuatu yang ternyata tetap menjadi persoalan umat manusia hingga sekarang.

Spirit perubahan yang diperjuangkan Kartini itulah yang seharusnya kita pegang terus hingga sekarang. Hanya dengan berpegang teguh pada spirit perubahan, kita akan bisa menjadi masyarakat yang maju. Hanya keberanian untuk berubahlah yang akan mendorong kita pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Peran Seorang Ayah

Yang juga selama ini kurang diketahui kita semua, segala perjuangan dan kemajuan Kartini sebagai perempuan bisa terwujud karena peran ayahnya, Raden Mas Ario Sosroningrat. Karena rasa sayangnya kepada Kartini, ia memberikan ruang lebih luas kepada anaknya untuk belajar. Memberikan ruang gerak untuk berbuat lebih banyak, meski dalam batas-batas tertentu ia tidak bisa mengelak dengan tradisi yang berkembang saat itu.

Hal tersebut meyakinkan kepada saya bahwa keluargalah yang menjadi inti dari segala perubahan. Keluarga harus kita jadikan simpul dari segala tujuan pembangunan. Keluarga harus menjadi basis bagi pembangunan peradaban bangsa ini. Keluarga harus menjadi tempat anak-anak kita berkembang menjadi generasi yang punya mimpi, cita-cita, dan tujuan hidup yang lebih baik di masa depan.

Jika kemarin saya mengajak para pria, para suami, dan para kepala keluarga untuk menonton film Kartini bukan tanpa tujuan, saya ingin kawan-kawan dan bapak-bapak ini bisa mengambil pelajaran bagaimana ayah Raden Ajeng Kartini memberikan ruang kepada anaknya untuk menjadi orang berpendidikan, punya semangat perubahan, dan perhatian pada persoalan di lingkungannya.

Mengapa demikian? Bagi saya, perjuangan emansipasi Kartini kini sudah menjadi kenyataan. Kesetaraan antara perempuan dan pria sudah bisa dinikmati bersama. Akses perempuan terhadap pendidikan, dunia kerja, ekonomi, dan politik sudah sama. Dalam hal prestasi juga sudah tidak kalah oleh kaum pria. Perempuan berprestasi telah tersebar di berbagai sektor kehidupan.

Namun, yang masih sering kita dengar dan saksikan adalah masih banyaknya kekerasan dalam rumah tangga. Masih tingginya angka perceraian yang diakibatkan kegagalan dalam membangun kebersamaan dalam rumah tangga. Kegagalan banyak orang dalam membangun keluarga yang bahagia. Dalam hal inilah, kaum pria menjadi sangat penting untuk belajar dari spirit perjuangan Kartini.

Kita semua harus mulai melihat kaum perempuan bukan hanya dalam kacamata emansipatoris. Tapi, juga melihat perempuan sebagai bagian penting dari upaya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera untuk menciptakan generasi baru yang lebih baik. Keluarga yang mampu menginternalisasi nilai-nilai kamajuan bagi anak-anak kita. Keluarga yang memberikan ruang kepada anak kita agar lebih maju dari diri kita sekarang.

Belajar Perubahan

Pada akhirnya, marilah kita jadikan Hari Kartini ini sebagai upaya kita belajar tentang spirit perubahan. Perubahan tidak hanya untuk kaum perempuan. Tapi, juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan bangsa kita. Perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan yang berbasis pada nilai-nilai tradisi yang baik dan menempatkan keluarga sabagai unit terkecil dalam komunitas kita.

Perjuangan emansipasi Kartini rasanya sudah cukup kita nikmati saat ini. Kini saatnya kita (kaum perempuan dan kaum pria) bergandengan tangan untuk membangun keluarga yang baik dalam menciptakan generasi unggul. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan, mengurangi angka kemiskinan, dan membantu keluarga kurang mampu dalam menggapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Horor Baru sesudah Pilkada Jakarta

Horor Baru sesudah Pilkada Jakarta
AS Laksana  ;  Cerpenis dan Esais, tinggal di Jakarta
                                                       JAWA POS, 24 April 2017



                                                           
Pada Rabu malam, sesudah pencoblosan dalam Pilkada DKI Jakarta, beberapa teman mengirimkan pesan, sebagian sebagai kelakar, yang menyatakan perasaan lega. Salah satu bunyi pesan itu: ’’Syukur alhamdulillah! Ternyata pilkada bisa rampung juga. Saya kira akan ada terus sampai kiamat.’’

Pilkada DKI memang terasa seperti cerita horor yang dimainkan oleh hampir semua orang. Tepatnya, ia seperti film horor lawas yang penyelesaiannya selalu melibatkan simbol-simbol agama. Saya hanya tahan menontonnya setengah babak dan memutuskan keluar dari arena pertunjukan –keluar dari keruwetan di media sosial– dan sengaja tidak ingin mendengar apa-apa tentang itu.

Besoknya beberapa teman mengirimkan potongan gambar koran Utusan, Malaysia, yang menulis berita dengan judul besar: Ahok Tewas di Tangan Anies. Saya menanggapinya, ’’Mari kita lapor ke polsek terdekat.’’ Media itu menyebutkan bahwa pilihan raya gabernor Jakarta ini disifatkan lancar, tapi ’’paling kotor’’. Itu berarti sebuah kelancaran yang tidak berguna.

