Rabu, 18 Januari 2017

Kesenjangan Berbuah Intoleransi

Kesenjangan Berbuah Intoleransi
Geger Riyanto ;  Esais, Peneliti Sosiologi;
Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di Universitas Indonesia
                                                      KOMPAS, 18 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Intoleransi dan kesenjangan acap disinyalir saling menyuburkan satu sama lain. Apakah pemerataan, yang ditandaskan Joko Widodo menjadi fokus pemerintahannya sejak awal tahun ini, pada hakikatnya mempunyai dampak yang berarti menggerus kebencian antarkelompok, radikalisme, dan kerentanan sosial lainnya?

Sebelum kita lebih jauh mengkajinya, ada baiknya kita mempertanyakan terlebih dahulu dari manakah asumsi tersebut. Asumsi tersebut sudah ada setidaknya sejak awal kemunculan ilmu sosial. Namun, ia belakangan banyak digaungkan dan alasannya sangat wajar.

Kesenjangan, yang bertumbuh secara mencolok beberapa waktu terakhir, secara ganjil dibarengi musim semi ekstremisme. Di satu sisi, di panggung global pemimpin-pemimpin yang mengobarkan kebencian terhadap yang lain tengah naik daun, dan ia dibarengi dengan tren penurunan jatah pendapatan kelas pekerja dibandingkan jatah pendapatan kelas teratas.

Sementara di sisi lain, Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) membawa radikalisme religius ke tingkatan baru. Dan, Thomas Piketty—di antara banyak pakar lainnya—dengan tegas mengatakan, kemunculan organisasi ini tak bisa dilepaskan dari ketimpangan. Orang-orang miskin, yang tak berdaya di hadapan monarki Timur Tengah serta rezim privatisasi di Eropa, menemukan harapan untuk memberdayakan dirinya melalui radikalisme.

Kendati populer, asumsi ini menuai kritik-kritik nyaringnya. Banyak di antara pengkritiknya menganggap: adalah hal yang naif untuk mengatakan ketimpangan dengan sendirinya akan menyebabkan intoleransi. Apakah kita akan mengabaikan ajaran serta jaringan kelompok radikal? Bukankah, dengan demikian, kita tidak hanya akan membebaskan para pelakunya dari tanggung jawab, tetapi juga mengesankan usaha pengentasannya sia-sia?

Saya kira, pembelajaran dari beberapa konteks di Indonesia sendiri menyediakan perbandingan yang berharga untuk menguji pikiran-pikiran ini. Baik perspektif yang melekatkan intoleransi dengan kesenjangan maupun yang mengatribusikannya dengan jaringan ekstremis tertentu serta doktrin radikalnya. Keduanya punya keterbatasan untuk mengurai bagaimana intoleransi langgeng dan mengental di Indonesia.

Intoleransi dan ketakutan ekonomi

Kita bisa memulai dengan melihat bahwa di banyak tempat perekonomian sehari-hari para warganya bertumpu pada jaringan primordialnya. Studi-studi yang ada, khususnya yang dilansir Gerry van Klinken dan para kolega, memperlihatkan, akses untuk memperoleh jabatan maupun proyek dari pemerintahan masih sangat ditentukan oleh jaringan berbasis etnis. Reformasi ataupun dorongan akuntabilitas, pada faktanya, belum banyak menyentuh praktik tersebut. Demikian juga yang terjadi di luar pemerintahan. Di kampung-kampung, satu dari sedikit jalan kelompok tak berpunya untuk memperbaiki hajat hidupnya adalah dengan mendekati orang kuat setempat dari komunitas etnisnya.

Identitas yang lebih giat diaktifkan dalam keseharian banyak orang, artinya, adalah identitas primordial. Hal ini mungkin tak menimbulkan permasalahan pada dirinya sendiri. Persoalannya, segregasi ini riskan menjadi lahan meruyaknya kebencian yang diada-adakan terhadap yang lain. Kelompok lain, dengan penghidupan yang sama-sama diwadahi jaringan etnisnya, rentan dilekatkan sebagai sekerumunan orang asing yang dapat merogohkan tangannya ke hak-hak hidup mereka apabila sewaktu-waktu mereka tidak siaga. Dan, seandainya sentimen ini menyeruak, ia tak akan semakin membaik dengan tidak adanya ruang-ruang untuk relasi yang berarti di antara kelompok-kelompok identitas primordial ini.

Kita tahu, konflik-konflik etnoreligius Indonesia antara 1999 dan 2004 tak pernah absen dari apa yang pada saat itu akrab disebut ”kecemburuan kepada pendatang”. Namun, di dua tempat di mana persengketaan ini menunjukkan wajah termorengnya, Ambon serta Maluku Utara, pada awal kedatangannya para migran tak langsung disambut dengan dingin. Salah satu persepsi yang muncul waktu itu adalah kedatangan mereka akan membantu membangun Maluku. Citra baik ini berangsur-angsur tergerus, khususnya setelah mereka mulai lekat dengan ancaman terhadap penghidupan orang setempat. Ia menggapai titik nadirnya setelah transisi politik mendorong adanya pemekaran dan penggantian pejabat yang membuat orang-orang setempat merasa benteng penghidupan terakhir mereka dibobol.

Dan, apabila kita periksa, kapankah konflik etnoreligius maupun retorika-retorika intoleran pernah benar-benar lepas dari ketakutan orang-orang yang ruang hidupnya akan diserobot? Terlepas penyelenggaranya mungkin tak memaksudkannya demikian, teknik-teknik memobilisasi massa dalam unjuk rasa akbar bela agama tempo hari sarat dimuati dengan retorika adanya penjajahan ekonomi oleh etnis tertentu. Terakhir, isu tenaga kerja Tiongkok merebak dan pemerintah harus membuang-buang energi untuk menanganinya. Dari sisi manakah isu ini tak bisa dikatakan beririsan mendalam dengan urusan hajat hidup?

