FKUB Wujudkan Persaudaran Sejati Benny Susetyo  ;   Rohaniawan

                                            KORAN JAKARTA, 05 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kita dihadapkan pada banyak persoalan besar. Persoalan itu mulai dari krisis finansial global yang berdampak pada perlambatan perekonomian nasional, sampai gonjang-ganjing pemutusan  hubungan kerja  akibat  ketidak pastian  pertumbuhan ekonomi . Dalam situasi tersebut, kemakmuran rakyat bukan saja tidak meningkat, melainkan terjadipenurunan tajam utamanya menyangkut daya beli. Kenyataan ini juga memberi tantangan berat bagi kehidupan kebangsaan kita .Fakta ini seharusnya menjadi petunjuk bahwa untuk meraih cita-cita dan mimpi besar itu tidak cukup hanya mengumbar janji-janji yang sekedar slogan ”pepesan kosong” belaka. Kian melunturnya kepercayaan kepada pemerintah justru makin diperparah dengan sikap pejabat publik yang seringkali abai terhadap penderitaan rakyat. Semua realitas ini menegasikan harapan publik dan melahirkan ketidakpastianrakyat yang semakin tidak jelas ujung sengsaranya. Kehidupan sosial kita berwajah muram karena kehilangan solidaritas. Faktanya menunjukkan kehidupan bersama yang makin sulit, persaingan yang makin tidak wajar akibat regulasi yang tak berpihak kaum lemah, sehingga yang kuat tampil menang sedangkan yang lemah surut terbuang. Hanya untuk upaya mencari pekerjaan saja sangat sulit mendapat, sementara yang bertahan bekerja berada dalam ancaman pemutusan kerja.  Pada tahun ini banyak kejadian yang mencoreng muka bangsa kita. Sebagian besarnya dipertontonkan dalam pertunjukan sandiwara ketidakberdayaan negara mengemban fungsi alaminya sebagai pelindung warga. Amanat konstitusi sudah sangat jelas: negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Justru sebaliknya, negara bahkanterjebak dalam persekongkolan antara politisi danpengusaha membajak kepentingan negara demi tujuan politik kekuasaan tertentu. Politik yang tidak berkeadilan berakibat hilangnya keadaban berpolitik, meruncingnya pertentangan antarelite dan menguatnya fragmentasi kelompok kepentingan, sehingga menggerus solidaritas dan kemanusiaan dari ruang publik. Karena berpolitik tidak dijalankan dalam rangka bernegara akibatnya banyak kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan publik, tetapi hanya untuk kaum berkuasa dan bermodal. Selama politik menjauh dari keutamaan dan karakter politisi masih jauh dari harapan rakyat, selama itu pula wajah politik yang muram masih mewarnai kehidupan bangsa kita. Wajah politik seperti itu menjadi cermin. Di ranah warga, rakyat pun sering melakukan tindakan di luar kontrol. Di banyak tempat, massa rakyat tidak segan-segan melakukan penghakiman massa, pembakaran, tindakan anarkis. Seakan semua dibenarkan dengan alasan bahwa tindakan itu dilakukan kelompok massa. Aksi massa menjadi teror yang berkembang makin mengancam solidaritas di ruang publik. Sebuah pertanyaan tersisa: apakah semua itu merupakan puncak dari kekesalan publik yang sudah apatis terhadap kehadiran peran negara?Saat berpolitik tidak dijalankan dalam rangka berkonstitusi, banyak orang silih berganti bersuara cemas. Mengapa aparat negara cenderung diam, bahkan absen, di tengah berbagai pelanggaran konstitusional tersebut? Absennya negara dalam hal ini merupakan persoalan besar. Absennya negara ini dapat dilihat berawal saat sikap pemimpin cenderung membiarkan persoalan kemasyarakatan, terkait tertib sosial dan kerukunan dalam hidup bersama. Ada polanya, tapi mengapa negara seolah tidak berani menghadapi kelompok-kelompok preman yang berbuat kriminal dan melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam, batu, klewang, dalam aksi teror massa. Kita bertanya, di mana aparatur negara yang seharusnya menjalankan fungsi dan mengemban tugas untuk melindungi rakyat dan menciptakan ketenteraman masyarakat? Di sana ada masalah yang cukup mendasar. Hendardi dari Setara Institute menyatakan, negara gagal memenuhi alasan keberadaannya. Dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warganya, negara sudah gagal mengemban tugas generiknya untuk melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan keterlibatan aparat negara yang bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Jika negara sampai abai pada pemenuhan hak-hak dasar, pola eskalasi terabaikannya tugas negara yang lain sangat potensial terjadi. Faktanya negara bahkan melarang aliran keagamaan tertentu tapi dengan membiarkan sekelompok warga dan organisasi keagamaan lain melakukan tindakan eksekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan tersebut. Dalam kasus seperti ini kita melihat negara seolah tiada dalam keberadaannya. Loncatan Berfikir Beragam persoalan yang ada, rasanya begitu muram memikirkan wajah bangsa ini. Sebagai solusi, tidak bisa tidak, kita membutuhkan sebuah loncatan berpikir yang tidak hanya bersikap reaktif serta hanya mementingkan primordial identitas kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan di tengah keragaman bangsa ini. Loncatan berpikir itu kita harapkan bisa ditransformasikan menjadi lompatan sikap dan kebijakan untuk menata kembali hidup bersama yang menghargai pluralitas dan menumbuhkan solidaritas. Untuk itudibutuhkan semangat bergandengan tangan dalam gugus Bhinneka Tunggal Ika yang sungguh-sungguh mengejawantah dalam semua lini kehidupan riil. Semua pemimpin di semua lini dan wilayah berkewajiban mengembangkan gagasan yang menginspirasi kesadaran toleransi dan menghargai perbedaan di tengah pluralitas masyarakat yang semakin kompleks. Semangat ”persaudaraan sejati” seharusnya bisa menjadi keutamaanbersama dalam cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berperilaku sebagai warga negara. Sebab hanya dengan kebersamaan dan solidaritas anak bangsa ini akan mampu menghadapi krisis dan tantangan. Ajakan mengembangkan “persaudaraan sejati” ini menjadi ajakan tokoh-tokoh agama dalam merawat keberagaman dan mengembangkan hidup bersama yang toleran dan menghargai kemanusiaan dalam perbedaan. Pokok pikiran dari ajakan mewujudkan “persaudaran sejati” para tokoh agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berkaitan dengan tiga hal mendasar. Pertama, bagaimana spritualitas kebangsaan dijadikan acuan dalam hidup bernegara, dimana agamawan juga harus mampu memberi keteladanan. Kedua, upaya mengembalikan wajah agama menjadi spirit mengembangkan produktivitas dan kreavitas. Ketiga, meminta kepada pengambil kebijakan politik untuk serius mengatasi krisis ini dengan pertama kali menyelamatkan ekonomi rakyat. Semoga kesungguhan “persaudaraan sejati” membuka jalan baru untuk membangun peradaban bangsa ini. ●