Rencananya, pengumuman resmi KPU disampaikan Mei nanti. Tetapi, hitung cepat oleh berbagai lembaga memperlihatkan kekalahan pasangan petahana Ahok-Djarot. Dan, Anies Baswedan juga sudah menyampaikan pidato normatif bahwa ini adalah kemenangan untuk semua warga Jakarta, mari bersatu kembali, mewujudkan Jakarta yang baik untuk semua. Saya ingat Donald Trump, setelah kampanyenya yang brutal dan memecah belah, juga menyampaikan pidato serupa: saatnya bersatu kembali.

Dalam bayangan saya, tidak akan ada lagi sebutan munafik bagi orang-orang Islam yang telanjur memilih mendukung kandidat nonmuslim. Tetapi, saya tidak bisa membayangkan apakah jenazah orang Islam pendukung Ahok akan disalati di musala atau tidak. Dalam masa kampanye, pernah ada ancaman melalui ceramah dan bentangan spanduk bahwa orang Islam yang mendukung Ahok tidak akan disalati di musala saat dia kelak meninggal.

Ada masalah serius berkaitan dengan hal itu. Jika ancaman tidak dijalankan, itu berarti agama hanya dijadikan alat gertak sambal, hanya alat untuk melakukan intimidasi. Setelah tujuan tercapai, agama disimpan lagi di gudang dan baru akan digunakan lagi nanti ketika politik membutuhkan orasi-orasi dan pengerahan massa atas nama agama.

Saya pikir, memperlakukan agama sebagai perkakas politik bukanlah contoh terpuji. Tetapi, begitulah, para politikus adalah spesies yang sanggup memperalat apa saja demi memburu sesuatu yang mereka maui, ialah kekuasaan.

Sebaliknya, jika ancaman dijalankan –karena kita dididik untuk meyakini bahwa harga diri setiap orang terletak pada mulut yang bisa dipercaya–, itu akan membuat masyarakat tetap terkoyak. Tetapi, saya ingin menyampaikan kepada yang sudah meninggal bahwa disalati di musala atau tidak, itu bukan urusan mereka. Menyalati jenazah adalah urusan orang-orang yang masih hidup. Jenazah tidak berurusan dengan itu.

Sekarang, apakah kepala benar-benar bisa tenteram setelah pilkada? Tidak. Kita memasuki cerita berikutnya, yaitu kisah spionase tentang rencana makar terhadap pemerintahan Jokowi. Allan Nairn, wartawan investigasi Amerika Serikat, menulis bahwa Ahok hanyalah sasaran antara dan sekarang sasaran antara itu sudah ’’tewas di tangan Anies’’. Sasaran utamanya adalah Jokowi.

Cerita tersebut, diakui oleh Allan, disusun selama setahun dengan mewawancarai ’’puluhan’’ narasumber. Di antaranya, Kivlan Zen, Usamah Hisyam (penulis biografi SBY Sang Demokrat), dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Soleman B. Ponto. Dia juga melengkapi data dengan dokumen-dokumen dari internal tentara, kepolisian, intelijen, dan arsip Badan Keamanan Nasional AS yang dibocorkan Edward Snowden.

Kivlan Zen, salah seorang narasumber utama, mengembangkan cerita tentang kemungkinan terjadinya ’’peristiwa 1965’’ jilid kedua. Jika Jokowi meminta maaf kepada PKI, katanya, peristiwa 1965 akan terjadi lagi. Jika tidak meminta maaf, pemerintahannya mungkin selamat, tetapi bisa juga jatuh.

Itu imajinasi yang sangat buruk yang berasal dari ketidaksanggupan pemerintah negara ini membereskan masalah-masalah pada masa lalu. Peristiwa 1965 tetap menjadi trauma yang tidak pernah ada penyelesaiannya hingga sekarang, menjadi penyakit yang tak tersembuhkan, dan PKI tetap dijadikan memedi sawah untuk menakuti burung-burung.

Kivlan, yang menjelang pemilihan presiden 2009 pernah mengubah namanya menjadi Sutiyogo demi menepatkan diri dengan notonagoro dalam ramalan Jayabaya, adalah orang yang senang mengembangkan khayalan tentang memedi sawah itu. Dalam sebuah acara di Solo, 2016, dia menyampaikan, ’’Tahun 2017 mereka akan memproklamirkan Republik Cina-Indonesia, saya punya intelijen di sana.’’

Markas Besar TNI telah membuat sangkalan terhadap laporan Allan Nairn yang diterbitkan di situs The Intercept dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atas izin Allan oleh media online Tirto.id, dan menyatakan itu sebagai hoax. Itu reaksi yang mudah ditebak. Namun, di luar urusan benar atau tidak, saya sudah menjadi agak kebal menghadapi cerita-cerita seperti itu.

Dari dulu kita tidak pernah kekurangan cerita horor. Yang kita sangat kekurangan adalah pikiran-pikiran besar yang bisa membawa negara dan bangsa ini terbang setinggi yang sanggup dijangkau oleh imajinasi yang baik.