Namun, kita pun tak bisa mengatakan intoleransi merebak semata karena orang hidup dalam ruang-ruang yang tersekat satu sama lain. Di sinilah kita perlu melihat bahwa ketakutan terhadap yang lain ini berkembang bukan semata lantaran situasi materialistis penghidupan kita masih didikte jaringan-jaringan primordial. Kita juga berada pada konteks sosial-politik di mana ketakutan terhadap yang lain menjadi imajinasi yang terus-menerus direproduksi lantaran berfaedah dan berimplikasi pada berjangkitnya persepsi kelompok lain sebagai momok menakutkan di ruang-ruang yang lebih luas.

Reproduksi ini terjadi dalam perpolitikan dan, sebagaimana yang kita tahu, ia terjadi seiring politisi atau kanal-kanal kampanyenya mendeklarasikan permusuhannya terhadap momok lain ini untuk mendulang suara cepat. Reproduksi ini terjadi di ruang-ruang khotbah. Pasalnya, tak banyak ide yang lebih ampuh untuk merenggut perhatian pendengar di samping imajinasi umat berada dalam bahaya dan peperangan. Dan, reproduksi ini terjadi di media sosial untuk menuai hal yang sama, perhatian, ditambah dengan acungan jempol serta jumlah pengikut.

Menganyam ruang bersama

Jadi, apakah kesenjangan menyulut kebencian terhadap perbedaan? Ia punya andil, kita bisa pastikan demikian, walau ia tak memengaruhi secara langsung. Apa yang terjadi di berbagai konteks Indonesia adalah situasi berliput ketidakpastian dan tergerusnya sumber-sumber penghidupan lama mengharuskan orang-orang mengandalkan ikatan primordial sebagai jaring pengaman sosialnya.

Meleburnya aktivitas ekonomi dengan identitas primordial, permasalahannya, tak selalu berujung baik. Ia membiasakan orang-orang untuk melihat kelompok primordial lain sebagai ancaman, momok, liyan, dan di sinilah kepelikan ekonomi serta upaya mengatasinya melalui jaringan primordial membuka potensi kebencian terhadap yang lain.

Kita, memang, tak bisa menampik bahwa mobilisasi primordial untuk kepentingan-kepentingan pragmatis pun memperkeruh keadaan; bahwa ketakutan terhadap yang lain mengalami magnifikasinya berkat terus ditanamkan dan diulang keras-keras di sekeliling kita. Namun, saya kira, pemerataan yang disinggung Presiden akan mempunyai dampak yang bisa diharapkan apabila ia dapat memastikan intoleransi tak mempunyai pijakan nyaman di kenyataan sosial. Dengan apa? Dengan memastikan pembangunan ekonomi berfaedah bagi setiap pihak secara adil. Dengan memastikan, favoritisme primordial digerus dalam prosesnya.

Dengan akutnya perkronian di birokrasi serta jaringan primordial yang mengurat akar dalam menentukan hajat penting di kehidupan banyak orang, kita mesti mengakui kita tak bisa melakukannya dalam semalam. Namun, kita perlu melakukannya. Saya tak melihat gagasan Indonesia mempunyai tempat yang pasti di masa depan kalau kita tidak mulai menganyam republik menjadi ruang bersama yang adil. ●

Inokulasi Komunikasi

Inokulasi Komunikasi
Gun Gun Heryanto ;  Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta; 
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute
                                                      KOMPAS, 18 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ibarat drama, panggung kehidupan di tahun baru akan menghadirkan banyak cerita. Harapan dan tantangan ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Pun demikian dengan panggung politik pada 2017. Agenda politik nasional kita sangat padat dan berimpitan satu sama lainnya hingga 2019.

Awal tahun, atmosfer politik dipanaskan oleh kontestasi elektoral di 101 daerah yang menggelar pilkada serentak. Selain juga pertarungan politik di DPR terkait dengan UU Pemilu, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 serta tahapan Pemilu 2019 yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Menyikapi situasi yang menghadirkan banyak gesekan, rivalitas, paradoks kepentingan, maka akan sangat penting untuk memosisikan komunikasi sebagai solusi.

Peran substansial

Benarkah komunikasi hanya memainkan peran instrumental? Jadi sekadar ”pemadam kebakaran” di saat caci-maki, rumor, gosip, berita palsu, dan ujaran kebencian berhamburan di kanal-kanal komunikasi warga? Hanya menjadi alat dalam lobi,negosiasi, safari politik, unjuk rasa, ataupun unjuk kekuatan?

Tentu saja tidak! Komunikasi memiliki makna substansial yang sedari awal seharusnya dipahami dan diposisikan sebagai prioritas dalam bekerjanya keseluruhan fungsi-fungsi politik.

Komunikasi mengembangkan niat baik, pemahaman bersama yang harus dikelola secara berkelanjutan. Komunikasi membuka ruang untuk bersepakat (zone of possible agreement), yang memungkinkan setiap kepentingan dan perbedaan bisa bertemu, berdialog, berdialektika, bahkan menjadi konsensus bersama. Syaratnya, tata kelola komunikasi harus diperkuat dan menjadi agenda prioritas bersama.

