Membangun Keadilan di Tengah Kerumitan

Membangun Keadilan di Tengah Kerumitan Andreas Maryoto  ;   Wartawan KOMPAS

                                                    KOMPAS, 21 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kondisi ekonomi global dan domestik memang tidak menguntungkan selama tahun 2016. Kondisi global bukannya membaik, melainkan malah memunculkan sejumlah kecemasan baru. Pertumbuhan di dalam negeri masih stagnan sehingga sejumlah masalah, seperti kemiskinan dan pengangguran, belum bisa terselesaikan. Namun, setidaknya ada perkembangan menarik, yaitu makin ada harapan terpenuhinya rasa keadilan terhadap akses ekonomi di sejumlah daerah. Pelemahan ekonomi di sejumlah negara masih menjadi masalah pada tahun ini hingga tahun depan. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat memunculkan kecemasan baru bagi ekonomi dunia. Untuk Indonesia, dampak yang bisa langsung dirasakan adalah mulai dari nilai tukar hingga kemungkinan ekspor yang akan terganggu. Ekonomi di dalam negeri tentu terpengaruh dengan pelemahan global, seperti ekspor yang belum membaik secara signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi juga belum naik secara signifikan karena konsumsi masyarakat juga stagnan. Meski demikian, di tengah kabar muram itu ada kabar baik di dalam negeri. Sejumlah akses ekonomi makin dirasakan merata di seluruh Indonesia, dari mulai akses finansial, akses telekomunikasi, hingga akses transportasi. Akses itu memang belum sempurna, tetapi perkembangannya semakin membaik. Pada masa depan, setidaknya persoalan keadilan di bidang ekonomi akan tertangani. Warga di sejumlah daerah mulai menikmati kemudahan menggunakan transportasi, seperti pembangunan bandara di beberapa tempat dan pelabuhan. Kini, pembangunan rel kereta api terus dilakukan di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pembangunan tol juga dilanjutkan di Sumatera dan Kalimantan. Beberapa memang masih dalam tahap pembangunan, tetapi gambaran masa depan sudah muncul di proyek-proyek itu. Beberapa warga yang ditemui mengatakan dengan mudah sekarang mereka bisa bertemu dan menjalankan usaha dengan rekan bisnis dalam hitungan jam, baik apabila harus bertemu di Jakarta dengan menggunakan kereta api maupun dengan pesawat udara. Ada perasaan tidak lagi terpencil ketika konektivitas mulai terbangun. Kebijakan satu harga untuk akses energi melalui upaya penyamaan harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa tempat, seperti Papua dan Kalimantan Utara, juga mulai dilakukan. Harga BBM yang sebelumnya Rp 60.000-Rp 100.000 per liter kini bisa diperoleh dengan harga Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar. Akses finansial BRI yang sukses meluncurkan satelit akan makin mudah memberikan layanan bagi penduduk terpencil. Penduduk di beberapa pulau secara bertahap bisa memiliki akses keuangan, mulai dari tabungan, pinjaman, hingga pembayaran. Bank ini telah mengubah beberapa fasilitas koneksi di daerah terpencil menjadi lebih cepat. Titik layanan juga bertambah dari 15.000 titik menjadi 23.000 titik pada akhir tahun ini. Akses telekomunikasi yang membaik juga terlihat di beberapa daerah. Beberapa tempat selama ini mendapatkan akses telekomunikasi karena tidak ada fasilitas itu. Dampaknya, masyarakat bisa lebih mudah berkomunikasi dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Tren penggunaan fasilitas telekomunikasi mengundang e-dagang tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah lain. Penjual kerajinan dan makanan bisa menjual melalui laman mereka atau dengan menggunakan media sosial. Perkembangan ini bisa dilihat dari kenaikan bisnis akses data di beberapa provinsi. Di Maluku Utara, misalnya, beberapa tahun lalu, komunikasi data di kabupaten-kabupaten di provinsi itu masih harus disubsidi. Namun, sekarang terdapat sekitar 15 kabupaten sudah layak secara bisnis karena memberikan pendapatan. Ke depan, kondisi yang membaik ini bisa buyar karena beberapa penyebab. Pertama, jika kondisi fiskal kurang mendukung pembangunan infrastruktur karena belanja modal pemerintah mengecil. Kedua, kondisi sosial dan politik memburuk yang saat ini sudah mulai dicemaskan oleh kalangan pengusaha. ●