Berkaca pada peristiwa di akhir tahun 2016, tenunan kebangsaan dan rumah besar Indonesia yang berdiri di atas fondasi kebinekaan hampir saja terkoyak besar karena isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) yang berkelindan dengan syahwat berburu kekuasaan. Pesatnya perkembangan teknologi digital, pertarungan opini cepat menyebar, menstimulasi konflik, provokasi, dan menyalakan api kebencian di kanal-kanal warga yang sifatnya personal seperti media sosial.

Demokrasi siber (cyberdemocracy) banyak memindahkan tradisi bercerita dan bertukar gosip serta rumor dari mulut ke mulut menjadi tautan informasi yang menyesaki lini masa media sosial. Tak dimungkiri, meminjam istilah Walter Fisher, sebagaimana dikutip Julia T Wood (Communication Theories in Action, 2004), manusia adalah Homo narrans alias makhluk pencerita.

Tentu sebagai pencerita, makna dan peristiwa dipertukarkan di antara sesama warga. Hak konstitusional ini dilindungi di negara demokrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebanyakan orang sadar akan haknya tetapi abai bahwa ada kewajiban untuk menghormati dan menghargai kebebasan orang lain.

Pencerita yang punya tanggung jawab sosial adalah yang mempraktikkan manajemen privasi komunikasi. Sandra Petronio dalam karyanya, Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure (2002), menyebutkan komunikator harus mengatur mana yang perlu dan tak perlu disampaikan. Pertimbangan substansialnya: pesan mana yang membangun keadaban publik berlandaskan pemahaman hukum dan etika dan pesan mana yang merusak harus dipilah berdasarkan pertimbangan kewarasan nalar.

Fenomena di dunia maya dan di dunia nyata menunjukkan banyak orang yang ”sakit” dalam proses berkomunikasinya akibat keterbelahan dukungan politik dan sektarianisme. Sebuah cara berkomunikasi yang diarahkan oleh mental bigot. Istilah bigot sendiri merujuk kepada orang yang memiliki dasar pemikiran bahwa siapa pun yang tak memiliki kepercayaan yang sama dengan dirinya adalah orang atau kelompok yang salah.

Sektarianisme adalah bentuk bigotry yang mewujud dalam sentimen kebencian dan intoleran.Berpikiran negatif terhadap orang ataupun kelompok berbeda, terutama suku, agama, dan ras.

”Vaksin” argumentasi

Coba kita tengok beragam kanal media sosial, caci-maki dan provokasi menjadi menu harian. Kebencian diproduksi, direproduksi, didistribusikan, serta dikonsumsi secara masif dan eksesif. Di saat seperti inilah imunitas nalar masyarakat awam kerap melemah dan mudah terjangkit gejala kedengkian dan hasutan yang mewabah di kanal komunikasi mereka. Oleh karena itu, inokulasi dibutuhkan setiap saat dalam berkomunikasi.

Istilah inokulasi komunikasi dikenalkan William J McGuire dalam Inoculation Theory, sebagaimana dikutip di bukunya Pfau, The Inoculation Model of Resistance to Influence (1997). Menganalogikan proses ini seperti di dunia medis, orang harus diberi vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Seseorang yang memiliki daya tahan tubuh kuat tentu tak akan mudah terserang penyakit.

Pun demikian dalam proses berkomunikasi. Banyaknya orang yang terpersuasi pada mental bigot dan menjadi Homo narrans yang gampang terbawa arus penyebaran virus kebencian adalah orang yang kerap abai dengan keberbedaan argumentasi, verifikasi sumber informasi, dan jarang mengomparasikan antara satu informasi dan sumber informasi lainnya.

Dalam situasi seperti ini, peran tanggung jawab sosial penyuntik ”vaksin” informasi menjadi signifikan. Pertama, institusi pendidikan, organisasi massa, dan organisasi keagamaan harus terus memperkuat literasi media dan literasi politik sehingga senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga yang lebih berdaya muncul dan memberi daya tahan dalam proses komunikasi warga yang multikanal. Bukan sebaliknya, institusi-institusi ini justru jadi ”inkubator” mental tak toleran-sektarian.

Kedua, institusi media massa. Di tengah impitan kepentingan ekonomi politiknya, media dituntut memberikan kontribusi pada penguatan argumentasi yang sehat di tengah warga. Data hasil survei Litbang Kompas di DKI, 7-15 Desember 2016 dengan 800 responden, menunjukkan televisi paling banyak digunakan orang untuk memperoleh informasi tentang Pilkada DKI.

Sebanyak 92,6 persen responden menyatakan televisi masih jadi referensi utamanya. Sebanyak 36,6 persen responden mendapatkan informasi dari media sosial. Sementara responden yang menjadikan media daring sebagai referensi informasi ada 31,3 persen dan surat kabar 26,3 persen (Kompas, 24/12/2016).

Artinya, media massa—baik televisi, koran, maupun media daring—bisa berperan dalam ”menyuntikkan” vaksin informasi yang baik dan argumentasi yang memperkuat nalar kritis warga. Bukan sebaliknya, media massa terjerat dalam ”dosa-dosa mematikan” bagi peran dan fungsi pers, seperti digambarkan oleh Paul Johnson dalam artikelnya, The Media and Truth: Is There a Moral Duty? (1997). Seperti melakukan distorsi informasi, dramatisasi fakta, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.

Ketiga, peran para tokoh, baik elite politik, agamawan, para kandidat di pilkada, maupun kaum intelektual yang kerap menjadi pembuat opini. Cara mereka bertutur dan bersikap akan sangat berperan penting dalam inokulasi komunikasi. ●

Industri Peternakan Rakyat

Industri Peternakan Rakyat
Rochadi Tawaf ;  Dosen Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran; 
Anggota Persepsi Jawa Barat
                                                      KOMPAS, 18 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sejak nomenklatur peternakan rakyat tidak lagi tercantum dalam UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, nasib dan masa depan peternakan rakyat kian suram. Apakah ini dampak globalisasi perdagangan? Siapa yang efisien dia yang akan bertahan, yang tidak efisien akan tersingkir dengan sendirinya.

Sementara ini, kita sangat paham bahwa di negeri ini, hampir di seluruh komoditas ternak, didominasi usaha peternakan rakyat. Misalnya, lebih dari 90 persen usaha peternakan sapi dan kerbau, unggas lokal, dan domba ataupun kambing dikuasai peternak rakyat. Sementara yang menurun drastis adalah usaha peternakan ayam ras.

Menurut Pataka (2016), dalam 10 tahun terakhir bisnis usaha peternakan ayam ras kian lesu. Pada 2006, peternakan rakyatmenguasai 70 persen pangsa pasar unggas nasional. Namun, pada tahun ini, porsi peternakan rakyat tinggal 18 persen. Tidak sedikit usaha peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini bangkrut.

Usaha peternakan rakyat di negeri ini sebagian besar masih bersifat subsisten dengan ciri skala usahanya yang kecil, tidak ekonomis, dilakukan dengan cara tradisional dan teknologi sederhana. Pada umumnya, ternak merupakan aset hidup bukan komoditas bisnis, melainkan lebih berfungsi sebagai status sosial, atau juga merupakan sumber tenaga kerja dalam tata kehidupan masyarakat peternak.

Akibatnya, peternak akan menjual ternaknya jika mereka memerlukan uang tunai. Oleh karena itu, fluktuasi dan gejolak harga ternak biasanya terjadi bersamaan dengan gejolak kebutuhan sosial masyarakat, terutama pada hari-hari besar keagamaan dan kebudayaan.

Apabila dilihat perkembangannya, selama ini kondisi peternakan rakyat seolah tidak beranjak, bahkan cenderung jalan di tempat. Skala usahanya tetap kecil dan masih tetap tradisional. Demikian juga halnya terjadi pada usaha peternakan ayam ras yang sebagian besar dikuasai industri (korporasi besar), sedangkan pada usaha peternakan rakyat pada umumnya peternak merupakan ”buruh” di kandangnya sendiri. Mereka menjadi peternak yang sepenuhnya bergantung pada korporasi, bukan lagi menjadi peternak yang mampu berusaha mandiri.

Melihat kondisi di atas, pertanyaannya adalah apakah peternakan rakyat ini akan mampu berubah ke arah ”industri peternakan” yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraannya? Ataukah akan tetap menjadi ”status quo” sebagai akibat dari ketradisionalannya?

Ada pendapat bahwa sulit berkembangnya industri peternakan yang berbasis sistem agrobisnis di negeri ini adalah akibat kalahnya daya saing produk industri peternakan jika berhadapan dengan usaha peternakan rakyat. Sebab, sebagian besar usaha peternakan rakyat hampir tidak pernah menghitung seluruh biaya produksinya. Sementara industri peternakan menghitung seluruh komponen biayanya.

Alhasil, industri peternakan akan kalah bersaing di pasar. Atau bahkan sebaliknya, kondisi ini akibat dari strategi pengembangan industri peternakan yang memanfaatkan peternakan rakyat sebagai bagian dari penyebaran risiko, dalam suatu sistem usaha.

Atau industri peternakan memanfaatkan usaha skala kecil sebagai pendukung industri besarnya sehingga mereka tidak mungkin akan menjadi industri dan harus tetap merupakan bagian dari subsistem industrinya. Dengan demikian, peternakan rakyat malah menjadi sulit untuk mengembangkan usahanya.

Revitalisasi

Terlepas dari ”sebab atau akibat” tidak atau sulit berkembangnya peternakan rakyat yang mungkin diakibatkan oleh kehadiran korporasi, maka upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan peternakan rakyat adalah dengan melihat kembali filosofi dasar pembangunan peternakan rakyat.

Menurut Soehadji (1994), pembangunan peternakan harus mampu memadukan empat unsur, yaituternak sebagai obyek sumber daya, lahan sebagai basis ekologi, teknologi sebagai alat, dan peternak sebagai subyek pengembangan.

Merevitalisasi peternakan rakyat di era globalisasi ekonomi dapat dilakukan melalui konsep ”industri peternakan rakyat” (Inayat). Inayat adalah kegiatan peternakan yang dilakukan dengan cara yang maju, ciri melibatkan peternak rakyat dan dengan corak industri, yaitu produknya berkualitas, input produksi menggunakan teknologi dan dikelola secara efisien.

Model gagasan Soehadji ini merupakan kemitraan antara peternak rakyat dan korporasi yang masih sangat aktual dan diperlukan keberadaannya. Pola ini akan mampu menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif. Namun, konsep ini tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan jika harmonisasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tidak dilakukan oleh pemerintah.

Harmonisasi kebijakan yang dimaksud adalah melakukan perombakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi selama ini dirasakan bahwa keberpihakan pemerintah auranya tidak lagi berada pada peternak rakyat. Sepertinya peternak rakyat dimarjinalisasi.Tampak jelas dari karut-marutnya dunia usaha perunggasan dan sapi potong ataupun sapi perah akhir-akhir ini yang lebih berpihak pada impor.

Selain itu, pengertian peternakan rakyat lebih ditekankan pada bentuk UMKM. Sesungguhnya, peternakan rakyat adalah kegiatan usaha ternak yang dilakukan WNI baik skala UMKM maupun korporasi. Usaha ini harus menjadi kuat dan tangguh, menguasai pangsa pasar di rumahnya sendiri, dan bukan sebaliknya. Mereka harus dibina dan dibesarkan, bukannya dikerdilkan.

Kongres Nasional Peternakan Rakyat yang diselenggarakan di Jakarta, 28 November 2016, merupakan salah satu bentuk upaya menampilkan jati diri peternakan rakyat sebagai akibat dari iklim usaha, kebijakan pemerintah, dan aturan perundang-undangan yang tidak kondusif. ●

Urgensi RUU Redenominasi

Urgensi RUU Redenominasi
Arief Wibisono ;  Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia;  Alumnus School of Laws (LLM in Banking & Financial Law), Boston University, Amerika Serikat
                                                      KOMPAS, 18 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pada saat peluncuran perwajahan baru mata uang rupiah pada 20 Desember 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo kembali mengemukakan perlunya melakukan redenominasi mata uang rupiah.

Ide redenominasi sebenarnya sudah mengemuka saat pemerintah membahas RUU tentang Mata Uang bersama DPR periode 2009-2014. Namun, di saat-saat terakhir pembahasan draf RUU ini, pasal yang mengamanatkan pembentukan UU tentang Redenominasi Rupiah urung dicantumkan dalam UU Nomor 15/2011 tentang Mata Uang yang diundangkan 11 Oktober 2011.

Demikian pula pada akhir 2016, DPR telah memutuskan RUU tentang Redenominasi tak dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai RUU prioritas yang akan dibahas pada 2017.

Pertanyaan paling mendasar, mengapa diperlukan dasar hukum setingkat UU dan apa manfaat redenominasi bagi perekonomian nasional? Secara sederhana, redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan sebutan satuan harga dan nilai secara bersamaan, yakni dengan menghilangkan sejumlah angka nol dalam harga barang dan denominasi mata uang tanpa mengurangi daya beli uang tersebut.

UU redenominasi

Di Indonesia, sesuai Pasal 23B UUD 1945, diatur bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU. Untuk itu, guna melengkapi UU Mata Uang yang sudah ada, landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan redenominasi dalam bentuk UU sangat diperlukan. Dari pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan redenominasi, dasar hukum yang kuat tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan program redenominasi. Misalnya dasar hukum redenominasi di Turki adalah UU No 5083 tentang The Currency Unit of the Republic of Turkey, yang diundangkan pada 1 Januari 2004, dan di Romania ditetapkan dengan UU Nomor 348 tentang The Redenomination of Domestic Currency yang diundangkan 14 Juli 2004.

Dalam UU redenominasi itunantinya selain diatur besaran redenominasi (jumlah digit atau desimal yang disederhanakan),juga perlu diatur kewajiban para pemangku kepentingan. Khususnya kewajiban pelaku usaha untuk melakukan konversi penyederhanaan tersebut, kewajiban mencantumkan notasi serta menyatakan harga dalam mata uang lama dan mata uang baru secara bersamaan, dan kewajiban menyesuaikan pencatatan transaksi, bukti transaksi serta pelaporannya. Selain itu, harus diatur juga koordinasi antarlembaga atau instansi yang terlibat dan ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa semua penggunaan atau penyebutan uang rupiah.

Ketentuan yang mengatur kewajiban dan koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan karena dukungan seluruh lapisan masyarakat, semua elemen pemerintahan, parlemen dan pelaku bisnis juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan redenominasi. Pengalaman di Turki yang meredenominasi mata uang lira Turki pada 2005, tidak hanya melibatkan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Turki,tetapi juga Kementerian Perdagangan dan Industri, Badan Pengawas Pasar Modal, Kementerian Pendidikan, dan juga Badan Pusat Statistik.

Redenominasi dalam praktik internasional bukanlah hal baru, sudah dilakukan oleh beberapa negara yang bermula pada abad ke-19. Salah satu yang paling spektakuler adalah yang dilakukan Jerman pada dekade 1920-an. Beberapa negara bahkan sudah melakukan redenominasi mata uangnya lebih dari satu kali, misalnya Israel yang mengurangi sembilan digit pada mata uangnya, shekell, dalam 4 kali redenominasi antara tahun 1980 dan 1985. Demikian pula Rusia telah mengurangi tiga angka nol dari mata uangnya dalam tiga kali redenominasi (1947, 1961, dan 1998). Brasil tercatat paling sering melakukan redenominasi, yaitu enam kali, tahun 1967, 1970, 1986, 1989, 1993, dan 1994. Demikian pula negara Eropa barat, yaitu Eslandia, pernah melakukan redenominasi atas mata uangnya, krona, pada 1981. Bahkan, beberapa negara meredenominasi dengan melakukan hal sebaliknya, yaitu menambah digit atau angka desimal mata uangnya, seperti Australia (1966), Selandia Baru (1967), atau Afrika Selatan tahun 1961.

Apa manfaatnya?

Secara umum manfaat yang didapat apabila redenominasi rupiah dilaksanakan mulai saat ini adalah secara fisik perekonomian akan jadi lebih ringkas dan efisien karena transaksi sehari-hari tidak lagi melibatkan penulisan nominal besar. Sebab, ada keterbatasan sistem alat transaksi sehari-hari dengan digit terbatas. Misalnya argo taksi, meteran pompa bensin, mesin kasir, dan pengiriman uang dengan sistem RTGS yang hanya 17 digit, termasuk dua digit di belakang koma. Selain itu, kewajiban pelaku usaha mencantumkan harga dalam masa transisi redenominasi merupakan momentum penting dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen karena label harga wajib dicantumkan pada tempat penjualan barang.

Dari berbagai kajian literatur, hal paling mendasar adalah terkait fenomena efek sosial dari redenominasi, yaitu teciptanya sense of identity atau identitas bersama suatu bangsa dan feel good effect (Lead Capital Limited, 2007). Beberapa negara mulai memperhitungkan strategi redenominasi dengan tujuan meningkatkan kedaulatan moneter dan mengontrol kecenderungan pemakaian mata uang asing. Hal ini didasari kajian: apabila masyarakat suatu negara tak menghargai mata uang negaranya, maka akan cenderung menggunakan mata uang negara lain karena alasan gengsi dan prestise.

Hal inilah yang antara lain mendasari Romania melakukan redenominasi, yaitu untuk mencegah gejala penolakan pemakaian mata uang lamanya pada tahun 2006. Saat ini, dengan mata uang dengan digit yang lebih ringkas dengan sebutan RON (Romanian New Leu) tersebut, Romaniamenikmati nilai tukar dengan dollar AS yang terjaga baik dan relatif stabil saat Tiongkok melakukan devaluasi Yuan. Berkah lainnya, perekonomian Romania jadi kedua terbaik di Eropa setelah Ceko dengan pertumbuhan yang positif.

Pertanyaannya kemudian, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan redenominasi? Mengenai hal ini kita dapat belajar dari negara-negara yang terbilang sukses melakukannya, seperti Turki dan Romania, yaitu saat perekonomian dalam kondisi stabil. Sebaliknya, redenominasi real Brasil, rubel Rusia, dan dollar Zimbabwe tak berhasil karena waktunya kurang pas, yaitu dilaksanakan justru saat tren fundamental ekonomi negara-negara tersebut memburuk.

Karena keputusan tentang redenominasi perlu dukungan semua pihak, maka tahun ini merupakan waktu yang paling menguntungkan untuk mulai membahas dan mengundangkan RUU tentang Redenominasi Rupiah. Sementara tahun depan menjadi masa sulit mengingat Indonesia sudah akan mulai memasuki ”tahun politik”, yaitu mulai bergulirnya tahapan Pemilu DPR dan Presiden 2019. Kebijakan redenominasi di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia memang sebaiknya mulai diputuskan pada saat suatu pemerintahan relatif baru memulai periodenya dan jauh dari ”tahun politik” pemilu. Hal ini agar kebijakan redenominasi tidak menjadi ajang politisasi.

Setelah kebijakan diambil, tahapan pelaksanaan redenominasi secara keseluruhan, sesuai perkiraan gubernur BI, akan membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun, yang meliputi masa persiapan, masa peralihan atau masa uang dengan denominasi lama dan baru digunakan dalam perekonomian, serta masa pemakaian penuh mata uang denominasi baru. Hal ini untuk menghindari kebijakan redenominasi yang kurang disiapkan secara matang sehingga tidak sesuai harapan sebagaimana pernah dilakukan tahun 1965 dengan dasar hukum hanya berupa Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965.

Selain faktor politik, komposisi demografis Indonesia saat ini juga menguntungkan untuk memperkenalkan redenominasi mata uang rupiah karena didominasi generasi baru yang tidak pernah merasakan mimpi buruk peristiwa ”Gunting Syafrudin” (sesuai kebijakan Menteri Keuangan Kabinet Moh Hatta saat itu, Syafruddin Prawiranegara) tahun 1950, dan kebijakan sanering tahun 1959. Dua kebijakan ini sering diasosiasikan dengan redenominasi, padahal sangat berbeda jauh pelaksanaannya.

Kebijakan ”Gunting Syafruddin” dilakukan dengan menggunting uang kertas jadi dua bagian. Bagian kiri tetap jadi alat pembayaran sah dengan nilai tinggal separuhnya, sementara guntingan bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian.Adapun kebijakan sanering dilakukan dengan menurunkan secara drastis uang kertas pecahan besar menjadi hanya bernilai 10 persennya saja, yaitu Rp 1.000 diturunkan nilainya jadi Rp 100 dan Rp 500 jadi Rp 50.

Untuk itu, strategi komunikasi, termasuk edukasi publik dan penanganan isu di media sosial, pengadaan dan distribusi uang, pengawasan harga dan penegakan hukum serta dukungan teknologi informasi, akuntansi dan statistik mutlak perlu dalam tiap tahapan redenominasi rupiah. ●

Meredam Gejolak Sosial Ormas

Meredam Gejolak Sosial Ormas
Ismatillah A Nu’ad ;  Peneliti
Indonesian Institute for Social Research and Development, Jakarta
                                                    JAWA POS, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

“Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.”
Ralph Waldo Emerson, transendentalis (1803–1882)

PERISTIWA kekerasan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) belakangan ini cukup memprihatinkan. Pasalnya, tak hanya mempertontonkan aksi kekerasan dan premanisme, ujungnya juga menyisakan rasa takut pada masyarakat.

Ormas dewasa ini acap kali menimbulkan keresahan, bahkan konflik horizontal. Dampak tindakan anarkisme itulah yang mendorong masyarakat meminta aparat kepolisian cepat bertindak. Aparat berkewajiban menjaga ketertiban umum.

Publik menuntut aparat kepolisian menindak ormas-ormas yang secara sengaja telah membuat risau dan mengusik ketenangan rasa keamanan masyarakat. Apalagi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah berjanji memperbaiki internal Polri dan ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian sebagai penjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat. Polri pun pernah berjanji mendorong dan memfasilitasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ormas sesuai dengan ketentuan yang ada.

Memang sejatinya perdamaian tak bisa diraih dengan kekerasan, ia bisa dicapai dengan saling memahami dan mengerti. Ungkapan satire seperti kutipan di atas penting untuk mengingatkan bangsa ini, disebabkan sering kalinya terulang kasus kekerasan di tengah-tengah masyarakat kita, begitu sangat memprihatinkan serta mengkhawatirkan. Kasus bentrokan antarormas harus menjadi perhatian bagi kita bahwa budaya kekerasan perlu ditolak.

Kasus kekerasan di tengah masyarakat menyiratkan sebuah gejolak sosial pada akar rumput (grassroots), terkadang pula mengungkit sentimen kesukuan, rasisme, serta tribe yang ada dalam masyarakat kita. Faktor ekonomi sering kali tak dapat dipisahkan, yang terkadang pula melibatkan sebuah industri, entah hiburan, lahan, atau industri hasil perkebunan.

Hal pokok yang harus dihindari adalah jangan sampai gejala rasisme, kesukuan, dan primordialisme itu mengarah pada yang lebih sensitif. Mengutip Anne Booth (1998), misalnya, mengarah pada perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring seringnya terjadi kekerasan fisik yang melibatkan primordialisme masyarakat tertentu, saatnyalah aparat keamanan negara tidak lagi memihak. Tapi menengahi atau bertindak tegas kepada para oknum serta pelaku kekerasan.

Justru terus berlangsungnya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat itu menandakan lemahnya aparat keamanan negara ini. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan masyarakat nanti semakin tak percaya lagi.

Tak ada salahnya bangsa ini belajar dari rezim Orde Baru. Saat itu negara sangat kuat. Jika ada kelompok masyarakat atau ormas yang dianggap meresahkan, buru-buru dijadikan dan dicap sebagai kelompok masyarakat terlarang. Saat itu aparat keamanan negara berhak menindak tegas setiap aktivitas mereka sehingga di zaman Orde Baru kondisi dinamika kemasyarakatan cenderung stabil.

Namun sekarang, negara cenderung lemah dalam hal keamanan dan pengamanan. Melihat itu, tak ada salahnya negara sedikit represif, terutama kepada kelompok masyarakat tertentu yang bermasalah karena telah menyalahgunakan hak berserikat dan berkelompok.

Sebab, atas dalih apa pun, kebrutalan dan anarkisme tidaklah dibenarkan. Sebab, selain melanggar aturan, juga merugikan orang lain. Kekerasan harus dihadapi dengan aturan hukum. Tugas aparat penegak hukum melakukan langkah preventif atas adanya praktik-praktik kekerasan.

Tidak dibenarkan jika aparat penegak hukum seakan-akan membiarkan hal itu terjadi. Sedikit saja ada gejala kekerasan, sudah sepantasnya aparat penegak hukum bertindak. Itu penting untuk melindungi aturan hukum atau konstitusi yang berlaku sehingga tidak dilecehkan karena adanya perilaku kekerasan dan anarkisme.

Di masa mendatang, jika ada pihak-pihak dalam masyarakat yang terlibat suatu konflik, sepantasnyalah menyelesaikannya secara dialogis. Dialog sebenarnya instrumen yang strategis untuk melerai suatu konflik. Hendaknya mereka yang terlibat konflik mengedepankan dialog daripada mendahulukan arogansi yang berujung kekerasan fisik. Kekerasan tidak hanya merugikan pelakunya, tapi juga menebar teror dan trauma kepada masyarakat.

Karena itulah, kekerasan atas dalih apa pun tak dapat dibenarkan. Memang, menurut Erich Fromm (1900–1980), secara naluri manusia memiliki agresi defensif yang secara insting akan bereaksi menyerang atau melarikan diri jika kepentingan hayatinya terancam.

Meskipun tak sekaku naluri yang ada pada binatang, tidak kurang bukti bahwa manusia pada umumnya termotivasi oleh kecenderungan yang terprogram secara instingtif dalam melakukan agresi defensif bila nyawa, kesehatan, kebebasan, atau kekayaannya terancam. Dengan naluri itu, sering manusia akhirnya memilih jalan kekerasan dibanding dialog.

Padahal, kekerasan tak pernah menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, dalam dialog ada proses diskursif yang berujung penemuan solusi-solusi dan kesepahaman. Menurut Hans Kung (1999) dalam Global Ethic, dialog harus dilakukan secara demonstratif, yakni mengemukakan pendapat sepanjang-panjangnya sesuai kadar kebenaran yang dimiliki seseorang.

Namun, itu tidaklah mutlak benar, masih memiliki kemungkinan salah. Karena itu, seseorang semestinya menerima pendapat orang lain dalam berdialog. Sebab, pendapat dari yang lain memiliki kemungkinan besar untuk menambal sulam kelemahan pendapat yang kita miliki.

Karena itu, dialog semestinya tidak mencari kebenaran, tapi mencari mufakat dua pihak yang bertikai atau berseteru. Salah satu yang terasa hilang dari tradisi bangsa ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Padahal, dalam bermusyawarah terdapat sebuah dialog yang berguna memecah ketidaksepakatan dan kebekuan-kebekuan dalam masyarakat itu sendiri. ●

Bersyukur Itu Menemukan Diri Sendiri

Bersyukur Itu Menemukan Diri Sendiri
Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan; Penulis; Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
                                                 KOMPAS.COM, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ada teman saya yang dengan sinis mengatakan,”Bersyukur itu ndingkluk. Artinya merendahkan standar harapan kita. Dengan begitu, kita akan merasa bahwa kita sudah mendapat lebih. Lalu kita merasa senang.”

Contohnya, kita lihat orang-orang miskin, atau orang-orang yang hidupnya menderita. Lalu kita lihat diri kita, ternyata kita lebih baik. Lalu kita merasa senang. Itulah bersyukur.

Pernah saya temukan meme yang menjengkelkan. Isinya tentang anak yang (terpaksa) berjualan, untuk menyambung hidupnya. Meme diakhiri dengan pertanyaan, masihkah kamu tidak bersyukur?

Lha, apa hubungannya? Orang diajak bersyukur setelah melihat penderitaan orang lain. Bersyukur artinya merasa senang bahwa kita tidak menderita seperti dia. Syukur macam apa itu?

Suruhan untuk bersyukur juga sering datang ketika seseorang tidak puas dengan keadaannya. “Sudah, jangan banyak menuntut, syukuri yang sudah kau dapat!”

Apakah bersyukur bermakna bahwa kita tidak boleh berharap mendapat yang lebih baik lagi? Apakah menginginkan yang lebih baik selalu bermakna bahwa kita tidak bersyukur atas apa yang kita dapat?

Bagi saya, bersyukur tidak begitu maknanya. Bersyukur itu menyadari diri kita sendiri. Coba lihat diri kita. Kita punya tubuh, seadanya tubuh kita ini. Kita punya 2 tangan, 2 kaki, dan berbagai organ lain.

Ada yang hanya punya 1 tangan, atau bahkan tidak punya tangan. Juga ada yang hanya punya 1 kaki, atau tidak punya kaki. Setiap orang mengenali dirinya, secara apa adanya. Inilah saya. Saya adalah saya, bukan orang lain.

Lalu, kita lihat diri kita lebih lanjut. Apa lagi yang kita miliki? Ada yang pandai matematika. Ada yang pandai main musik. Ada pula yang kuat badannya, mampu lari cepat, lari jauh, atau kuat mengangkat barang. Masing-masing orang punya kelebihan. Temukan kelebihan kita sendiri.

Banyak orang yang tidak tahu apa kelebihannya. Ia menjadi orang yang biasa saja, atau bahkan menganggap dirinya terbelakang. Lalu ia menjadi rendah diri. Ia tak merasa layak berdiri bersama manusia lain. Ia mungkin protes pada Tuhan. “Kenapa Kauciptakan aku seperti itu?”

Protes itu tak akan pernah mengubah keadaannya. Yang akan mengubah keadaan adalah cara dia memandang dirinya sendiri.

Pernah saya lihat acara di TV Jepang. Acara ini memberi kesempatan kepada orang-orang yang merasa ada bagian tubuhnya yang ingin ia ubah. Setelah diseleksi, yang disetujui akan dibiayai untuk melakukan operasi plastik.

Dalam suatu episode, ada gadis remaja yang merasa mukanya jelek. Ia ingin operasi plastik. Para pengisi acara itu tidak serta merta meluluskan permintaannya. Yang “dioperasi” justru mental gadis itu. Dengan sedikit polesan kosmetik, mereka berhasil membuat gadis itu tampil cantik. Ia diyakinkan bahwa ia sama sekali tidak jelek. Kemudian ia menjadi percaya diri.

Begitulah. Kita sering lebih sensitif menemukan kekurangan-kekurangan kita, ketimbang menemukan kelebihan kita. Kita lebih sering mencoba menyembunyikan kekurangan, ketimbang menunjukkan kelebihan.

Saking sibuknya kita dengan kekurangan, kita merasa bahwa diri kita penuh dengan kekurangan. Kita gagal menemukan kelebihan kita. Lalu kita mengeluh, protes pada Tuhan.

Bahkan, ada orang yang merasa dirinya memiliki kekurangan. Padahal yang ia anggap kekurangan itu adalah kelebihan bagi orang lain. Misalnya, ada orang jangkung yang terus membungkuk, karena merasa jangkung itu jelek. Padahal ada begitu banyak orang yang ingin jangkung.

Jadi, bersyukur itu sekali lagi, adalah soal mengenali diri kita, menemukan keunggulan kita, menyadari bahwa itu keunggulan, bukan kekurangan. Bahkan orang yang tangannya hanya satu pun bisa menjadikan satu tangannya itu sebagai keunggulan.

Mungkin ada Anda pernah menyaksikan anak Korea yang tangannya tak utuh, menjadi pemain piano yang hebat. Ia tentu lebih hebat dari kebanyakan kita yang punya tangan lengkap. Ia tidak saja berhasil mengalahkan “kekurangannya”, tapi justru menjadikan tangannya itu sebagai pusat keunggulannya.

Perhatikan juga orang-orang di sekitar kita. Orang tua, saudara, teman, guru, dan siapapun yang mencintai kita. Mereka semua tidak sempurna. Ada saja hal yang membuat kita tak puas kepada mereka.

Tapi mereka semua memberi kita energi yang luar biasa, untuk menikmati hidup ini. Jangan berharap mereka akan sempurna, karena kita juga tidak sempurna.

Lalu, selanjutnya bagaimana? Asahlah terus keunggulan kita itu. Manfaatkan untuk menghasilkan hal-hal yang baik, bermanfaat bagi diri kita sendiri. Banyak-banyaklah berbuat baik, sampai perbuatan baik kita itu dinikmati oleh banyak orang.

Perbuatan baik, menghasilkan hal baik, akan menambah keunggulan yang tadinya sudah kita punya. Ia juga akan menghasilkan energi yang lebih besar untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi.

Ingat, bersyukur itu bukan mencari kekurangan orang lain yang tak ada pada kita. Bersyukur itu adalah menemukan keunggulan pada diri kita, memanfaatkannya, menikmatinya, tanpa merendahkan orang lain. ●